DPRD Samarinda Sayangkan Iuran Kelas 3 BPJS Kesehatan Ikut Naik, Kubu PKS Sedang Galang Pansus

TRIBUNKALTIM. CO, SAMARINDA - Subandi Wakil Ketua DPRD Samarinda Kalimantan Timur menyanyangkan akan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. 

Berkenaan dengan adanya aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) Cabang Samarinda, tentang penolakan kenaikan iuran pembayaran, Senin (10/2/2020) di depan gedung DPRD Kota Samarinda,

Hal itu mendapat respon dari Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda Subandi, ia menyanyangkan dengan adanya keinakan iuran itu,

"Saya secara pribadi menyayangkan dengan kenaikan pembayaran BPJS Kesehatan itu, apalagi yang kelas III juga ikut dinaikan,"

"Kita ketahui bahwa yang kelas tiga ini, dari kalangan menengah ke bawah," ucapnya saat ditemui di ruang rapat utama gedung DPRD kota Samarinda, Rabu (12/2/2020).

Ia menganggap bahwa dengan perekonomian yang lagi susah dan peningkatan ekonomi mengalami perlambatan, sehingga sangat terasa sekali.

"Apalagi bagi masyarakat kita yang menengah ke bawah,"

"Sebenarnya secara pribadi saya tidak setuju, tetapi karena ini sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, kita hanya menjalankan,"

Ia juga mengaitkan, berkenaan dia dari Fraksi PKS,

"PKS pusat sekarang sedang menggalang Pansus BPJS Kesehatan, semoga itu bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk merivisi," ujarnya. 

DPRD Sikapi PMII Samarinda Atas Iuran BPJS Kesehatan

Anggota DPRD Kota Samarinda, turun temui demonstran yang berasal dari PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ) Samarinda, Kalimantan Timur di Gedung DPRD Samarinda pada Senin (10/2/2020).

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti dan anggota Komisi I DPRD Samarinda Joni Sinatra Ginting, ikut serta turun ke jalan menemui demonstran tolak kenaikan tarif BPJS Kesehatan.

Sri Puji Astuti Ketua DPRD Komisi IV menyampaikan sangat mengapresiasi.

Atas apa yang dilakukan teman-teman demonstrasi soal BPJS Kesehatan hari ini.

"Apa yang menjadi aspirasi teman - teman hari ini, juga menjadi aspirasi kami untuk kami menyampaikannya," ujarnya kala itu. 

Untuk menyampaikan itu juga harus melalui mekanisme berjenjang.

Baca Juga: 

• HUT Kota Balikpapan, Gubernur Isran Noor Dukung Kota Ini jadi Penyangga Ibu Kota Negara Indonesia

• BREAKING NEWS Unjuk Rasa di Kejati Kaltim, Desak Penyidik Usut Dugaan Korupsi Proyek RSUD Bontang

• BREAKING NEWS Duka Cita, H. M Arsyad Eks Atlet Tinju Asal Kukar Tutup Usia, Dimakamkan di Tenggarong

"Menyalurkan melalui DPRD Provinsi terlebih dahulu, lalu disampaikan ke DPR RI," ucapnya.

Menurutnya tujuan awal dari BPJS Kesehatan sudah melenceng,

"Kami melihat melenceng dari tujuan awal BPJS Kesehatan, untuk itu beri kami waktu untuk mengakomodirnya," ungkap dari Fraksi Demokrat itu.

Ia mengungkapkan akan mengadakan rapat komisi dan fraksi.

"Kami harus melakukan rapat, di sini ada 8 fraksi, agar kita satu suara," ucapnya.

Hal ini juga mendorong kami, untuk memperjuangkan APBD.

Anggota Komisi I Joni Sinatra Ginting, Sekretaris Fraksi Demokrat.

Mengajak massa PMII demonstrasi untuk masuk ke dalam agar tidak di jalan raya, sehingga tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas di jalan raya Samarinda.

Joni mengungkapkan Perpes yang digugat bukanlah wewenangnya untuk mengambil keputusan.

"Atas dasar itu kami mengajak untuk masuk ke dalam untuk mendiskusikannya," ujarnya. 

Tetapi para demonstrasi menolak untuk masuk ke dalam.

Karena menurutnya anggota DPRD juga harus merasakan apa yang mereka rasakan.

"Memang tugas mereka untuk mendatangi kami (Rakyat) di sini," ungkapnya ketua Pengurus Cabang PMII kota Samarinda M. Aji Faisal.

