Mahasiswa Serahkan Laporan BPK, Ada Temuan Pemeriksa di Proyek Pembangunan Klinik RSUD Bontang

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA -- Elemen mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Aksi mahasiswa peduli Pemimpin (Lapin) menyerahkan sejumlah bukti dugaan pelanggaran ke Kejati Kaltim di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Bukti tersebut diantaranya laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI di Pemkot Bontang tahun anggaran 2018.

Kemudian, rekaman kronologi pengadaan proyek di RSUD Taman Husada Bontang, Kalimantan Timur.

Serta publikasi media terkait pengerjaan proyek tersebut.

Koordinator Lapangan (Korlap) Lapin, Wirawan mengatakan.

Bukti-bukti ini diserahkan ke Kejati Kaltim sebagai bahan untuk menindaklanjuti dugaan rasuah di Pemkot Bontang.

"Kami juga menyertakan bukti dari laporan hasil pemeriksaan BPK di Pemkot Bontang," ujar Wirawan kepada Tribunkaltim.co seusai menyerahkan materi ke Kejati Kaltim.

Baca Juga:

• Sesumbar Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor Bakal Stop Pembangunan Ibu Kota Negara Jika Ini yang Terjadi

• Gubernur Isran Noor Stop Proyek IKN Jika Rusak Hutan, Luas Ibu Kota Baru Vs Perkebunan Sawit Kalimantan Timur

• Isran Noor Berani Ancam Proyek Ibu Kota Baru jika Hutan Rusak, Inilah Profil Gubernur Kalimantan Timur

• Kalimantan Timur jadi Ibu Kota Negara, Permintaan Properti Ternyata Belum Signifikan

Di dalam laporan BPK, ada kejanggalan yang ditemui. Yakni, Pemkot Bontang tak menindaklanjuti temuan dari BPK.

Temuan itu kewajiban kontraktor pelaksana untuk membayar denda akibat keterlambatan. Besaran denda yang dikenakan senilai Rp 259 juta.

"Hasil audit BPK Nomor : 15.c/LHP/XIX.SMD/V/2019 tanggal 20 Nei 2019, mencatat ada beberapa paket pekerjaan tersebut yang belum melunasi denda keterlambatan," ujarnya.

Baca Juga:

• Jafri Sastra Ditargetkan Bawa Keluar Mitra Kukar dari Liga 2, Dikontrak Selama Semusim

• Negara China Masih jadi Penyangga Ekonomi Kalimantan Timur, Tiongkok Pembeli Tertinggi Komoditi Ini

Atas temuan tersebut, lanjut Wirawan, BPK merekomendasikan Walikota Bontang agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memotong denda keterlambatan dari sisa pembayaran termin terakhir sebesar Rp 1.127.697.621

"Nah ini rekomendasi belum dijalankan," pungkasnya. 

• Muda Tampan Kaya Nadiem Makarim CEO Go-Jek Hadiri Pengumuman Menteri Jokowi Jilid 2 Ini Profil

• Gerindra Merapat jadi Menteri Kabinet Kerja Jilid II, Surya Paloh Singgung soal Oposisi dan Otoriter

• Hadi Mulyadi Kunjungi Australia, Kalimantan Timur Lanjutkan Kerjasama dengan Universitas Victoria

• Wagub Hadi Mulyadi Berharap Ibu Kota Negara Beri Manfaat bagi Rakyat Kalimantan Timur

(Tribunkaltim.co/Ichwal Setiawan)