Sederet Polemik Penegakan HAM dalam 100 Hari Kerja Jokowi, Nasib Perempuan hingga Kasus Tamansari

TRIBUNKALTIM.CO - Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sudah 100 hari menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.

Seperti yang diketahui, kabinet Indonesia Maju telah bekerja 100 hari pada hari Kamis (30/1/2020) kemarin.

Beberapa gebrakan dibuat dalam 100 hari mereka menjabat sebagai pemimpin bangsa.

Mulai dari rencana pemindahan ibu kota hingga menggagas Omnibus Law beberapa Undang-undang untuk meningkatkan investasi.

• 100 Hari Kerja Jokowi, Dinilai Berani, Satu Langkah Presiden Ini Dapat Pujian dari Fahri Hamzah

• Ingin Bantu Jokowi, Fahri Hamzah Sebut Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet Sudah Kapok

• Malunya Sri Mulyani Diledek Presiden Bank Dunia hingga Sakit Perut Gara-gara Janji Kampanye Jokowi

• Virus Corona Ditetapkan Darurat Dunia, hingga Reaksi Presiden Jokowi Terhadap WNI di Hubei

Lantas, bagaimana gebrakan Jokowi-Ma'ruf dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia ( HAM) di masa 100 hari mereka bekerja?

Dalam 100 hari Pemerintahan Jokowi-Maruf, nyatanya masih muncul polemik terkait penegakan HAM.

Penyelesaian polemik itu juga belum menemukan titik terang.

Berikut polemik penegakan HAM selama 100 hari kerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf:

1. Kasus dugaan kekerasan di Tamansari

Desember 2019 Pemerintah Kota Bandung melakukan penggusuran di RW 11 Tamansari.

Penggusuran tersebut berlangsung ricuh.