Pilkada Bontang

KPU Pastikan Tak Ada Pasangan Calon Walikota & Wawali Independen di Pilkada Bontang 2020

KPU Bontang memastikan tidak ada pasangan calon independen berlaga di Pilkada Bontang 2020.

HO KPU Bontang
Penyerahan salinan Berita Acara (BA) KPU Kota Bontang terkait berakhirnya masa Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Paslon Perseorangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020 kepada Bawaslu, Senin (24/2/2020) 00.05 Wita. 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - KPU pastikan tak ada pasangan calon Walikota & Wawali independen di Pilkada Bontang 2020.

KPU Bontang memastikan tidak ada pasangan calon Walikota dan Wawali lewat jalur perseorangan yang berlaga di Pilkada Bontang 2020.

Usai sampai pada tenggat waktu penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan, Minggu (23/2/2020) 23.59 Wita,

tak ada satu pun pasangan calon yang datang ke sekretariat KPU Bontang.

BACA JUGA

Pelaku Begal Payudara di Samarinda Dikejar Korban hingga ke Taman Samarendah, Jatuh dan Diamuk Massa

Jual Miras Tanpa Izin, Petani di Talisayan Ditangkap Polisi, Polres Berau Amankan 30 Liter Tuak

Memenuhi Penerbangan ke Pedalaman Nunukan, Dishub Kaltara Usulkan Dua Rute Subsidi Tambahan

Kaltim All Star Bertekad Bawa Pulang Piala Kejuaraan Internasional Sepakbola U14 dari Malaysia

Untuk diketahui, proses penyerahan salinan Berita Acara (BA) KPU Kota Bontang terkait berakhirnya masa penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wawali Bontang Tahun 2020 kepada Bawaslu sudah dilakukan.

Saat tenggat waktu tahapan berakhir, memasuki Senin (24/2/2020) 00.05 Wita.

"Salinan berita acara sudah kami serahkan ke Bawaslu," kata Komisioner KPU Bontang, Musdalifah Machmud, Senin (24/2/2020).

Ditambahkannya, sampai dengan berakhirnya masa penyerahan yang dimaksud,

tidak ada bakal pasangan calon perseorangan yang melakukan konsultasi,

permintaan akun SILON maupun melakukan penyerahan dukungan.

"Sehingga pada pesta Demokrasi Tahun 2020 ini, bisa dipastikan peserta pemilihan tanpa pasangan calon perseorangan," ujarnya.

Penyerahan salinan Berita Acara (BA) KPU Kota Bontang terkait berakhirnya masa Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Paslon Perseorangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020 kepada Bawaslu, Senin (24/2/2020) 00.05 Wita.
Penyerahan salinan Berita Acara (BA) KPU Kota Bontang terkait berakhirnya masa Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Paslon Perseorangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020 kepada Bawaslu, Senin (24/2/2020) 00.05 Wita. (HO KPU Bontang)

BACA JUGA

Bicara di FGD Tambang, Seno Aji: Harus Ada Payung Hukum Atasi Masalah Pertambangan di Kaltim

Pawai Budaya Berbagai Etnis Ramaikan HUT ke123 Kota Balikpapan Sedot Ribuan Penonton,Ini Keseruannya

Masyarakat Singgung Jalanan Macet di Samarinda, Dishub Minta Pengguna Jalan Taati Rambu Lalulintas

Komisi II DPRD Kunjungi Kantor Perwakilan Kaltim di Jakarta, Hampir Setiap Pekan Mess Penuh Tamu

Dapat Rekomendasi PDIP dan PKB Untuk Berlaga di Pilkada Bontang, Adi Darma : Tak Ada Mahar Politik

Sementara itu diberitakan sebelumnya, bakal calon Walikota di Pilkada Bontang Adi Darma baru saja mendapat rekomendasi dari PDIP.

Sebelumnya, PKB  juga memberikan rekomendasi kepada dirinya yang berniat maju berpasangan dengan Basri Rase.

Praktis pasangan Adi-Basri dapat melenggang mulus ke arena kontestasi Pilkada 2020 di Bontang.

Saat disinggung tentang mahar politik, Adi menepis hal tersebut. "Tak ada mahar politik," tegasnya.

Kendati demikian, partai politik yang memberikan rekomendasi, menanyakan kesiapan ongkos politik menghadapi Pilkada. Bagi Adi Darma, hal itu wajar dalam pertarungan politik.

"Semua dalam rangka kaitan persiapan operasional di lapangan. Harus ada ongkos politik.

Misalnya saksi, siapa yang bayar? masa partai yang bayar. Kandidat harus punya (uang) untuk bayar saksi, kemudian sosialisi dan kampanye," ungkapnya.

Ia memastikan tak ada mahar politik untuk membeli tanda tangan pengurus pusat partai politik yang telah memberikan rekomendasi kepada dirinya,  PKB dan PDIP.

Kendati demikian, ia tak menampik bahwa partai politik mana pun pasti akan bertanya soal kekuatan finansial kandidat bacalon bertarung di Pilkada.

"Untuk mahar tak ada. Namun partai juga memastikan kekuatan finasial dari paslon yang mendaftar.

Jelas itu. Harus dipastikan kita punya dana untuk itu, partai harus tahu," ujarnya.

BACA JUGA

BREAKING NEWS Darurat Air, IPAM Kampung Damai Stop Produksi, Jalan Agung Tunggal Tutup Sementara

BREAKING NEWS Anak di Bawah Umur Korban Pelecehan Seksual, Pelakunya Karyawan Restoran di Tarakan

Komisi II DPRD Kunjungi Kantor Perwakilan Kaltim di Jakarta, Hampir Setiap Pekan Mess Penuh Tamu

Makmur Miris Lihat Minimnya Kelengkapan Sarana Prasarana Bencana Alam dan Karhutla Kaltim

Mengenai sebesar apa kekuatan finansial yang disiapkan Adi Darma menghadapi Pilkada, mantan Walikota Bontang ini enggan membeberkan hal tersebut.

"Itu rahasia politik. Kalau maju berarti semua harus siap.

Pak Adi maju, ya pasti siap segalanya. Kalau cuma maju-maju saja (tertawa).

Orang berangkat ke Jakarta saja perlu ongkos," ungkapnya. (Tribunkaltim.co/Fachri)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved