Anies Baswedan dan Ridwan Kamil Mangkir Diundang DPR Bahas Soal Banjir, Komisi V: Ini Pelecehan

Anies Baswedan dan Ridwan Kamil Mangkir Diundang DPR Bahas Soal Banjir, Komisi V: Ini Pelecehan

TRIBUNKALTIM.CO- Persoalan banjir yang melanda kawasan Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir tengah menjadi sorotan. 

Komisi V DPR RI berencana untuk menggelar rapat dengar pendapat membahas soal banjir dengan mengundang pihak-pihak terkait, termasuk 3 kepala daerah, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Namun ketiga gubernur tersebut tidak datang, undangan Komisi V hanya diwakili oleh Sekda Pemprov Jawa Barat dan Sekda Pemprov Banten. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tidak menghadiri undangan Komisi V DPR RI untuk rapat membahas banjir Jabodetabek.

Rapat yang diadakan di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2/2020) ini hanya dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan telah memberikan undangan kepada ketiga Gubernur tesebut dan kepada Menteri PUPR.

• Sutiyoso Sebut Kesalahan Utama Anies Baswedan Soal Banjir Jakarta, Karni Ilyas Langsung Tertawa

Tapi, semua Gubernur yang diundang tidak datang.

"Teman-teman lihat sendiri hari ini yang kami undang hanya Menterinya datang tapi Gubernurnya tidak ada yang datang kalau ini undangan baru pertama kali ini."

"Rapat yang sama sudah kami lakukan 3 kali tapi waktu itu Gubernurnya datang bukan pak Anies Gubernurnya yang dahulu, baru beliau yang tidak datang. Gubernur Jawa Barat dan Banten juga tidak datang," ungkapnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Kamis (27/2/2020). 

• Setelah ILC TV One, Giliran Mata Najwa Malam Ini Bahas Ketar-Ketir Banjir, Anies Baswedan Hadir?

Ia menambahkan diundangnya ketiga Gubernur ini untuk menyelesaikan permasalahan banjir yang melanda Jabodetabek.

"Sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan di luar terkait dengan normalisasi atau naturalisasi tapi kami ingin dengar apa sih kerjanisasi yang sudah dilakukan," imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI /Fraksi PDI-P, Rifqinizami Karsayuda mengungkapkan jika tujuan diadakan rapat ini untuk mengetahui sejauh mana kinerja para Gubernur untuk menanggulangi masalah banjir.

• Anak Buah SBY di DPR RI Sebut Ridwan Kamil, Anies Baswedan dan Gubernur Ini Tak Serius Atasi Banjir

"Perlu juga menggunakan hak politiknya untuk konsultasi dengan pimpinan DPR dan komisi yang lain apakah relevan membentuk pansus untuk banjir Jabodetabek ini untuk mengclearkan bahwa mitra kerja kita sudah bekerja dengan baik," ungkapnya.

Menurutnya ketidakhadiran para Gubernur dalam rapat ini merupakan sebuah pelecehan terhadap asas-asas pemerintahan.

"Tapi ada instrumen-instrumen lain di pemerintahan dalam arti luas bukan hanya pemerintahan di pusat saja yang tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketidakhadiran kali ini menjadi pelecehan kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik," katanya. 

• 2 Kesalahan Fatal Anies Saat Banjir Terungkap, Gugatan Warga Bisa Ikut Seret Jokowi & Ridwan Kamil 

Dikutip dari WartaKota.com, Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang DKI Jakarta Vera Revina Sari mengatakan, Anies Baswedan sedang meninjau beberapa wilayah yang terdampak banjir, sehingga tidak bisa ditinggalkan.

"Jadi tidak bisa hadir. Kalau kemarin tidak banjir, insyaallah Pak Anies hadir, karena undangannya sudah agak lama," ujar Fera di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Namun, Fera tidak menyebut wilayah mana saja yang sedang ditinjau oleh Anies Baswedan pada hari ini, sehingga tidak bisa menghadiri undangan Komisi V.

• Anies Baswedan Sebut 15 Ribu Jiwa Mengungsi Akibat Banjir Jakarta, PNS Bisa Ambil Cuti 1 Bulan

"Koordinasi juga berjalan baik Pemprov dan PUPR," ujar Fera.

Dalam rapat kali ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala Basarnas Marsdya Bagus Puruhito, hadir.

Ridwan Kamil diwakili Sekda Pemprov Jabar Setiawan Wangsaatmaja, dan Wahidin diwakili Sekda Pemprov Banten Al Muktabar.

Ketidakhadiran tiga gubernur tersebut, membuat pimpinan Komisi V DPR memutuskan penundaan rapat dengar pendapat penanganan banjir di Jabodetebek, dan diagendakan kembali setelah reses. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 3 Gubernur Tak Hadiri Rapat Bahas Banjir, DPR: Ini Pelecehan Asas-asas Umum Pemerintahan, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/27/3-gubernur-tak-hadiri-rapat-bahas-banjir-dpr-ini-pelecehan-asas-asas-umum-pemerintahan?page=all.