Kepada Refly Harun, Haris Azhar Bongkar Alasan Enggan Gabung Pemerintah, Sindir Jokowi Cuma Janji
Di Channel YouTube Refly Harun, aktivis Hukum dan HAM Haris Azhar bongkar alasan enggan gabung Pemerintah, sindir Jokowi cuma janji
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Di Channel YouTube Refly Harun, aktivis Hukum dan HAM Haris Azhar bongkar alasan enggan gabung Pemerintah, sindir Jokowi cuma janji.
Sosok Haris Azhar yang diketahui merupakan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) ini kerap mengkritik Pemerintah Jokowi.
Baru-baru ini Haris Azhar terang-terangan tak akan mau masuk ke Pemerintah, andai Presiden Jokowi memintanya untuk membantu negara dalam mengatasi persoalan Hukum dan HAM.
Pengakuan ini diungkapkan Haris Azhar kepada Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun dalam tayangan YouTube Kamis (23/4/2020).
Menurut Haris Azhar, ada alasan kuat bagi dirinya untuk menolak gabung ke Pemerintah Jokowi.
Ia menyinggung soal kecakapan Presiden Jokowi dalam mengurusi persoalan Hukum dan HAM di Indonesia.
• Refly Harun Bongkar Hal yang Bisa Hambat Anies atau Ahok BTP Maju Pilpres 2024, Putusan MK Disorot
• Rocky Gerung Belum Kunjung Menikah, Ungkap Alasannya pada Refly Harun, Singgung Hak Konstitusi
• Blak-blakan, Refly Harun Bongkar Hal yang Bisa Hambat Anies Baswedan atau Ahok BTP Maju Pilpres 2024
Bahkan Haris Azhar berani menyindir Presiden Jokowi yang dianggap cuma pandai dalam statemen dan janji soal Hukum dan HAM, ketimbang mewujudkannya.
Haris Azhar menilai bahwa Jokowi beruntung menjadi presiden di negara yang menganut sistem konstitusi.
"Menurut Anda mana hal yang baik dari Pemerintahan Jokowi ini yang merupakan prestasi Pemerintahan Jokowi dalam penegakan hukum atau HAM," tanya Refly Harun.
"Soal postitif dari Jokowi, sebenarnya dia diuntungkan menjadi presiden di negara yang kita punya konsititusi satu," jawab Haris Azhar.
Suatu kebijakan yang berkaitan Hukum dan HAM atau mengatasi masalah pelanggaran HAM disebut Haris Azhar akan lebih mudah dilakukan di negara yang menganut sistem konstitusi.
"Yang kedua dalam konstitusi itu dia harusnya jadi pijakan guidance soal Hak Asasi."
"Jadi secara kenegaraan given dia dapat konstitusi yang baik sudah, tidak sempurna tapi sudah berubah sudah lebih jelas dia untuk melihat Hak Asasi Manusia," kata Haris Azhar.
Lalu, Haris Azhar juga menyebut Jokowi cakap dalam memberikan janji - janji terkait penyelesaian masalah Hukum dan HAM.
"Dia positif pada periode pertama waktu pemilihan dia membuat nawacita yang saya pikir dalam nawacita itu banyak janji-janjinya.
Dia bisa membuat janji untuk memperbaiki atau mencari penyelesaian terhadap kasus-kasus pada pelanggaran HAM di mana dia belum jadi presiden," ungkapnya.
• Refly Harun Bongkar Kronologi Kasus Harun Masiku hingga Singgung Peran Bos PDIP Megawati dan Hasto
Pria lulusan Universitas of Essex, Inggris ini kemudian menyinggung soal pidato Jokowi mengenai HAM.
Menurut dia, Jokowi bisa memilih masalah-masalah HAM yang memang harus fokus segera ditangani.
"Lalu dia bisa berpidato meskipun saya yakin dibikinin pidatonya ketika hari Hak Asasi Manusia pada tahun 2014, 2015, 2016 sudah cuma tiga tahun setelah itu tidak pidato lagi."
"Soal Hari HAM yang dia daftar prioritas apa saja yang menjadi konsen di bidang Hak Asasi Manusia, misalnya soal Hak Masyarakat Adat, soal Hak Reforma Agraria, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat."
"Kemudian perlindungan terhadap kelompok minoritas dia bisa membuat janji-janji tersebut," jelasnya.
Namun, Haris menilai kelebihan Jokowi hanya terbatas pada teori.
"Tapi dia itu positifnya hanya berhenti pada sesuatu di tulisan dan di statement."
