Refly Harun Bongkar Carut Marut Pemerintah Jokowi Atasi Virus Corona, Takut dan Tak Pikir Nyawa

TRIBUNKALTIM.CO - Refly Harun bongkar carut marut Pemerintah Jokowi atasi Virus Corona, takut dan tak pikir nyawa.

Cara Pemerintah Jokowi menghadapi pandemi Virus Corona atau covid-19 dikritik habis Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.

Menurut Refly Harun, Pemerintah Jokowi tak berani mengambil langkah tegas menghadapi pandemi.

Refly Harun terang-terangan mengaku memberikan kritik kepada pemerintah dalam penanganan Virus Corona.

Dilansir dari TribunWow.com, Refly Harun mengatakan pemerintah seolah-olah hanya seperti memikirkan ekonomi, dibandingkan dengan nyawa masyarakat Indonesia.

• Masker Kain 3 Lapis Disebut Efektif Tangkal Virus, Ini Bahan Paling Baik Berdasarkan Penelitian

• Puncak Penyebaran Virus Corona Belum Berlalu, Pakar Ingatkan Serangan Covid-19 Jilid II di Indonesia

Dalam tayangan Youtube Talk Show tvOne, Senin (6/4/2020), Refly Harun juga menyebut pemerintah justru ketakutan menghadapi pandemi Virus Corona.

Pemerintah dinilai takut dalam mengambil kebijakan yang tegas, seperti misalnya lockdown dengan alasan akan terjadi kerusuhan.

Menurut Refly Harun, pemerintah harus sebaliknya yaitu bisa memastikan kepada masyarakat jika negara bisa mengatasi covid-19 ini.

Dengan begitu maka masyarakat akan merasa tenang dan bisa percaya dengan pemerintah.

"Saya mengkritik pemerintah pusat, yang menurut saya terlalu berhitung terhadap nyawa manusia, pemerintah mempunyai ketakutan sendiri yang menurut saya enggak beralasan, yaitu ketakutan terjadi riot," ujar Refly Harun.

"Masa pemerintah sendiri yang kemudian seperti mengkampayekan 'awas lho nanti terjadi ada kerusuhan dan lain sebagainya'."

"Mestinya pemerintah mengamankan, menenangkan, menyamankan bahwa kita akan mulai memerangi covid-19," jelasnya.

Refly Harun mengatakan selain tidak berani dalam mengambil langkah yang tegas, pemerintah juga dirasa tidak siap untuk menanggung risiko dari kebijakan tersebut.

Padahal pemerintah pusat bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meringankan tugasnya.

Dalam kasus ini, pemerintah daerah justru yang dinilai bisa bergerak cepat.