Sederet Polemik Penegakan HAM dalam 100 Hari Kerja Jokowi, Nasib Perempuan hingga Kasus Tamansari
Jokowi dan Maruf Amin sudah 100 hari menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.
Dalam video yang beredar di media massa, tampak aparat Kepolisian memukul warga saat mengamankan proses penggusuran.
Asisten Pembelaan Umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Riekfi Zulfikar mengatakan ada 37 korban kekerasan dalam penggusuran yang terjadi pada Kamis (12/1/2020).
Korban itu terdiri dari warga korban dan reLawan aksi penolakan penggusuran Tamansari.
• 100 Hari Pemerintahan Jokowi, Pengamat: Ada 2 Menteri Punya Kinerja Baik, Ahok BTP ikut Disinggung
• INSTRUKSI JOKOWI Evakuasi Semua WNI di Hubei China, Sudah 170 Orang Meninggal akibat Virus Corona
Melihat kejadian tersebut Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam mengakui ada tindakan pelanggaran HAM saat penggusuran di Tamansari.
"Iya (pelanggaran HAM), kalau kita lihat rekaman media," kata Anam di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).
Namun, sampai saat ini belum ada tindakan pasti dari pemerintah terkait penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM di Tamansari.
Hanya Komnas HAM yang berjanji akan menindaklanjuti kasus tersebut.
Tentunya jika para korban telah melengkapi berkas pelaporan dugaan pelanggaran HAM.
Petugas mengoperasikan alat berat saat pengosongan dan pengamanan lahan RW 11 Tamansari, Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/12/2019).
2. Omnibus Law ancam HAM

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tengah menggodok Omnibus Law empat Rancangan Undang-undang (RUU).
Di antaranya RUU Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dan RUU Ibu Kota Negara.
Pemerintah mengatakan, Omnibus Law UU ini dilakukan untuk mempermudah investasi di Indonesia.