Pemkot Bentuk Tim Percepatan Kilang Minyak Bontang, Nursalam: Kami Ini Tak Bodoh-Bodoh Amat

Pemkot membentuk Tim Percepatan Kilang Minyak Bontang membuat anggota DPRD Bontang Nursalam sedikit kecewa

TribunKaltim.CO/Muhammad Fachri Ramadhani
Anggota DPRD Bontang, Nursalam politisi partai Golkar Bontang saat ditemui di DPRD Bontang 

TRIBUNKALTIM.CO,BONTANG -Pemkot  membentuk Tim Percepatan Kilang Minyak Bontang membuat anggota DPRD Bontang Nursalam sedikit kecewa.

Anggota DPRD Bontang, Nursalam menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan memandang sebelah mata kepada DPRD dalam urusan pembangunan kilang baru grass root refinery (NGRR) di Bontang.

Dalam rapat dengar pendapat di kantor DPRD Bontang, politisi kawakan Partai Golkar ini mengkritik persoalan tersebut.

Ia menyinggung pemerintah yang membentuk tim percepatan pembangunan kilang minyak tanpa melibatkan DPRD Bontang.

"Hanya saja kalau tak dianggap, kita masa bodoh. Faktanya bikin percepatan kita gak tahu, percepatan apa? Kilang?

Bukannya kilang ada Perpresnya, ngapain ada percepatan? Kan udah ada, tahapan yang dilalui. Oh, ternyata ada isu perpindahan, dibikin tim percepatan," ungkapnya.

Lebih lanjut Nursalam menyebut, dalam persoalan pembangunan DPRD jadi salah satu bagian dari pemerintahan yang tak dapat dipisahkan.

Baca Juga

Sebut Ketemu Presiden Jokowi 2 Kali, Neni Sebut Pembangunan Kilang Minyak Tetap di Bontang

Wacana Pemerintah Pindahkan Kilang Minyak Bontang ke Sumatera, Begini Respon Legislator Kota Taman

Kemenko Perekonomian Upayakan Percepatan Pembangunan Kilang RDMP, Pertengahan 2023 Sudah Selesai

"Janganlah dipandang sebelah mata. Kami ini tak bodoh-bodoh amatlah.

Adalah ilmu kami. Kita mengakui orang-orang di eksekutif itu jago-jago, mereka S2 dan S3, sedangkan kami di sini rata-rata SMA, tapi bukan berati kami tak punya pengetahuan. Tentu kami punya. Oleh karena itu dilibatkan," tegasnya.

Sebelumnya, Nursalam juga mengurai akar masalah proses pembangunan kilang.

Overseas Oil and Gas (OOG) selaku investor menginginkan pembangunan dilakukan dari nol atau lahan kosong dengan luas 1,000 hektare, sementara Pertamina menginginkan pembangunan di lahan PT Badak seluas 450 hektare.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved