Gubernur Isran Noor Ancam Stop Proyek Ratusan Triliun Presiden Jokowi di Kalimantan Timur, Ada Apa?

TRIBUNKALTIM.CO - Gubernur Isran Noor ancam stop proyek ratusan triliun Presiden Jokowi di Kalimantan Timur, ada apa?

Gubernur Kalimantan Timur atau Kaltim, Isran Noor mengancam akan menghentikan pembangunan ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengambil kebijakan berani dengan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Proyek pemindahan Ibu Kota Negara ini diperkirakan menelan biaya hingga Rp 466 triliun.

Begini ancaman Gubernur Kaltim Isran Noor : saya akan hentikan proyek ibukota baru jika merusak hutan.

Senin (3/2/2020) Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menegaskan akan menjaga kelestarian hutan, pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan Climate and Land Use Alliance ( CLUA ).

Bahkan, Gubernur Kaltim menegaskan tak segan-segan akan menghentikan pembangunan ibu kota baru yang digagas Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) jika merusak lingkungan di wilayahnya.

• Presiden Jokowi Kebal, Warga Ditilang, 2 Mahasiswa Gugat Aturan Nyalakan Lampu Motor Siang Hari

• Temani Ahok saat Dinner, Begini Penampilan Puput Nastiti Devi, Lihat Sandal Tepleknya yang Disorot

• Sandal Teplek Istri Basuki Tjahaja Purnama Disorot, Puput Nastiti Devi Kenakan Sandal Hermes

• FAKTA Viralnya Foto Puput Nastiti Devi Istri Ahok BTP Gendong Bayi, Prediksi Lahir hingga Nama Anak

"Saya akan hentikan sendiri kalau merusak hutan," tegas Gubernur Kaltim tersebut.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru.

Dua lokasi tersebut adalah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara ( PPU ) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sesuai dengan rencana, luas kawasan induk untuk membangun ibu kota baru tersebut mencapai 40.000 hektare.

Untuk pengembangan kota, diperkirakan akan membutuhkan 180.000 hektare lahan.

Berikut ini fakta lengkapnya:

1. Hutan wajib hukumnya untuk dijaga

Menurut Isran, menjaga lingkungan adalah hal penting untuk keberlangsungan ruang hidup masyarakat Kaltim, sehingga wajib hukumnya untuk dijaga.

Selain itu, dalam beberapa kesempatan Kaltim telah berkomitmen menjaga lingkungan dalam deklarasi internasional.

"Lebih baik tidak ada ibu kota negara di Kaltim jika merusak hutan Kaltim," ucap dia.

Seperti diketahui, lokasi ibu kota baru berada di dekat hutan lindung Sungai Wain seluas 9.782 hektare dan hutan konservasi Bukti Soeharto 67.776 hektare.

Kedua hutan ini dinilai jadi penyangga lingkungan di kota-kota sekitar, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, PPU dan kota kabupaten lainnya.

2. Tak segan hentikan pembangunan ibu kota baru

Lokasi ibu kota baru diketahui bersisian dengan hutan lindung Sungai Wain seluas 9.782 hektare dan hutan konservasi Bukti Soeharto 67.776 hektare.

Ada kekhawatiran dari beberapa pihak, pembangunan ibu kota baru akan merusak lingkungan.

Namun, Gubernur Kaltim Isran menegaskan akan menjaga lingkungan selama pembangunan ibu kota baru.

"Saya akan hentikan sendiri kalau merusak hutan," ungkap Isran saat ditemui usai pertemuan di kantor Gubernur, Senin.

3. Dampak pembangunan ibu kota baru menurut Walhi

Manager Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Even Sembiring menilai, pemindahan ibu kota ke Penajaman Paser Utara, Kalimantan Timur, tetap akan diikuti dengan beban ekologis Jakarta dan Pulau Jawa.

"Pemindahan ibu kota hanya akan memindahkan beban ekologis Jakarta dan Pulau Jawa ke Kalimantan Timur dan lokasi sekitarnya," ujar Boy dalam diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (28/1/2020).

Boy menyebut argumentasi Presiden Joko Widodo pemindahan ibu kota karena Jakarta mengalami overload tidak akan mengurangi beban ekologis yang akan diterima Penajam Paser Utara.

Boy beralasan bahwa pemindahan tempat kerja PNS, pusat perkantoran dan tambahan tempat hiburan, serta buangan emisi akan membuat Kalimantan Timur padat.

Ia menjelaskan, kondisi overload Jakarta disebabkan oleh penataan ruang tidak dipersiapkan dengan baik.

Hal itu diperparah dengan pembangunan infrastruktur yang mengikuti pertumbuhan penduduk.

Ledakan penduduk Jakarta dalam tiga dekade terakhir dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang sentralistik.

Yang mana transaksi dari eksploitasi dan aktivitas ekonomi di provinsi lain secara terpusat di Jakarta.

Hal itu menyebabkan ruang masyarakat di luar Jakarta memicu urbanisasi besar-besaran ke Jakarta.

"Model pembangunan ini secara otomatis akan terduplikasi dengan sendirinya ke Kalimantan Timur," kata Boy.

Ia memgatakan kondisi lingkungan Kalimantan Timur pasca-penempatan ibu kota baru akan menjadi parah dari Jakarta.

• Presiden Jokowi Kebal, Warga Ditilang, 2 Mahasiswa Gugat Aturan Nyalakan Lampu Motor Siang Hari

• Temani Ahok saat Dinner, Begini Penampilan Puput Nastiti Devi, Lihat Sandal Tepleknya yang Disorot

• Sandal Teplek Istri Basuki Tjahaja Purnama Disorot, Puput Nastiti Devi Kenakan Sandal Hermes

• FAKTA Viralnya Foto Puput Nastiti Devi Istri Ahok BTP Gendong Bayi, Prediksi Lahir hingga Nama Anak

Sebab, beban lingkungannya akibat eksploitasi industri ekstraktif akan memfragmentasi bentang alam dan sistem hidrologis.

"Dampak lingkungan juga akan menjangkau provinsi dan pulau lain."

"Karena adanya kemungkinan pemerintahan mengambil skema landskap terhadap izin pertambangan, perkebunan, dan konsesi kayu di wilayah ibu kota," katanya. (*)