Anggota DPRD Usulkan Pemkot Samarinda Contoh Makassar dan Surabaya dalam Mengatasi Banjir

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA -- Anggota DPRD usulkan Pemkot Samarinda mencontoh Makassar dan Surabaya dalam mengatasi banjir.

Program penanggulangan banjir di Samarinda tak bisa bergantung dari pembangunan drainase semata.

Pemerintah harus menyelesaikan persoalan banjir secara komprehensif.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M Novan, Kamis (30/1/2020).

Politisi partai Golkar ini menyarankan agar Pemkot Samarinda mencontoh Kota Makassar dan Surabaya dalam mengatasi masalah banjir.

BACA JUGA

Beredar Surat Keberatan Rita Widyasari Terhadap Penunjukan Calon Wakil Bupati Kukar, Ini Isinya

Wawancara Eksklusif Kisah Syadza Ulima Azalia Khair Anak Wali Kota Tarakan Selamat dari Wabah Corona

BREAKING NEWS Pelaku Penikaman Perempuan dengan 17 Tusukan di Berau Berhasil Ditangkap di Bulungan

Ini Ajakan Kapolda Kaltim Irjen Pol Muktiono Usai Mengungkap Tangkapan 10 Kg Sabu di Awal Tahun

"Kalau hanya berharap dari perbaikan drainase saja tentu belum bisa harus menyeluruh," ujar Novan saat dikonfirmasi.

Novan menjelaskan, penanganan banjir di Kota Makassar misalnya dilakukan dengan prinsip partisipatif.

Tiap kecamatan memiliki petugas khusus untuk mengatasi sedimen di drainase.

Mereka secara rutin membersihkan kanal dan drainase.

"Yang gaji mereka Pemerintah, tapi petugas direkrut oleh pihak kecamatan. Alhasil mereka bisa jaga kebersihan drainase," ujar Novan.

BACA JUGA

Inilah Motif JR Tega Tikam Remaja Perempuan di Berau Kalimantan Timur Hingga 17 Kali Tusukan

Lawan Petugas Saat Ingin Ditangkap, Pelaku Penikaman Remaja Perempuan di Berau Dihadiahi Timah Panas

Kecelakaan Maut, Truk Tabrak Motor di Samarinda, Rem Blong 4 Orang Terlindas, Ini Kronologinya

Banjir di KM 17 Balikpapan Landa Puluhan Rumah, DLH Duga Ini Penyebabnya, akan Dicek Pakai Drone

Selain itu, Pemkot setempat pun melibatkan masyarakat menjaga kebersihan kota mereka.

Kampanye kebersihan disuarakan dan melibatkan warga.

Alhasil kesadaran warga terbentuk. Dampaknya dalam waktu tak lama Pemkot bisa mengurangi titik banjir secara signifikan.

"Kalau di sini kan anggaran naik terus tapi banjir tetap bahkan tambah parah," ujar dia.

Selain itu, akar masalah banjir Samarinda di kawasan hulu perlu dikoreksi.

Menurutnya, program banjir harus melibatkan Pemprov Kaltim terkait kewenangan izin pertambangan.

Lubang-lubang tambang serta dampaknya harus diselesaikan.

Persoalan ini perlu dibahas bersama antara Pemkot dan Pemprov.

"Harus duduk bersama karena masalah tambang di hulu harus melibatkan Pemprov," ungkap dia.

Diberitakan sebelumnya, Persoalan banjir di Kota Samarinda mendapat perhatian lebih dari Pemprov Kaltim.

Tahun ini Ibu Kota Provinsi Kaltim mendapat tambahan suntikan anggaran 2 kali lipat dari tahun lalu khusus untuk urusan banjir.

Dana sebesar Rp 340 miliar dikucurkan Pemprov Kaltim untuk menanggulangi masalah banjir yang tak kunjung selesai di Samarinda.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) Kota Samarinda, Ananta Fathirrozi mengakui bantuan keuangan ( Bankeu ) dari Provinsi meningkat khusus urusan banjir.

Bahkan hampir sekitar 90 persen total Bankeu dari Provinsi dialokasikan untuk membiayai proyek penanggulangan banjir.

"Sisanya tersebar di kelurahan dan pada spot- spot jalan tertentu, dengan kisaran anggarannya Rp 1 - 4 miliar," ujarnya.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran Rp 340 miliar diperuntukkan pembangunan drainase di sejumlah titik.

BACA JUGA

Polres Kutim Tetapkan Dua Petinggi King of King Jadi Tersangka, Simpatisan Bertambah Jadi 93 Orang

King of The King Kalimantan Timur Muncul 6 Bulan Lalu, Pusatnya Sangatta Dijanjikan Uang Rp 3 Miliar

Polisi Amankan Tiga Petinggi King of The King di Kutim Kalimantan Timur, Cantumkan Nomor Ponsel

Kerajaan Sunda Empire Runtuh, Muncul King of The King, Punya Tugas Penting untuk Prabowo Subianto

Di samping pembuatan drainase, dana tersebut juga bakal membiayai sejumlah kegiatan normalisasi ( penurapan ) sungai juga dilakukan tahun ini.

Proyek penanggulangan banjir di Samarinda termasuk agenda prioritas.

Rata-rata hasil usulan Musrembang dari Kota ke tingkat Provinsi. (Tribunkaltim.co/Ichwal Setiawan)