Sempat Tunda 2 Raperda Lantaran Tersinggung, DPRD Bontang Sepakat Lanjutkan Pembahasan

Menurut Malik, perlu adanya komunikasi terlebih dahulu kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Teknis pembahasan rapat ditentukan berdasarkan komisi yang bersangkutan dengan masing-masing raperda.

Misal, Raperda pengelolaan sampah, limbah B3, lalu lintas dan angkutan jalan dibahas dengan Komisi III.

Kemudian Komisi II membahas Raperda terkait transparansi informasi publik.

• OPD tak Hadir Penyampaian Pandangan Fraksi, DPRD Bontang Tunda Pembahasan 2 Raperda Inisiatif 2020

Sementara Komisi I membahas Raperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

Malik berharap 2 Raperda dapat dibahas dalam waktu dekat, mengingat padatnya agenda DPRD Bontang. Penundaan tersebut berimplikas terhambatnya pembentukan AKD raperda tersebut.

"Kami tidak menginisiasi untuk ditunda, inginnya dibahas juga sistem pendidikan itu karena usulan itu sudah dari periode lalu," ucapnya.

Berikut 7 raperda inisiatif Pemkot Bontang dan DPRD Bontang :

1. Raperda perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2010 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan (inisiatif DPRD Bontang)

2. Raperda tentang pengelolaan sampah (inisiatif DPRD Bontang)

3. Raperda tentang pengelolaan limbah B3 (inisiatif DPRD Bontang)

4. Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah (inisiatif Pemerintah Kota Bontang)

5. Raperda tentang lalu lintas dan angkutan jalan (inisiatif Pemerintah Kota Bontang)

6. Raperda tentang keterbukaan informasi publik (inisiatif Pemerintah Kota Bontang)

7. Raperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat (inisiatif Pemerintah Kota Bontang)

(Tribunkaltim.co/Fachri)