Saat ditanya demonstran kapan tindak pastinya untuk rekomendasi itu disampaikan.

Sri Puji Astuti menjawab, akan dilakukan secepatnya.

"Secepatnya, mungkin dalam 2 atau 3 hari ini, " ucapnya.

Demonstrasi PMII Samarinda Isu BPJS Kesehatan

Berita sebelumnya. 

Elemen Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) Kota Samarinda menggelar aksi.

Gelar unjuk rasa atau demonstrasi mengenai naiknya iuran BPJS Kesehatan yang dianggap secara mencolok, sangat tinggi. 

Aksi demonstrasi PMII Samarinda tersebut dilangsungkan di Jalan Basuki Rahmat, depan gedung DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (10/2/2020) pagi. 

Demonstran menyuarakan tuntutannya.

Disampaikan untuk pemerintah pusat dan daerah. 

Mereka para mahasiswa ingin pemerintah segera menurunkan harga iuran BPJS Kesehatan yang menurut kalangan mahasiswa meningkat 100 persen.

Fatimah Assegaf Koordinator Lapangan (Koorlap) dalam pantauan Tribunkaltim.co 

Baca Juga:

• Sesumbar Gubernur Kaltim Isran Noor Bakal Stop Pembangunan Ibu Kota Negara Jika Ini yang Terjadi

• Gubernur Isran Noor Stop Proyek IKN Jika Rusak Hutan, Luas Ibu Kota Baru Vs Perkebunan Sawit Kaltim

• Isran Noor Berani Ancam Proyek Ibu Kota Baru jika Hutan Rusak, Inilah Profil Gubernur Kaltim

• Kalimantan Timur jadi Ibu Kota Negara, Permintaan Properti Ternyata Belum Signifikan

Dia mengungkapkan jika dihitung selama lima tahun berjalan.

Pihak BPJS Kesehatan sudah tiga kali menaikan iuran pembayaran.

Yaitu pada 2015, 2016, dan 2020,

Menurutnya kenaikan pada tahun 2020 lebih parah daripada tahun - tahun sebelumnya.

Kenaikan ini dilakukan pada awal tahun (1/1/2020).

Pembayaran perbulannya untuk kelas I yang asalnya Rp. 80.000 menjadi Rp. 180.000,

Kelas II Rp. 51.000 menjadi Rp. 110.000,

Dan kelas III Rp. 25.000 menjadi Rp. 42.000.

Menurut imma kenaikan sebanyak itu sangatlah tidak logis,

Ia menambahkan, ada hal yang kontradiksi, masyarakat kesannya diwajibkan atau dipaksakan ikut BPJS Kesehatan namun tarif iuran bulanan tidak bersahabat bagi masyarakat yang berekonomi lemah dan menengah. 

"Masyarakat yang belum mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Kesehatan akan dikenakan sanksi," ujarnya.

Sesuai peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 yaitu masyarakat tidak dapat mengurus pelayanan publik lainnya seperti mengurus IMB, SIM, sertifikat tanah, Paspor dan STNK.

"Kami menyanyangkan hal itu bisa terjadi, itu sangat memberatkan bagi masyarakat," ungkapnya Fatimah.

Ada beberapa tuntutan yang PMII Samarinda Ajukan:

1. Menuntut DPRD Kota Samarinda untuk mendesak pemerintah pusat agar segera mencabut perpes No 75 tahun 2019 terkait kenaikan iuran kepersertaan BPJS Kesehatan kesehatan.

2. Meminta kepada DPRD kota Samarinda untuk mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan di kota Samarinda.

3. Menuntut DPRD kota Samarinda untuk mendesak pemerintah pusat agar bersikap tegas dalam menghadirkan sistem pelayanan kesehatan yang memadai seperti yang termaktub dalam pasal 5 ayat 1 UU No 36 tahun 2009.

4. Menolak segala bentuk intimidasi dan penghilangan hak sipil bagi rakyat yang tidak mampu membayar BPJS Kesehatan.

5. menuntut DPRD Kota Samarinda untuk mendesak pemerintah pusat agar mewujudkan kesehatan gratis tanpa diskriminasi.

Apabila tuntutan mereka tidak didengar oleh DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur tentu ada gerakan lainnya. 

"Maka akan datang lagi ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur," beberanya. 

(Tribunkaltim.co)