Polemik Ahok Soal Kepala Ibu Kota Negara Baru, dari Singgung Pertamina hingga Dukungan Cak Imin

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA -  Nama Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok menuai polemik kembali. 

Pro dan kontra muncul setelah Presiden Joko Widodo mempertimbangkan sosok Ahok selaku Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara baru. 

Pengusaha sekaligus mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menyebut Ahok sepatutnya dipertimbangkan secara matang, terutama perihal rekam jejak di Pertamina. 

"Pak Ahok bukannya baru jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina. Tugas berat Pak Ahok harus dicek dulu, hasil rekam jejak dia berbulan-bulan ini di Pertamina seperti apa," kata Sandiaga Uno di ‎kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2020) kemarin.

Sandiaga Uno merasa banyak tugas Ahok yang perlu dilihat seperti pembenahan sektor migas, menghapus mafia migas, mengurangi impor, serta defisit perdagangan.

Meski begitu, Sandiaga Uno tetap memahami bahwa keputusan ‎siapa yang bakal menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru merupakan hak prerogatif presiden.

"Kepala Badan Otoritas itu prerogatif presiden dan saya kira, saya tidak komentar. Tadinya saya mau komentari setelah 100 hari jadi Komut. Apa capain-capaiannya, apakah produksi Pertamina naik dan bagaimana harga miyak dan gas bumi di pelosok," ujar Sandiaga Uno.

• Ahok Bakal Kembali Jadi Gubernur DKI Ibu Kota Negara? Sosok Ini Menjelaskan, Ali Ngabalin Memuji

• Penunjukan Ahok dan 3 Sosok Ini Jadi Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Ilegal, PKS Ungkap Alasannya

Terakhir Sandiaga merasa yang kini relevan diperbincangkan ialah bukan pergantian posisi atau jabatan melainkan esensi tugas dari seorang Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru.

Lain hal dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Cak Imin menilai sosok Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sangat tepat untuk mengisi jabatan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

Menurut Cak Imin, usulan nama Komisaris Utama Pertamina tersebut sah-sah saja selama Ahok mau mengemban jabatan itu.

"Enggak masalah kalau dia mau, kalau diusulkan bagus," ucap Cak Imin di Club House Green City, Cakung, Jakarta Timur, Minggu (8/3/2020).

Menurut Cak Imin, Ahok merupakan kandidat yang cukup mumpuni karena memiliki banyak pengalaman. Sebelumnya, Ahok pernah menjadi Bupati Belitung Timur dan Gubernur DKI Jakarta.

"Ahok punya pengalaman untuk menjadi kepala otorita. Mungkin salah satu kandidat yang bagus," ujar Cak Imin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengumbar pujian soal calon yang bakal memimpin Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur.

Empat calon pemimpin itu antara lain, Bupati Banyuwangi, Azwar Anas, lalu Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama, Direktur Utama PT WIKA Tumiyana, serta Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro.

Dilansir TribunWow.com dari tayangan YouTube Kompas TV, Rabu (4/3/2020), Ali Ngabalin menyebut empat tokoh tersebut memiliki rekam jejak yang baik.

"Yang pertama memang keempat orang ini kan track record-nya terukur," kata Ngabalin.

"Jelas, kemudian energik."

Ngabalin menilai keempat tokoh tersebut memiliki karakter yang lincah saat memimpin.

"Apalagi kayak Azwar, Pak Basuki Tjahaja Purnama, Tumiyana juga begitu," terang Ngabalin.

"Apalagi Mas Bambang, dalam body yang seperti begitu tapi kan sangat lincah tuh."

• Triwulan 3, Pemetaan Lahan Ibu Kota Negara RI di Kalimantan Timur Selesai, Total 412 Ribu Hektare

• Siasat Jokowi & Luhut Pandjaitan Pindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Diungkap Teman Rocky Gerung

Untuk diketahui, Presiden Jokowi telah menyampaikan empat calon Kepala Badan Otorita IKN.

Empat calon tersebut di antaranya Bambang Brojonegoro, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Abdullah Azwar Anas, dan Tumiyana.

