Ibu Kota Baru
Undang-undang Banyak Sebut Jakarta Ibu Kota Negara, Mahfud MD Inginkan Sisir Satu Per Satu Direvisi
Perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur pun ditanggapi Menkopolhukam Mahfud MD. Jakarta sudah tidak pantas lagi.
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur pun ditanggapi Menkopolhukam Mahfud MD.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menkopolhukam ) Mahfud MD menilai.
Kelayakan perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia, ke Kalimantan Timur program yang tepat.
Sebab Mahfud MD menilai Jakarta sudah tidak pantas lagi sandang Ibu Kota Negara, seperti apa alasannya.
Sulit mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.
Sebab, menurut dia, Jakarta sudah dipenuhi permasalahan perkotaan yang akut.
Baca Juga:
• Golden Tulip Indonesia Balikpapan Hotel dan Suite Sasar Millenial, Sambut Ibu Kota Baru di Kaltim
• ASN Kaltim Dipindah ke Kementerian, Menpan Sebut Tak Ada Paksaan ASN Pusat Pindah ke Ibu Kota Baru
Selain itu, menurut dia, sulit untuk membenahi Jakarta dengan cara menata ulang lantaran pembangunan di sana sudah masif.
Karenanya, Mahfud menilai pemindahan ibu kota ke Kalimantan oleh Presiden Joko Widodo sudah tepat.
Soal pemindahan Ibu Kota Negara enggak ada masalah rumit.
Itu soal hal biasa saja cuma akan menyangkut kebutuhan obyektif.
"Jakarta itu sulit untuk dipertahankan sebagai ibu kota kalau lihat perkembangan sampai saat ini dan ke depan," ujar Mahfud MD di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Dirombak lagi dari awal sulit.

Lalu melalui proses studi mendalam pemerintah akhirnya memutuskan pindah ibu kota baru.
Dan itu kalau tidak terlalu dipolitisir (prosesnya cepat).
"Karena kesepakatannya udah. Kan tinggal merubah beberapa undang-undang," kata dia.
Dan Mahfud MD menyatakan, pemerintah telah mengelar sayembara konsep pembangunan ibu kota baru beserta dengan perencanaannya secara detail.
Ia juga mengatakan, rencananya pemindahan ibu kota akan dimulai pada 2024 dan berlangsung bertahap.
Selain itu, kata Mahfud MD, pemerintah dan DPR segera menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) pemindahan Ibu Kota Negara.
"Kita akan mulai dengan tata ruangnya. Site plan-nya sudah ditetapkan dari sekarang," ungkapnya.
Nanti tinggal bagaimana prosesnya di DPR.
"Karena banyak undang-undang yang menyebut Jakarta sebagai Ibu Kota Negara," ujar Mahfud MD.
Bukan hanya undang-undang khusus tentang DKI Jakarta, tetapi banyak undang-undang lain yang menyebut kantor kementerian di ibu kota Jakarta.
"Nanti disisir satu per satu yang menyebut Jakarta sebagai ibu kota nanti akan dimasukkan (direvisi)," kata dia.
Bencana Gempa di Ibu Kota Negara di Bawah 5 SR
Pemerintah Indonesia telah tetapkan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia.
Berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Kali ini BNPB melakukan kunjungan, melihat dan mengkaji akan potensi gempa bumi di Kalimantan Timur.
Ternyata memiliki potensi gempa 5 SR di lokasi Ibu Kota Negara (IKN), sehingga BNPB akan menurunkan semua ahli
Menjadi lokasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur langsung mendapat perhatian lebih.
Salah satunya soal potensi bencana gempa.
Baca Juga:
• Curhat 3 Desainer Balikpapan Terkait Tantangan Fashion Lokal Seiring Ibu Kota Baru di Kaltim
• Presiden Jokowi Inginkan Tahun 2024 Pindah Semua, Draf RUU Ibu Kota Baru Masuk Babak DPR
• Alibaba Cloud Bakal Ikut Berperan dalam Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur
• Ibu Kota Baru Indonesia, Jokowi Ingin Bak London New York Masdar City Konsep Metropolitan Smart City
Secara khusus, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) mendapatkan tugas dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ( Jokowi ) untuk melakukan penelitian terkait potensi bencana.
Meskipun tidak memiliki Gunung Merapi, Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengungkapkan, potensi bencana gempa di Kalimantan Timur masih ada.
Bahkan, secara angka, Doni menyebutkan potensi gempa di Kalimantan Timur di bawah 5 skala richter (SR).
“Potensi gempa ada. Tapi, di bawah 5 SR. Namun, ini perlu kita dalami kembali melalui kerjasama dari berbagai pihak,” ujarnya saat diwawancara Tribunkaltim.co usai dirinya melakukan kunjungan kerja di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarina, pada Rabu (22/1/2020), siang.
Saleh Bandar Sabu di Bontang Masuk Daftar Pencarian Orang BNNP Kaltim, Ternyata Punya Kurir Pelajar!
Gondol Sepeda Motor Milik Tetangganya, Pria di Kota Balipapan ini Terancam 7 Tahun Penjara
Jualan di Eks Lokalisasi Hingga Buat Loket Sabu, Begini Rekam Jejak Bandar yang Ditangkap BNN
Profil Annisa Julia Angelina Fisioterapis Persiba Balikpapan Female FC, Terinspirasi dari SEA Games
Tidak mau sembarang dalam melakukan penelitian, Doni menyebutkan, BNPB menurunkan seluruh ahli dan pakar dari berbagai bidang dalam melakukan penelitian.
Hal ini dilakukan, agar seluruh data yang didapat valid.
“Itu kita lakukan, untuk mendapatkan data yang bersumber dari periset dan peneliti.
Kiranya, apa saja ancaman bencana terhadap IKN nantinya.
"Supaya, kita bisa melakukan mitigasi yang tepat," jelasnha.
Sesuai kajian awal, Doni menyebutkan, baru potensi gempa dan kebakaran hutan yang menjadi perhatian.
Namun, untuk selanjutnya, BNPB nantinya akan melakukan kajian lebih mendalam yang dilakukan oleh tim yang dibentuk.
“Khusus Kalimantan sejauh ini daerah yang paling aman dari aspek bencana gempa di Indonesia.
Walaupun ada, tetapi relatif kecil.
Namun semua ini akan diketahui melalui kajian lebih dalam dari tim yang dibentuk oleh BNPB," katanya.
Terkait dengan kebakaran hutan, Doni dituturkan, menjadi atensi lebih oleh BNPB.
Pasalnya, pada tahun 2019 lalu, dibeberkan olehnya, telah terjadi kebakaran hutan seluas 64 ribu hektare.
Namun, dengan hadirnya Ibu Kota Negara, diharapkan olehnya bencana tersebutakan berkurang.
“Bencana kebakaran hutan dan lahan penyebabnya 99 persen adalah prilaku.
Jadi prilaku dirubah dan mencarikan solusi agar masyarakat tidak lagi membakar lahan untuk membuka ladang atau apapun,” jelasnya.
“Kalau hal tersebut sudah dapat dikendalikan, maka sangat mungkin kebakaran hutan dan lahan berkurang.
Dan saya sangat yakin apabila lingkungan kita bisa jaga bersama, penyebab kebakaran hutan lahan bisa dikurangi," lanjutnya
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mahfud MD: Jakarta Sulit Dipertahankan sebagai Ibu Kota Negara", https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/08224311/mahfud-md-jakarta-sulit-dipertahankan-sebagai-ibu-kota-negara.
Penulis : Rakhmat Nur Hakim
Editor : Icha Rastika