Virus Corona
Warga Jawa Timur Tak Bisa Mudik, Gubernur Jatim Khofifah Jamin Lakukan Ini Bareng Ridwan Kamil
Warga Jawa Timur tak bisa mudik, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa jamin tetap dapat bansos sudah koordinasi dengan Ridwan Kamil
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Warga Jawa Timur tak bisa mudik, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa jamin tetap dapat bansos sudah koordinasi dengan Ridwan Kamil.
Warga Jawa Timur yang masih berada di luar daerah, diminta untuk tidak mudik.
Pasalnya Presiden Jokowi sudah mengeluarkan larangan mudik untuk semua masyarakat Indonesia di tengah pandemi Virus Corona.
Kendati demikian, warga perantauan Jawa Timur tak perlu khawatir, lantaran Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sudah menyiapkan skenario terkait warganya.
Bahkan Khofifah Indar Parawansa sudah berkoordinasi dengan Ridwan Kamil terkait keberadaan warga Jawa Timur di Jawa Barat.
Hal ini guna menjamin ketersediaan bantuan sosial untuk warga perantauan Jawa Timur.
• Ketua DPRD Kaltim Dukung Larangan Mudik, Warga Diajak Patuh dan tak Remehkan Penyebaran Covid-19
• Nekat Mudik di Tengah Pandemi Corona Polisi Berlakukan Tindakan Tegas, Mulai Perintah Putar Balik
• Imbas Jokowi Melarang Mudik, Anies Baswedan Bantu Ganjar Pranowo Lakukan Ini ke Warga Jawa Tengah
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan sudah menyiapkan format untuk mengantisipasi jika ada penduduk yang masih nekat mudik dengan merapatkan barisan di jajaran kelurahan dan desa.
“Yang selama ini digunakan adalah mensinergikan kelurahan dan desa untuk melakukan proses pemeriksaan berlapis.
Yang kembali ke kampung halaman, masing-masing harus masuk ke ruang observasi selama 14 hari,” kata Khofifah Indar Parawansa saat konferensi pers di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (21/4/2020) mengutip Tribun Jatim.
Saat ini di Jawa Timur, dikatakan Khofifah Indar Parawansa, desa dan kelurahan yang sudah memiliki ruang observasi sudah mencapai 86,3 persen.
Atau sebanyak 7.350 desa dan kelurahan yang sudah menyiapkan ruang observasi.
Ruang observasi berbasis desa dan kelurahan yang dimiliki Jawa Timur ini menjadi yang terbanyak di Indonesia.
“Dari jumlah 7.350 tempat yang tersedia, yang terpakai ada sebanyak 269 gedung. Yang sedang diobservasi ada sebanyak 1.469 orang,” kata Khofifah Indar Parawansa.
Pemeriksanaan berlapis dengan sistem karantina di gedung observasi ini sengaja dilakukan untuk memberikan kemudahan karena mereka akan lebih dekat dengan keluarga.
• Imbas Jokowi Melarang Mudik, Anies Baswedan Bantu Ganjar Pranowo Lakukan Ini ke Warga Jawa Tengah
“Daerah kabupaten kota yang sudah seratus persen bisa dilihat.
Ini akan menunjukkan kesiapan kabupaten/kota ketika ada yang merantau kembali ke kampung halaman masing-masing,” kata Khofifah Indar Parawansa.
Daerah yang sudah seratus persen seperti Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pasuruan, dan ada 15 kabupaten/kota yang lain.
Sedangkan yang masih minim seperti Kota Surabaya, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Batu dan Kota Probolinggo, serta Kota Madiun.
Sementara itu, Khofifah Indar Parawansa juga menjamin tetap memberi bansos untuk warga Jawa Timur yang berada di perantauan.
“Dalam rakor yang diikuti gubernur se-Jawa, kita selalu sampaikan, kalau ada warga di luar jatim yang terdampak Virus Corona atau covid-19, maka kami akan maksimalkan untuk memberikan layanan," ungkap Khofifah.
Bahkan ia sudah berkoordinasi dengan Ridwan Kamil untuk warga Jawa Timur yang masih berada di Jawa Barat.
Pak Ridwan Kamil juga menyampaikan jika ada warga non Jabar yang ada di Jabar akan mendapatkan bansos saat tidak mudik,” kata Khofifah Indar Parawansa.
Artinya upaya pemerintah untuk memberikan jaminan mereka selama tidak mudik sudah dalam posisi yang siap diberikan.
Mereka yang ada di luar KTP dan bertahan untuk tidak mudik selama pandemi covid-19 akan mendapatkan bantuan sosial.
Mereka akan mendapatkan sapaan dengan terlebih dahulu mengisi format radar bansos.
“Kami sedang koordinasi semua yang terdampak bisa dapat stimulan dari masing-masing daerah meski sedang tidak pulang ke kampung halaman,” pungkas Khofifah Indar Parawansa.
• Beda dengan Jokowi, Luhut Sebut Larangan Mudik Khusus di Wilayah Anies Baswedan dan Daerah PSBB
Antisipasi dampak ekonomi
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak ungkap sudah ada penghitungan dan pemetaan dampak ekonomi akibat berkurangnya aktivitas masyarakat di tengah Virus Corona ( covid-19 ).
Berkurangnya aktivitas masyarakat ini juga termasuk larangan mudik yang telah diumumkan oleh Presiden Jokowi.
"Kita sudah mempertimbangkan adanya dampak akibat berkurangnya aktivitas masyarakat, sektor perdagangan ini juga sudah kita hitung, ada 2,7 juta UKM non pertanian yang terdata di sensus," ucap Emil Dardak, Selasa (21/4/2020).
Dari data tersebut ada sekitar 860.000 pabrik yang bergerak memproduksi suatu barang dan sisanya 1 juta 840 ribu adalah UKM yang bergerak di bidang perdagangan.
"Ini treatment nya sudah kita petakan dan kita hitung intervensi yang dibutuhkan. Programnya pun juga bermacam-macam," lanjut Mantan Bupati Trenggalek ini.
• Jokowi Larang Mudik, Ini Sanksi Bagi yang Nekat Pulang Kampung, Menteri Agama Sorot Waktu Pengumuman
Salah satu intervensi yang dimaksud Emil Dardak adalah memperluas store marketingnya UKM sehingga tidak benar-benar berhenti total ketika aktivitas masyarakat berkurang.
Selain itu ada juga social safety net atau jaring pengaman sosial yang akan segera diselesaikan pendataan penerima Bantuan Sosial (Bansos) tunainya oleh Kementerian Sosial pada hari Kamis (23/4/2020).
"Pemprov ini harus mengikuti itu dulu. Setelah itu rampung baru kemudian dipikir sisanya oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota," ucap Emil Dardak.
"Jadi ada yang bersifat bantuan tapi ada yang sifatnya kelancaran barang dan juga untuk pemberdayaan UKM," pungkasnya.
(*)
Ikuti >>> Update Virus Corona