Siapa sajakah mereka? Berikut profil singkat empat calon  pemimpin ibu kota baru yang  Tribunnews rangkum dari berbagai sumber:

1. Basuki Tjahaja Purnama

Dikutip dari pertamina.com, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lulus dari jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Trisakti dan mendapatkan gelar Insinyur pada 1989.

Setelahnya, Ahok menyelesaikan pendidikan magister pada 1994 dengan gelar Master Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya.

Ia tercatat pernah menggeluti bisnis tambang sebagai kontraktor di PT Timah Persero. 

Sedangkan karier politik Ahok dimulai saat dirinya menjadi Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur (2004), Bupati Belitung Timur (2005), dan Anggota DPR RI (2009).

Perjalanan Akoh di panggung politik semakin bersinar saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta (2012) dan Gubernur DKI Jakarta (2014).

Kini pria yang lebih suka dipanggil BTP ini ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sejak 22 November 2019 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-282/MBU/11/2019 pada 22 November 2019.

2. Azwar Anas

Bernama lengkap Abdullah Azwar Anas merupakan pria yang menjabat sebagai Bupati Banyuwangi.

Dikutip dari TribunnewsWiki.com, Azwar Anas kecil dilahirkan di Banyuwangi pada 6 Agustus 1973.

Tercatat Azwar Anas sering berpindah-pindah daerah ketika menempuh pendidikan.

Pendidikan tingkat SD ia tempuh di tiga sekolah yang berbeda, yakni MI Karangdoro, Tegal Sari (1980), MI An-Nuqoyyah, Guluk-guluk, Sumenep, Madura (1982-1983), dan MI Kebunrejo Genteng, Banyuwangi (1983-1986).

Sedangkan pendidikan tinggkat tingginya ia jalani di S1 Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI) Jakarta (1994-1999), S1 Falkutas Tekhnologi Pendidikan IKIP Jakarta (1992-1998), dan S2 Falkutas Ilmu Sosial & Politik UI Jakarta (2002-2005 ).

Azwar Anas memulai karier politiknya pada 2001-2005 di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jabatan terakhir Wakil Sekjen.

Kemudian, ia berlabuh di partai berlogo kepala banteng, PDI Perjuangan.

3. Bambang Brodjonegoro

Sebelum terjun ke birokrasi, Bambang Brodjonegoro merupakan akademisi tulen.

Dikutip dari kemenkeu.go.id, Bambang Brodjonegoro lahir di Jakarta pada 3 Oktober 1966.

Ia menempuh pendidikan sarjana di bidang Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Regional pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1985-1990.

Kemudian dirinya melanjutkan pendidikan di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master pada 1995.

Sedangkan gelar Ph.D diraih dari universitas yang sama, pada Agustus 1997.

Bambang Brodjonegoro merupakan akademisi tulen, kariernya dihabiskan sebagai dosen di almamaternya, Universitas Indonesia.

Ia pernah menjadi dosen tamu pada The Department of Urban and Regional Planning, University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, pada November 2002.

Pada 2005 hingga 2009 dirinya ditunjuk sebagai Dekan FE-UI.

Kemudian menjadi Director General Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank hingga 2011.

Pada 27 Oktober 2014, Presiden Jokowi melantik Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja pada 2014 hingga 2016.

4. Tumiyana

Dikutip dari investor-id.wika.co.id, Tumiyana menempuh pendidikan Sarjana Teknik Sipil Universitas Borobudur pada 1994.

Sedangkan gelar magister manajemen ia peroleh dari Jakarta Institute of Management Studies pada 1997.

Kini menjabat sebagai Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China (2018 - sekarang).

Sebelumnya, Tumiyana pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan - PT PP (Persero) Tbk (2008 - 2016) dan Direktur Utama - PT PP (Persero) Tbk (2016 - April 2018)

Tumiyana diangkat pertama kalinya sebagai Direktur Utama Wika sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017.

Rapat tersebut diselenggarakan pada 24 April 2018, berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 94 Tanggal 26 April 2018.

Baca Tentang:

Ibu Kota Negara