Tanggapi Rencana Pembentukan Badan Otorita IKN, Bupati AGM Legowo dengan Keputusan Presiden Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Tanggapi rencana pembentukan Badan Otorita IKN, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud (AGM) legowo dengan Keputusan Presiden Jokowi.

Hari ini, Rabu (11/3), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) genap berusia 18 tahun.

Di usia yang sudah remaja, kabupaten yang dikenal dengan sebutan Benua Taka ini sudah berkembang jauh lebih pesat. PPU merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Paser. Dibentuk secara yudiris berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002.

DI bawah kepemimpinan Bupati Abdul Gafur Mas'ud dan Wakil Bupati Hamdam yang dilantik pada September 2018, Kabupaten PPU sepertinya mendapat berkah tiada tara.

Tanggal 26 Agustus 2019 lalu, Presiden Joko Widodo menetapkan Kabupaten PPU dan Kutai Kartanegara menjadi wilayah Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Periode kepemimpinan AGM dan Hamdam langsung bekerja cepat.

Hingga saat ini sudah 54 kelurahan/desa wilayah PPU yang disambangi.

Tujuannya menghimpun aspirasi masyarakat agar program kerja yang dibuat tepat sasaran.

Selain itu, menyerap permasalahan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Bupati termuda di Indonesia ini tahap awal masa kepimpinannya fokus membenahi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Pendidikan gratis sudah diterapkan. Pun dengan pembagian seragam sekolah lengkap kepada 55.253 pelajar tingkat TK, SD dan SMP.

• Bupati PPU Abdul Gafur Masud Tegaskan Pejabat tak Sinergi dan Patuh Sama Kadis Harus Dipangkas

• Pimpin Upacara HUT ke 18 Penajam Paser Utara, Bupati Abdul Gafur Masud Pakai Busana Adat Jawa Tengah

• Begini Makna Sumpah Pemuda Menurut Abdul Gafur Masud, dan Kumpulan Ucapan Selamat dari Bung Karno

Tahun 2020, Pemkab PPU kembali menganggarkan Rp 14,9 miliar untuk pengadaan seragam. Targetnya, tahun ini seragam untuk pelajar SMA juga akan disasar, meskipun tanggung jawab pendidikan SMA/SMK di bawah kewenangan provinsi.

Bukan wacana, pada tahun yang sama, kembali dilakukan penganggaran untuk menjamin masyarakat mendapatkan layanan kesehatan gratis. PPU menjadi kabupaten pertama yang menggratiskan kartu kesehatan bagi masyarakatnya.

Pembangunan infrastruktur, utamanya jalan yang sudah jadi rahasia umum sering dikeluhkan masyarakat.

Pemkab PPU menggelontorkan dana Rp 152 miliar untuk peningkatan dan perbaikan infrastruktur jalan di empat kecamatan.