Mardani Ali Sera Nilai Wajar Kritik ke Prabowo Subianto, PKS Ingat Pesan Jokowi Soal Kunker Via HP
Mardani Ali Sera nilai wajar kritik ke Prabowo Subianto, PKS ingat pesan Jokowi soal kunker via HP
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Mardani Ali Sera nilai wajar kritik ke Prabowo Subianto, PKS ingat pesan Jokowi soal kunker via HP.
Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto kerap melakukan kunjungan kerja atau kunker ke luar negeri.
Total, sudah 7 negara disambangi oleh Prabowo Subianto.
Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) mengkritik kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang hingga saat ini tercatat sudah ke tujuh negara.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo yang sempat menyatakan bahwa kunjungan atau studi ke luar negeri juga bisa dilakukan melalui ponsel.
"Pak Jokowi saat 16 Agustus 2019 lalu mengingatkan agar meminimalkan kunjungan ke luar negeri.
• Direktur Indo Barometer Bandingkan Jokowi dan Anies Baswedan, Usaha Gubernur DKI Jakarta Tak Tampak
• Cara Respon Elit PDIP Pada Kasus Harun Masiku dan KPK Undang Kecurigaan, Rocky Gerung: Masalah Besar
• Tak Hanya Wahyu Setiawan, Sprindik KPK ke Anas Urbaningrum, Setnov dan Menteri Anak Buah SBY, Bocor
• YouTube Najwa, Eks Jubir KPK Bela PDIP Megawati dan Hasto Kristiyanto Pada Kasus Suap Harun Masiku
Bahkan secara demonstratif beliau menunjukkan via hp-nya, kunjungan luar negeri bisa melalui hape (ponsel).
Dunia sudah terkoneksi," kata Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jumat (17/1/2020).
Selain itu, kata dia, kunjungan kerja ke luar negeri mesti memiliki tujuan yang jelas.
Mardani Ali Sera berharap ada timbal balik yang setimpal dari kunjungan kerja Prabowo Subianto ke tujuh negara itu.
"Kunjungan ke luar negeri monggo saja dilakukan, tetapi mesti dipastikan return on investment-nya jauh lebih baik.
Dan semua perlu disampaikan pada publik secara transparan," ujar Mardani Ali Sera.
Mardani Ali Sera pun mengatakan merupakan suatu kewajaran jika Prabowo Subianto mendapatkan sorotan dari publik soal kunjungan kerja yang dilakukan.
Sebab, menurut Mardani Ali Sera, hal tersebut berkaitan dengan kepentingan rakyat dan menggunakan anggaran yang bersumber dari rakyat.
"Semua pejabat publik mesti siap untuk mendapat pengawasan dari publik.
