Duet Jokowi - Maruf Amin Tak Bisa Baca Kebutuhan Warga, Iuran BPJS dan Deretan Program Ini Buktinya

Ada pula kebijakan penghapusan Ujian Nasional dengan tingkat persetujuan 51,7 persen.

Selanjutnya, program sertifikat pra nikah yang hanya mendapat dukungan 33,8 persen.

Isu Presiden dipilih MPR didukung 31,7 persen.

Ekspor benih lobster didukung 31,1 persen dan penghapusan jabatan Eselon III dan IV didukung 30,9 persen.

Sementara, untuk isu presiden menjabat tiga periode dan penghapusan pilkada serentak makin sedikit mendapat dukungan dengan tingkat persetujuan masing-masing 27,7 persen dan 21,9 persen.

Kemudian yang paling banyak mendapat penolakan adalah kenaikan iuran BPJS yang hanya disetujui 7,2 persen responden.

Ia mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu faktor menurunnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.

Padahal, kata dia, segala kebijakan harus dikaji secara cermat untuk kepentingan masyarakat luas sebelum diberlakukan.

"Itu supaya mendapatkan dukungan yang lebih banyak" ujar dia.

Menteri Jokowi

Sejak resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Jokowi - Maruf Amin sudah 100 hari memimpin .

Selama masa pemerintahan 100 hari itu sejumlah pro dan kontra mewarnai kebijakan yang dikeluarkan para menteri Jokowi - Maruf Amin  

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah memerintah selama 100 hari.

Dalam kurun waktu itu, banyak hal yang sudah dilakukan Jokowi dan para menterinya.

Sejumlah nama menteri pun membetot perhatian publik dan jadi bahan perbincangan di media sosial karena kebijakan maupun karena langkah politiknya, termasuk mereka yang menjadi menteri dengan kendaraan partai politik.