Konsep Tiga Kandidat di Pilkada Samarinda Diuji, Panelis Sebut Peserta Malu-malu Tawarkan Program

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA -- Tiga calon pemimpin daerah di Kota Samarinda, Kalimantan Timur ditantang mampu menyelesaikan persoalan kompleks di Samarinda, Kalimantan Timur.

Mereka di antaranya, Zairin Zein, Sarwono dan Andi Harun.

Mereka ini hadir di diskusi publik yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur di Hotel Selyca, Minggu (26/1/2020).

Agenda diskusi ini dibawakan para panelis dari kelompok LSM Jatam Kaltim, Walhi dan Pokja 30 dan akademisi.

Ketiganya diminta menjelaskan konsep visi misi.

Apabila terpilih sebagai kepala daerah.

Baca Juga:

• Curhat 3 Desainer Balikpapan Terkait Tantangan Fashion Lokal Seiring Ibu Kota Baru di Kaltim

• Presiden Jokowi Inginkan Tahun 2024 Pindah Semua, Draf RUU Ibu Kota Baru Masuk Babak DPR

• Alibaba Cloud Bakal Ikut Berperan dalam Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur

• Ibu Kota Baru Indonesia, Jokowi Ingin Bak London New York Masdar City Konsep Metropolitan Smart City

Persoalan banjir, degradasi lingkungan akibat tambang dan tata kelola anggaran menjadi diskursus yang mencuat di forum.

Sarwono misalnya mengusung konsep Samarinda bangkit.

Menurutnya, persoalan di Ibu Kota Kaltim ini bakal dijawab dengan dengan tata kelola anggaran yang terarah.

Ia menuturkan persoalan banjir misalnya, bakal diselesaikan secara komprehensif seperti optimalisasi bendungan Benanga dan drainase.

Pernyataaan ini didukung oleh Zairin Zein.

Menurut dia, persoalan banjir di Samarinda bisa dituntaskan apabila Sungai Karang Mumus (SKM) bisa dioptimalkan fungsinya.

Baca Juga:

• 25 Januari Plaza Balikpapan akan Suguhkan Barongsai Tonggak Akrobat Energik Spesial Tahun Baru Imlek

• TRIBUN TRAVEL Nikmati Sajian Spesial Harga Hemat ala Imlek di Golden Tulip Balikpapan Hotel & Suites

• Kalimantan Paling Aman Bencana Gempa di Indonesia, Potensi Gempa Ibu Kota Baru RI di Bawah 5 SR

Sedangkan, Andi Harun (AH) menyanggupi tantangan Jatam Kalimantan Timur untuk mengurangi ketergantungan dari sektor pertambangan.