Mahfud MD Ingin Dirikan Yayasan Mirip Supersemar Seperti Presiden Soeharto, Bentuk Wadah yang Hebat

TRIBUNKALTIM.CO - Mahfud MD ingin dirikan yayasan mirip Supersemar seperti Presiden Soeharto, bentuk wadah yang hebat.

Menkopolhukam Mahfud MD berharap bisa memiliki yayasan seperti Supersemar. 

Hal itu sampaikan Mahfud MD dalam acara Forum Komunikasi dan Koordinasi bertajuk "Meningkatkan Peran Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima beasiswa Supersemar dalam Mewujudkan SDM Unggul, Indonesia Maju" di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

"Saya mendambakan kita punya yayasan Supersemar seperti itu.

Oleh sebab itu kita sebagai pewarisnya sekurang-kurangnya mengembalikan jasa yayasan Supersemar kepada bangsa dan negara.

Sambil berusaha membentuk wadah yang hebat seperti Supersemar dulu," kata Mahfud MD.

• Inilah 4 Pertanyaan Seputar Supersemar yang Masih Jadi Kontroversi, Soekarno Menyesali Supersemar?

• SEJARAH HARI INI 11 Maret: Lahirnya Supersemar, Pembuka Jalan Soeharto Ganti Soekarno jadi Presiden

yayasan Supersemar sempat bermasalah.

Kasus yayasan Supersemar bermula saat pemerintah menggugat Soeharto (tergugat I) dan yayasan Supersemar (tergugat II) atas dugaan penyelewengan dana beasiswa yayasan Supersemar.

Dana yang seharusnya diberikan kepada siswa/mahasiswa itu ternyata disebut disalurkan kepada sejumlah perusahaan.

yayasan Supersemar diwajibkan membayar kepada negara sebagaimana putusan MA sebesar Rp 4,4 triliun.

Daftar aset yang semestinya disita antara lain 113 rekening berupa deposito dan giro, 2 bidang tanah seluas 16.000 meter persegi di Jakarta dan Bogor, serta 6 unit kendaraan roda empat.

Kejaksaan Agung ( Kejagung) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun telah melakukan penyitaan terhadap beberapa aset milik yayasan Supersemar.
Aset yang disita tersebut antara lain vila di Mega Mendung, Bogor dan Gedung Granadi di Jakarta Selatan.

Selain dua aset yang telah disita, dilakukan penyitaan 113 rekening milik yayasan Supersemar oleh tim eksekutor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menutupi kerugian negara.

Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Mukri mengatakan, Kejagung melalui tim eksekutor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak akan berhenti mencari seluruh aset tersebut hingga terkumpul uang senilai Rp 4,4 triliun sebagai ganti kerugian negara.

• Pemimpin Kelompok King Of The King Kontrak Rumah di Bandung, Klaim Miliki Supersemar, Ini Faktanya

• Kontroversi Supersemar; Misteri Kop Surat hingga Pihak yang Mengaku Miliki Naskah Asli

Mandat Kekuasaan

Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret adalah penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada 11 Maret 1966.

Penyerahan mandat kekuasaan ini dilatarbelakangi gejolak di dalam negeri setelah peristiwa G30S / PKI pada 1 Oktober 1965.

MC Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2007) menulis, Demokrasi Terpimpin Soekarno mulai runtuh pada Oktober 1965.

"Pada 2 Oktober, Soeharto mengakui perintah dari Soekarno untuk mengambil sendiri komando tentara," tulis Ricklefs.

Syaratnya, Soeharto lah yang diberi kekuasaan penuh untuk memulihkan ketertiban dan keamanan.

Kekuasaan ini kemudian dilembagakan pada 1 November 1965 dengan pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban ( Kopkamtib ).

• Inilah 4 Pertanyaan Seputar Supersemar yang Masih Jadi Kontroversi, Soekarno Menyesali Supersemar?

• SEJARAH HARI INI 11 Maret: Lahirnya Supersemar, Pembuka Jalan Soeharto Ganti Soekarno jadi Presiden

Tentara menuding Partai Komunis Indonesia ( PKI ) sebagai dalang di balik pembunuhan tujuh jenderal.

Sikap ini memicu amarah dari para pemuda antikomunis.

"Para pemuda antikomunis kini menguasai jalan-jalan, membakar markas besar PKI di Jakarta pada 8 Oktober," catat Ricklefs.

• Inilah 4 Pertanyaan Seputar Supersemar yang Masih Jadi Kontroversi, Soekarno Menyesali Supersemar?

• SEJARAH HARI INI 11 Maret: Lahirnya Supersemar, Pembuka Jalan Soeharto Ganti Soekarno jadi Presiden

Tritura

Pada akhir Oktober 1965, para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia ( KAMI ) dengan dukungan dan perlindungan tentara.

Ada juga KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), dan kesatuan-kesatuan aksi lainnya (KABI, KASI, KAWI, KAGI).

Semuanya tergabung dalam Front Pancasila.

Selain memprotes G30S / PKI dan Soekarno yang tak bersikap apa-apa, rakyat juga memprotes buruknya perekonomian di bawah Soekarno.

Memasuki 1966, inflasi mencapai 600 persen lebih.

• Pemimpin Kelompok King Of The King Kontrak Rumah di Bandung, Klaim Miliki Supersemar, Ini Faktanya

• Kontroversi Supersemar; Misteri Kop Surat hingga Pihak yang Mengaku Miliki Naskah Asli

Soekarno hanya mengabaikan suara rakyat.

Aksi unjuk rasa pun semakin kencang.

Pada 12 Januari 1966, Front Pancasila berunjuk rasa di halaman gedung DPR-GR.

Mereka menuntut tiga hal yang dikenal dengan Tritura.

Isi Tritura yakni:

1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia ( PKI )
2. Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat G30S
3. Penurunan harga

4. • Pemimpin Kelompok King Of The King Kontrak Rumah di Bandung, Klaim Miliki Supersemar, Ini Faktanya

   • Kontroversi Supersemar; Misteri Kop Surat hingga Pihak yang Mengaku Miliki Naskah Asli

Dikutip dari buku Sejarah Perjuangan TNI Angkatan Darat yang disusun oleh Dinas Sejarah Militer Angkatan Darat, kesatuan aksi pemuda dan mahasiswa saat itu menilai Presiden Soekarno sebagai pemerintah Orde Lama harus ditumbangkan.

Gerakan menentang Orde Lama mencapai puncaknya pada saat pelantikan Kabinet Dwikora pada 24 Februari 1966.

Kabinet Dwikora (Kabinet ke-21) dilantik Soekarno dan berisi 100 menteri.

Upaya ini dilakukan Soekarno untuk meredam tuntutan rakyat. (*)