Berantas Tambang Ilegal
Usai Tertibkan Tambang Emas Ilegal Sekatak, Kapolres Bulungan akan Bergerak Lagi, Ini yang Disasar
Kapolres Bulungan, AKBP Yudhistira Midyahwan, mengatakan penertiban tambang emas ilegal di Sekatak Kalimantan Utara ( Kaltara ).
Penulis: Amiruddin | Editor: Budi Susilo
Saat itu Polres Bulungan telah meringkus delapan orang para pelaku tambang ilegal di Sekatak Kabupaten Bulungan.
Peristiwa ini menjadi pelajaran penting agar semua mereka yang bertanggungjawab melakukan pengawasan secara ketat.
Ini ditegaskan oleh Ketua DPRD Bulungan Syarwani pada Jumat (29/5/2015). Pandangan dewan, semua pihak di antaranya Pemkab Bulungan, Kejaksaan Tanjung Selor dan Polres Bulungan mengawasi kondisi lingkungan alam di Kabupaten Bulungan.

“Kita perlu kerjasama, termasuk warga masyarakat. Mengawasi daerah kita dari aksi pengerusakkan,” tegasnya.
Menurutnya, penggunaan sebuah lahan itu mesti ada kejelasan. Tidak boleh ada yang menyimpang dari aturan yang berlaku.
Andai saja lahan digunakan untuk kegiatan pertambangan tentu saja mesti ada izin.
“Tambang emas yang tidak ada izin sangat tidak dibenarkan,” kata Syarwani.

Kegiatan-kegiatan pertambangan yang ilegal harus dihentikan, jangan sampai dibiarkan.
Sebab bila dibiarkan akan menimbulkan kerusakan alam. Bila alam sudah rusak, yang merasakan kerugian adalah warga masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bulungan.
“Kami di dewan sangat menyayangkan bila ada praktek tambang ilegal. Mereka yang sudah tertangkap polisi harus diproses hukum. Jika diduga melibatkan oknum pejabat negara, polisi harus berani bertindak,” katanya.
Wakil Bupati Sebut Sulit Dilegalkan
Berita sebelumnya. Adanya upaya-upaya dari warga khususnya penambang emas yang ada di Kecamatan Sekatak untuk melegalkan aktivitas penambangan emas yang ada di wilayah tersebut.
Hal ini mendapat tanggapan dari Wakil Bupati Bulungan (Wabup), Ingkong Ala.
Sebelumnya, persoalan tambang emas ini kembali disuarakan Camat Sekatak, Nurdin, dalam pertemuan di kantor Bupati Bulungan, Jalan Jelarai, baru-baru ini.
Camat Nurdin meminta agar kedepannya, lokasi tambang emas ini dijadikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan dimasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan.