Breaking News:

Virus Corona di Kukar

Kursi Tamu Diberi Jarak, Bupati Kukar Gelar MoU, Berikut Nilai Pagu Anggaran Penanganan Covid-19

Demi mempercepat penanganan Covid-19 di Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur, Pemkab Kukar menandatangi Memorandum of Understanding ( MoU )

Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/JINO KARTONO
Dalam kondisi protokol pencegahan penyebaran covid-19, Bupati Kukar Edi Damansyah berikan sambutan Dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman realokasi barang dan jasa Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kukar, Senin (20/4/2020). 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Demi mempercepat penanganan Covid-19 di Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur, Pemkab Kukar menandatangi Memorandum of Understanding ( MoU ) di ruang serbaguna Kantor Bupati Kukar, Senin (20/4/2020).

Penandatanganan ini dihadiri beberapa jajaran forkopimda Kukar, seperti Kejari Kukar, Sekda, Kodim 0906/Tenggarong dan Polres Kukar.

Dari pantauan Tribunkaltim.co, tamu undangan bisa dihitung jari. Bahkan sesuai protokol social distancing jarak antar kursi sekitar satu meter lebih.

Dalam kegiatan ini ada beberapa hal disepakati bersama. Salah satunya menyetujui anggaran sebesar Rp 129 miliar yang berasal dari APBD Kukar.

BACA JUGA:

 7 Alumnus Ijtima Dunia di Gowa Diperiksa Rapid Test di Bontang, Dinkes Sebut Ada 3 Positif

 Peserta Ijtima Dunia di Gowa Banyak Belum Lapor Pulang, Kemenag Bontang Sebut Ada Santri Berangkat

"Terutama pengadaan barang dan jasa berkaitan penanganan Covid-19. Sudah Kami publikasikan pagi anggaran Rp 129 miliar untuk membiayai tiga bidang," kata Edi Damansyah.

Dari tiga bidang tersebut yaitu pengadaan kesehatan, penanganan Dampak ekonomi, dan penyediaan social safety net atau jaring pengaman social.

Dari ketiga bidang itu terhitung sekitar Rp 93 miliar lebih untuk pengadaan kesehatan seperti kubutuhan medis dan beberapa kebutuhan di bidang medis.

BACA JUGA:

 Pandemi Corona, Dinkes Kutim Berharap Tidak Ada Transmisi Lokal di Kutai Timur

 Soal Sembako Gratis, Wabup PPU Minta RT Hingga Lurah dan Kades Tidak Minta Pungutan ke Warga

 Gubernur Kaltara Irianto Lambrie Bantu Warga yang Dikarantina di BKPSDM Bulungan

Sementara sekitar Rp 22 miliar lebih untuk penanganan dampak ekonomi. Penanganan ini untuk memperbaiki kondisi perekonomian di Kutai Kartanegara selama pandemi Corona atau covid-19. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved