Jika Lockdown Jakarta Disetujui Jokowi, Anies Baswedan Sebut Pekerja di 5 Sektor Ini Tak Ikut Libur

TRIBUNKALTIM.CO - Jika Lockdown Jakarta Disetujui Jokowi, Anies Baswedan Sebut Pekerja di 5 Sektor Ini Tak Ikut Libur.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah bersurat ke Pemerintah Pusat yang dipimpin Presiden Jokowi terkait rencana lockdown atau karantina wilayah, Jakarta.

Sampai saat ini, Jakarta menjadi episentrum penularan Virus Corona atau covid-19, dengan 700 kasus lebih.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengusulkan karantina wilayah kepada pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam konferensi pers, Senin (30/3/2020) sore.

• Di Kalimantan, Pasien Positif Virus Corona Ini Meninggal Setelah Dinyatakan Negatif oleh Dokter

• Viral di Twitter, Kapolsek Bentak dan Bawa Guru Madrasah ke Kantor Polisi, Didukung Jubir Jokowi

"Keputusan karantina wilayah ada di kewenangan pemerintah pusat. Kami di DKI Jakarta mengusulkan itu, menyampaikan surat terkait hal itu," ujar Anies.

Anies Baswedan mengungkapkan, dalam usulan karantina wilayah di DKI ada beberapa sektor yang diusulkan untuk tetap berjalan.

"Di dalam usulan kami ada beberapa sektor yang harus tetap berkegiatan, sektor energi, sektor pangan, sektor kesehatan, sektor komunikasi, dan sektor keuangan," ungkapnya.

Lima sektor tersebut berkemungkinan untuk bertambah sesuai kebutuhan masyarakat.

"Tentu akan ada contoh-contoh esensial lain," ungkapnya.

Anies mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan berbagai kemungkinan jika pemerintah pusat mengabulkan karantina wilayah.

"Sekali lagi keputusan ada di pemerintah pusat. Tapi kami memiliki langkah-langkah," ujarnya.

Sebut Jakarta Mengkhawatirkan

Anies Baswedan sebelumnya juga mengungkapkan kondisi penyebaran covid-19 di Jakarta masih mengkhawatirkan.

"Lonjakan kasus cukup besar," ujar Anies Baswedan.

Anies Baswedan meminta agar masyarakat serius dalam melakukan jaga jarak atau physical distancing untuk mencegah penularan covid-19.

Anies juga meminta warga untuk aktif mengidentifikasi kasus covid-19 di masyarakat.

"Pemprov DKI Jakarta secara khusus memberi instruksi kepada RT RW identifikasi kelompok masyarakat yang rentan tertular," ujarnya.

Kelompok yang rentan tertular antara lain para lansia dan penyandang penyakit bawaan.

"Secara khusus lakukan sosialisasi cara-cara mencegah penularan.

Ada sebagian lansia yang tinggal sendirian, harus ada pendampingan khusus," ungkapnya.

Sementara itu kasus Virus Corona di Jakarta semakin melonjak.

Dilansir laman covid19.go.id hingga Senin, 30 Maret 2020 pukul 15.30 WIB, DKI Jakarta masih menjadi wilayah yang memiliki kasus corona terbanyak.

• Bukan 67, Anies Baswedan Beberkan Ada 283 yang Dikubur Ala Jenazah Korban Virus Corona di Jakarta

• Pandemi Virus Corona, Tidak Ingin Ada Cluster Balikpapan, Dinas Kesehatan Imbau Warga Isolasi Diri

Sudah ada 698 kasus positif corona.

Sebanyak 48 orang sembuh dan sudah ada kasus 74 kematian yang tercatat.

Kemenhub Hapus Program mudik gratis

Melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) resmi menghapus program mudik gratis pada musim lebaran 2020 ini.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, terkait dengan bencana Virus Corona atau covid-19, keputusan soal mudik gratis sudah disepakati untuk ditiadakan.

• Virus Corona, Mahfud MD Beber TNI, Polisi, Satpol PP Diterjunkan Awasi Warga Agar Tak Lakukan Ini

• Resmi, Ujian Nasional 2020 Untuk SD, SMP, SMA Sederajat Dihapus, Nadiem Makarim dan DPR RI Sepakat

"Sudah diputuskan untuk ditiadakan programnya tahun ini.

Semula mudik gratis ini memang akan kami adakan BUMN dan pihak swasta lainnya," kata Budi saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/3/2020).

Budi menjelaskan langkah peniadaan mudik gratis diambil dengan pertimbangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit Virus Corona yang berlaku selama 91 hari.

Mulai dari 29 Februari hingga 29 Mei 2020 mendatang.

Penghapusan mudik gratis yang akan dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Darat sendiri mencakup program mudik dengan bus dan kapal penyeberangan.

Budi berharap masyarakat bisa mengerti dan mematuhi upaya yang dilakukan pemerintah untuk pencegahan penularan Virus Corona.

"Melihat kondisi penyebaran virus covid-19 yang begitu masif belakangan ini, saya rasa ini keputusan yang tepat walau berat, mudik gratis akan dibatalkan," ucap Budi.

Semua jajaran pemerintah saat ini diklaim sedang fokus dalam penanganan Virus Corona.

• Darurat Virus Corona, Jokowi Rayu Pekerja dengan Insentif Begini Agar Tak Mudik ke Daerah Asalnya

• Inilah 3 Kemungkinan Virus Corona Bisa Masuk ke Rumah Meski Tak ke Mana-mana, Cara Mencegahnya Mudah

Budi juga meminta maaf pada masyarakat mengenai pembatalan mudik gratis.

Terutama untuk yang sudah melakukan pendaftaran

Lebih lanjut Budi meminta peran serta masyarakat Indonesia untuk tidak berpergian.

Apalagi melakukan mudik pada saat libur Lebaran nanti.

"Saya imbau masyarakat tidak melakukan perjalanan dulu hingga situasi kondusif.

Mudik ini melibatkan banyak massa.

Berpotensi menjadi titik penyebaran virus tersebut.

Yang mudik bepergian ke daerahnya masing-masing akan berpotensi membuat wilayah persebaran covid-19 meluas," kata Budi.

IKUTI >> Update Virus Corona

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BREAKING NEWS: Anies Resmi Usulkan Karantina Wilayah DKI Jakarta ke Pemerintah Pusat, https://www.tribunnews.com/corona/2020/03/30/breaking-news-anies-resmi-usulkan-karantina-wilayah-dki-jakarta-ke-pemerintah-pusat?page=all.