Dinas Perhubungan Balikpapan Klaim Bukan Mangkrak, Mesin Parkir Meter Hanya Update Sistem Software

"Memang kedepan kita pinginnya ada, apalagi untuk meeujudkan Balikpapan menjadi Smart City, semua juga sudah beralih ke uang elektronik, jadi kedepan mungkin kita akan coba," jelasnya.

Dilanjut Bastian, adanya mesin parkir meter sebetulnya terbukti sangat berpengaruh pada peningkatan dari retribusi parkir.

Ia mencontohkan misalnya, di lokasi yang sama sebelumnya setiap bulan hanya mampu menghasilkan Rp 1,2 juta saja /bulan.

Namun saat ini, dengan adanya mesin parkir meter tersebut, di lokasi yang sama pendapatan parkir bisa naik berkali-kali lipat, yakni dapat menghasilkan Rp 1,2 juta per harinya.

Kendati demikian, terkait dengan setoran memang saat ini pihaknya tentu sangat mengandalkan kejujuran dari Juru Parkir binaan yang berada di bawah Dinas Perhubungan.

Ia pun berujar bahwasannya juru parkir yang dipercaya tersebut, tidak bisa menyetor dengan angka yang tidak sesuai.

Sebab, setiap bulan memori parkir akan terus di update dan dibaca selerti computer, sehingga akan terbaca semua data mengenai kendaraan parkir yang ada.

"Disitu nanti kelihatan semua, berapa setorannya, berapa kendaraan roda dua dan empatnya. Jadi akan kita cocokan dengan setorannya. Jika sesuai memang tidak ada nakal kasarannya. Namun jika tidam sesuai kita juga akan pertanyakan," tuturnya.

Meski demikian, untuk mengantisipasi adanya celah kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh Jukir, pihak Dishub meminta pada masyarakat untuk tak lupa meminta kartu parkir.

Dengan kartu parkir itulah data parkir akan tercatat, dan tentunya akan menumbuhkan kebiasaan dari perilaku kejujuran.

"Jadi tolong digarisbawahi, saya tegaskan untuk mengantisipasi adanya kecurangan, masyarakat yang parkir pastikan mendapat karcisnya. Kalau tidak diberikan tolong diminta saja. Hal ini sebagai salah satu cara mengatasi kesan pungli," sebutnya.

Anggota DPRD Balikpapan Tuding Rusak Tidak Efektif

Membahas masalah parkir di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur memang tak ada habisnya.

Bahasan ini sering pula muncul dan menjadi sorotan khusus dikalangan para pemangku kebijakan legislatif.

Salah satunya terkait dengan target retribusi yang tidak pernah tercapai setiap tahun.