"Hak Asasi Manusia dia tidak bisa di hanya tulisan dan statement saja, itu saya capaian, itu juga bukan sesuatu yang miracle, keajaiban itu juga enggak," ungkapnya.
Pria yang berkiprah di LSM KontraS ini mengatakan bahwa memang negara-negara lain juga memiliki teori yang baik mengenai HAM.
Namun dalam Hukum dan HAM, harus ada bukti nyatanya.
"Hari ini semua negara sudah cukup baik soal hak asasinya."
"Tapi bagaimana hak asasi itu bisa menjawab dalam hak asasi manusia ada answerbility jadi bagaimana kemampuan menjawab situasi-situasi yang sangat konkrit, di lapangan itu PRnya," ujar dia.
Sehingga, Haris Azhar menyimpulkan ada dua hal yang positif dari Jokowi terkait HAM.
Namun, Refly Harun menilai bahwa apa yang diungkapkan Haris soal kelebihan Jokowi mengenai HAM tak cukup banyak.
"Jadi dia secara konsitusional diuntungkan, secara politis dia bisa bikin janji yang banyak, dia bisa pada momentum-momentum tertentu saja ia bisa membuat pernyataan-pernyataan prioritas dalam kacamata Hak Asasi Manusia, itu yang positif dari dia," kata Haris Azhar.
"Jadi itu yang positif ya? Tapi kalau saya pikir itu positifinya minim sekali," jawab Refly Harun sambil tertawa.
• Rocky Gerung Bikin Refly Harun Bereaksi, Gegara Pengakuannya Soal Tak Mau Jadi Staf Khusus Jokowi
Alasan tolak gabung Pemerintah
Haris Azhar memberikan jawaban tegas ketika ditanya kesediaanya untuk bergabung dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).
Dilansir TribunWow.com, Haris Azhar mendapatkan pertanyaan dari Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun terkait apakah bersedia jika mendapatkan kesempatan untuk bergabung dalam kursi pemerintah, tepatnya pada Kementerian Hukum dan HAM.
Namun dengan tegas, Haris Azhar memberikan penolakan.
Dalam tayangan Youtube Refly Harun, Kamis (23/4/2020), Haris Azhar beralasan pada kondisi Pemerintahan saat ini.
"Bagaimana jika pemerintah tiba-tiba berpikir wah kalau begitu saya membutuhkan Haris Azhar untuk memperkuat tim Hukum dan HAM saya, untuk itu bang Haris pilih jabatan apapun."
"Kira-kira bersedia enggak bung?" tanya Refly Harun.
"Enggak," jawab Haris Azhar tegas.
Haris Azhar mengakui bahwa dirinya memang berkeinginan untuk membantu pemerintah dalam menegakkan hukum dan HAM di Indonesia.
Namun Haris Azhar tidak yakin dengan orang-orang yang saat ini menjabat di Pemerintahan, khususnya untuk lingkup hukum dan HAM.
"Maksud saya begini, ini bukan soal dapat jabatan, tetapi saya punya imajinasi juga, saya punya harapan, saya punya daftar, seperti apa negara itu harus menjalankan tanggung jawabnya, ada prasyarat di sana yang kita harus periksa," kata Haris Azhar.
• Di ILC Haris Azhar Terus Kritik Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman Ngambek Tak Mau Lanjutkan Debat
"Kalau saya atau orang seperti saya di bawa masuk ke Pemerintah, tetapi Pemerintahan kondisinya seperti ini," jelasnya.
Dengan kondisi seperti saat ini di Pemerintahan, Haris Azhar mengaku hanya akan menjadi alat gimik dari Presiden, ketika mendapatkan jabatan di negara.
Menurutnya, dirinya mewakili rekannya sebagai advokat hukum meminta pemerintah lebih komitmen dalam menegakan hukum dan HAM, termasuk dengan merekrut orang-orang yang kompeten dan berkualitas.
"Menurut saya, saya hanya menjadi alat gimiknya presiden, atau gimiknya rezimnya penguasa hari ini," ujar dia.
"Buat saya, sebetulnya orang seperti saya itu masuk ke negara, jika negaranya memang punya komitmen, yang kedua struktur manusianya di dalam Pemerintahan itu memang ada orang-orang yang mempunyai catatan yang cukup baik, orang-orang yang memang bisa mengambil keputusan dengan metodologi-metodologi yang tepat," pungkasnya.
Simak videonya mulai menit ke- 12.06
(TribunWow/Elfan Nugroho/Mariah Gipty)
(*)
