Dinas Perhubungan Balikpapan Klaim Bukan Mangkrak, Mesin Parkir Meter Hanya Update Sistem Software

Kalau memang nantinya dipungut oleh pihak lain, maka baiknya harus dilakukan sharing antara pemungut dalam hal ini masyarakat dengan pemkot yang akan mengatur terkait dengan perjanjian.

Menurut Syukri, bisa saja hal ini diaplikasikan dengan menggunakan sistem bagi hasil 60 : 40, agar masyrakat yang diminta bantuannya untuk memungut retribusi nantinya mau melakukan hal tersebut.

"Jadi bukan diberi target ratusan ribu per orang, padahal bisa jadi yang didapat lebih daripada itu. Maka itu kita yang kehilangan potensi retribusi ini," katanya.

"Kalau menurut saya sekarang adalah sistemnya pemungutannya yang salah dan harus dirubah. Memang lebih kepada sistem dan kemudian ruas jalan yang belum maksimal dimiliki oleh petugas pungut parkir untuk retribusi," lanjutnya.

Dilanjut Syukri, mengenai beberapa mesin parkir yang pernah dianggarkan oleh Dewan, dirinya menyebut hal ini belum sepenuhnya efektif.

Pasalnya, apabila berkaca di kota besar seperti Jakarta, mesin parkir harus tetap dijaga oleh petugas parkir yang bisa mengawasi berapa lama kendaraan tersebut parkir ditempat itu.

Dari penuturan Syukri, ia menilai Dinas Perhubungan saat ini belum memiliki SDM yang lebih di lokasi yang telah dipasang mesin parkir.

Sehingga terdapat beberapa mesin parkir, yang terlihat tidak dijaga oleh petugasnya.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, komisinya dalam waktu dekat akan memanggil Dinas Perhubungan terkait dengan penggunaan alat ini.

Sebab, apabila alat mesin parkir tidak bisa difungsikan secara maksimal, maka tujuan untuk mengatasi potensi retribusi parkir yang hilanh akan tidak tercapai.

"Untuk mengatasi lost parkir maka kita memberi mesin ini agar lebih terukur. Tapi kalau tujuan tidak tercapai akan mubazir saja namanya, padahal kita sudah memelihara mahal-mahal," tegas Syukri Wahid.

(Tribunkaltim.co)