Refly Harun Bongkar Harun Masiku, Sampai Megawati - Hasto Kristiyanto PDIP Teken Surat Ini Langsung

TRIBUNKALTIM.CO - Refly Harun bongkar Harun Masiku, sampai Megawati - Hasto Kristiyanto PDIP teken surat ini langsung.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memertanyakan kontribusi Harun Masiku untuk PDIP.

Pasalnya, kata Refly Harun, Megawati dan Hasto Kristiyanto rela teken surat kuasa langsung demi mengajukan judicial review untuk meloloskan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.

Kini, KPK pun dibuat tak berdaya lantaran belum mampu menangkap Harun Masiku, aktor utama  dugaan suap ke Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Pencarian Harun Masiku, politikus PDIP yang jadi buron KPK memakan korban.

• Anak Buah SBY Sebut Yasonna Laoly Tumbalkan Dirjen Imigrasi Jenderal Polisi, Demi Harun Masiku

• Keberadaannya Tak Terdeteksi, Anak Buah SBY: Benarkah Harun Masiku Masih Hidup?Ini Jawab Karni Ilyas

• Di Pelarian, Harun Masiku Tak Gunakan Teknologi Sama Sekali, Alat KPK Lebih Canggih dari Densus 88

• Gara-gara Harun Masiku, Pengamat Sebut PDIP Bisa Gigit Jari di Pemilu Mendatang, Begini Analisanya

Sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 9 Januari 2020, keberadaan Harun Masiku belum diketahui hingga kini.

Diketahui, Harun Masiku terlibat dalam dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) DPR periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I, yang melibatkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

PDIP merekomendasikan Harun Masiku sebagai pengganti PAW calon legislatif terpilih Sumatera Selatan I, Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Terkait kasus Harun Masiku, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun turut berkomentar.

Refly Harun justru mempertanyakan siapa sebenarnya Harun Masiku.

Pasalnya, Refly Harun beranggapan sosok Harun Masiku begitu penting bagi Partai PDIP.

Hal tersebut diungkapkan Refly dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, Rabu (29/1/2020).

"Who is Harun Masiku? Siapa sih Harun Masiku itu? Jadi saya mau merekontruksi masalah ini."

"Kenapa dia begitu penting bagi partai untuk menjadi calon pengganti dari calon yang sudah meninggal," kata Refly.

Refly Harun menyebut, Harun Masiku hanyalah calon legislatif yang menduduki urutan kelima suara terbanyak di daerah pemilihan Sumatera Selatan I.

"Kita tahu bahwa kita ini sistem proporsional terbuka, dalam sistem proporsional itu, mereka yang menduduki kursi adalah mereka yang mendapatkan suara terbanyak."

"Kalau kemudian suara terbanyak itu berhalangan tetap termasuk meninggal dunia, maka kursi tersebut jatuh kepada suara terbanyak berikutnya, entah kedua ketiga tergantung jumlah kursinya," ungkap Refly.

Refly Harun menegaskan, hal itu adalah hukum mutlak dalam teori pemilihan umum.

"Putusan MA sebenarnya tidak mengatakan bahwa itu kewenangan partai karena bagian dari permintaan itu justru ditolak oleh MA," kata Refly.

Lebih lanjut, Refly menjelaskan, Mahkamah Agung (MA) menolak bahwa menetapkan persoalan itu kepada kewenangan partai.

"Untuk menentukan siapa yang menjadi calon pengganti dari yang meninggal itu ditolak."

"Kenapa ditolak? Karena itu bukan materi judicial review," terang Refly.

Sebab, menurut Refly Bongkar kalau berbicara soal materi judicial review mengabulkan dengan mencoret kata atau memaknai kata baru tapi perintah langsung kepada partai politik, kepada KPU, dan lain sebagainya.

Biasanya hampir mustahil dikabulkan dalam konteks judisial review.

Oleh karena itu, Refly Harun lantas mempertanyakan siapa sebenarnya Harun Masiku ini.

"Biasanya orang yang diperjuangkan masuk ke partai, masuk ke anggota DPR, itu adalah orang yang kontribusinya besar buat partai politik itu."

"Nah saya tidak tahu Harun Masiku ini kontribusinya apa."

"Sampai kemudian partai sebesar PDIP, ketua umumnya dan sekjennya rela menandatangani sebuah surat kuasa untuk mengajukan judicial review," jelas Refly.

Diketahui, dalam surat PDIP soal Harun Masiku ada tanda tangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.

Refly lantas menyimpulkan bahwa Harun Masiku adalah sosok yang istimewa di Partai PDIP.

"Itu luar biasa seorang Harun Masiku ini, kalau tidak istimewa saya kira dia tidak bisa punya jalur yang luar biasa seperti itu," paparnya.

Dirjen Imigrasi Jadi Tumbal

Harun Masiku menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diduga terlibat kasus suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Buntut kasus tersebut, Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie dicopot dari jabatannya, Selasa (28/1/2020).

Menurut Ferdinand Hutahaean, pencopotan Ronny F Sompie ini merupakan strategi Yasonna Laoly untuk mengamankan posisinya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Ia menyampaikan, Ronny F Sompie sengaja dikorbankan untuk menutupi banyaknya peristiwa yang harus ditutupi.

Salah satunya mengenai keberadaan Harun Masiku pada saat Operasi Tangkap Tangan ( OTT) oleh KPK.

Dikabarkan pada tanggal 7 Januari 2020, Harun Masiku telah berada di Indonesia, akan tetapi Yasonna Laoly kekeh menyatakan Harun Masiku masih berada di luar negeri.

"Ini lah kebohongan yang sudah disampaikan ke publik," ujar Ferdinand Hutahaean dilansir dari kanal YouTube Talk Show Tvone, Rabu (29/1/2020).

• Anak Buah SBY Sebut Yasonna Laoly Tumbalkan Dirjen Imigrasi Jenderal Polisi, Demi Harun Masiku

• Keberadaannya Tak Terdeteksi, Anak Buah SBY: Benarkah Harun Masiku Masih Hidup?Ini Jawab Karni Ilyas

• Di Pelarian, Harun Masiku Tak Gunakan Teknologi Sama Sekali, Alat KPK Lebih Canggih dari Densus 88

• Gara-gara Harun Masiku, Pengamat Sebut PDIP Bisa Gigit Jari di Pemilu Mendatang, Begini Analisanya

Atas dugaan kebohongan ini, Yasonna Laoly dilaporkan oleh anggota anti korupsi kepada KPK terkait Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) pasal 21 tentang penghalang-halangan penyidikan.

"Menurut saya, Ronny F Sompie ini memang menjadi korban yang dikorbankan untuk menjadi way out, jalan keluar bagi Yasonna supaya selamat dari laporan itu," papar Ferdinand Hutahaean.

"Ronny F Sompie dikorbankan dan rela dikorbankan, karena sampai sekarang pun Ronny F Sompie tidak melakukan perlawanan apa pun atau menyampaikan apapun," tambahnya. (*)