Tim Hukum PDIP dengan Dewas KPK Bertemu, Aktivis ICW: Pertemuan Tersebut Langkah yang Keliru

TRIBUNKALTIM.CO - Tim hukum PDIP dengan Dewang Pengawas ( Dewas ) KPK bertemu, aktivis ICW: pertemuan tersebut langkah yang keliru.

Aktivis Indonesia Corruption Watch ( ICW ) mengkritik pertemuan antara Tim Hukum PDI Perjuangan ( PDIP ) dengan Dewan Pengawas KPK terkait kasus dugaan suap yang melibatkan eks caleg PDIP Harun Masiku.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz menilai, Dewan Pengawas KPK mestinya tidak menerima kehadiran Tim Hukum PDIP karena KPK masih melakukan penyidikan atas kasus Harun Masiku.

"Pertemuan tersebut langkah yang keliru. Sebab, ada potensi benturan kepentingan di tengah polemik izin penggeledahan terhadap PDIP," kata Donal Fariz kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2020).

Donal khawatir pertemuan tersebut justru menimbulkan berbagai prasangka kepada Dewan Pengawas KPK.

Lebih lanjut, Donal Fariz menilai manuver PDIP yang melayangkan laporan ke Dewan Pengawas KPK tersebut merupakan bentuk serangan balik atas situasi yang menyudutkan PDIP pasca terkuaknya kasus Harun.

• Pertanyakan Surat Penggeledahan, PDIP Adukan Kasus Harun Masiku ke Dewas KPK, Pakar UGM : Berlebihan

• KPK Gagal Geledah Kantor PDIP, Tim Hukum Partai Megawati: Surat Penggeledahan Hanya Dikibas-kibaskan

• Cara Respon Elit PDIP Pada Kasus Harun Masiku dan KPK Undang Kecurigaan, Rocky Gerung: Masalah Besar

• Tak Hanya Wahyu Setiawan, Sprindik KPK ke Anas Urbaningrum, Setnov dan Menteri Anak Buah SBY, Bocor

"Bisa jadi mereka panik atas situasi ini, tapi responsnya keliru," ujar Donal Fariz.

"Respons keliru itu di antaranya ada kader PDIP yang umbar sprinlidik. Bahkan ada pejabat negara seperti Menkumham ikut terlibat dalam merespons kasus ini," tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, Tim Hukum PDIP melayangkan laporan ke Dewan Pengawas KPK terkait kasus dugaan suap yang melibatkan eks caleg PDI-P, Kamis kemarin.

Anggota Tim Hukum PDIP I Wayan Sudirta mengaku, timnya telah menyerahkan laporan tersebut kepada anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho.