SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Mata Najwa Trans 7 'Menakar Nyali KPK'
Saat ini sedang berlangsung Live Streaming Mata Najwa membahas tema Menakar Nyali KPK, live di Trans 7.
lihat foto
Tak hanya itu, Abraham juga menyinggung seharusnya PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu harus memberikan contoh yang baik.
"PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu harusnya memberi contoh."
"Bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang betul-betul tunduk kepada aturan-aturan hukum," tegas Abraham.
PDIP Harusnya Taat Hukum
Sementara, aktivis anti korupsi Haris Azhar menyebut, partai politik sebesar PDIP harusnya tidak mundur saat ada penggeledahan dari KPK.
Hal tersebut terkait dengan gagalnya KPK dalam melakukan penggeledahan dan penyegelan di kantor DPP PDI Perjuangan.
Haris mengungkapkan, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari kelanjutan proses dan alur penangkapan Wahyu.
"Partai sebesar PDI Perjuangan yang bahkan pernyataan ketua umumnya Megawati di Rakernas lalu, itu menyebutkan bahwa dua kali menang pemilu."
"Harusnya menunjukkan contoh ketataan pada hukum," terang Haris, masih mengutip kanal YouTube TVOneNews, Senin (13/1/2020).
Untuk itu, Haris menyebut, harusnya dalam penggeledahan berkontribusi pada KPK agar bisa memeriksa.
"Kalau partai besar PDI Perjuangan, saya yakin harusnya tidak mundur ketika ada penggeledahan," terang Haris.
Haris lantas menyinggung pernyataan politisi PDIP Masinton Pasaribu yang menyebut penyidik KPK ugal-ugalan.
"Yang dibilang ugal-ugalan itu harusnya ketidaktertiban pada mekanisme administrasi keadilan itu apa aja, mestinya dijelaskan," papar Haris.
Meski demikian, menurut Haris seharusnya tetap harus dilakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP.
Tak hanya itu, Haris lantas mengaitkan soal kegagalan penggeledahan ini dengan UU KPK yang baru.
"Kalau ini dikaitkan dengan undang-undang KPK yang baru, betul yang itu agak bikin mual ya."
"Seperti pernyataan di media hari ini bahwa penggeledahan akan dilakukan minggu depan," kata Haris.
Haris justru menyebut, kalau penggeledahan disampaikan akan dilakukan minggu depan itu namanya plesiran.
Menurutnya, penggeledahan harusnya diuji sesuai pada kebutuhan, ketepatan, dan kecepatan mengolah dari data yang ada di lapangan.
"Kenapa harus dilakukan penggeledahan?"
"Logika hukumnya adalah karena untuk menyegerakan, mengumpulkan bukti-bukti, dan memastikan," terang Haris.
• Harun Masiku Eks Caleg PDIP Kabur ke Luar Negeri Sebelum OTT Suap Wahyu Setiawan, Begini Reaksi KPK
• KPK Gagal Geledah Kantor PDIP, Irmanputra Sidin Singgung PDIP di Masa Lalu, Selalu Bela Hak Rakyat
• KPK Buru Hasto Kristiyanto PDIP ke PTIK, Sosok Ini Sesalkan Sikap Polisi, Sindir Kapolri Idham Aziz
Tak berhenti di situ, proses penggeledahan tersebut juga dapat digunakan untuk membantah.
"Kalau misalnya orang nuduh atau ramai di publik ada di dalam PDI Perjuangan yang terlibat, proses penggeledahan itu bisa membuktikan 'tuh kan nggak ada'," terang Haris.
(Kompas.com/Tribunnews.com)
