Megawati Blak-blakan Minta Tak Dibenturkan dengan Anies Baswedan Soal Polemik Formula E di Monas
Ketua Umum PDIP Megawati blak-blakan minta tak dibenturkan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal polemik Formula E di Monas
Dalam kesempatan itu, Megawati menekankan kepada para kadernya untuk tak bertindak di luar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan.
"Peraturan itu ya peraturan. Nah, kalian itu juga mesti tahu jangan sampai melanggar peraturan," kata Megawati.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mencecar Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana soal masalah rekomendasi penyelenggaraan Formula E di Monumen Nasional ( Monas ), Jakarta Pusat.
Anak buah Megawati ini menyindir Iwan terkait penyataan Iwan di media massa yang menyebutkan bahwa isi surat rekomendasi Tim Sidang Pemugaran (TSP) terkait penyelenggaraan Formula E di Monas tak perlu diketahui publik.
Ia meminta Iwan berhati-hati saat memberikan pernyataan kepada media massa.
"Pak Iwan kalau bicara di media hati-hati. Pak Iwan tahu pemda enggak? Tahu? Ada apa saja di pemerintahan daerah? Tolong, tolong dijawab," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Rabu (19/2/2020).
Politisi PDIP itu meminta Iwan menarik ucapan yang menyatakan bahwa rekomendasi TSP itu rahasia dapurnya dan tak perlu diketahui publik.
"Kok ucapannya Bapak sebegitu hebatnya di media seakan-akan ini urusan perut Bapak sendiri. Tolong ucapan itu tarik di depan mata saya," kata dia.
Prasetio juga memperingatkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan urusan administrasi perizinan Formula E di Monas dengan baik dan benar.
Pasalnya, dalam surat bernomor 61/-1.857.23 yang dikirimkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Menteri Sekretaris Negara yang juga Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Pratikno.
Tertulis bahwa sudah ada rekomendasi dari Tim Ahli cagar budaya ( TACB ) DKI Jakarta terkait penyelenggaraan Formula E 2020 di Monas.
Namun, hal itu kemudian dibantah oleh anggota TACB Mundardjito.
Pemprov DKI Jakarta belakangan justru mengatakan bahwa rekomendasi itu dari TSP, bukan dari TACB.
"Kedua, tolonglah buat surat yang betul.
Saya sebagai pimpinan (DPRD DKI Jakarta ) tidak menolak loh adanya Formula E awalnya.