Sohibul Iman Kritik Cara Pemerintah Jokowi Hadapi Virus Corona Lambat, Tak Integratif, Tanpa Komando

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden PKS Sohibul Iman kritik cara Pemerintah Jokowi hadapi Virus Corona, lambat, tak integratif, tanpa komando.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Sohibul Iman melontarkan kritik kepada Pemerintah Jokowi dalam menangani covid-19.

Sohibul Iman menilai opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB seolah menjadi cara lepas tangan Pemerintah Jokowi menangani Virus Corona.

Walhasil, penangan Virus Corona kini berjalan terpisah antar daerah karena hanya dijalankan Pemerintah Daerah, tanpa komando Presiden..

Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman mengkritik kebijakan pemerintah dalam penanganan wabah virus corona yang menyebabkan covid-19.

• Jawaban Soal TVRI SD Kelas 1,2,3 dan Kelas 4-6, Kamis 23 April 2020, Materi Perkalian Bilangan Cacah

• Refly Harun Bongkar Kronologi Kasus Harun Masiku hingga Singgung Peran Bos PDIP Megawati dan Hasto

• Kabar Terbaru SKB CPNS: Kata BKN Soal Opsi Ditiadakan hingga Kelulusan Cukup Pakai Ranking SKD Saja

Hal tersebut disampaikan Sohibul Iman dalam orasi kebangsaan dan kemanusiaan Milad ke-22 PKS yang bertajuk "Titik Balik Bangsa Indonesia", Rabu (22/4/2020).

Sohibul Iman menilai, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) yang dilakukan pemerintah berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah membuat penanganan covid-19 menjadi lamban.

"Membuat kebijakan penanganan covid-19 menjadi sangat lamban, tidak terkoordinasi dengan baik, tidak integratif dan seperti jalan sendiri-sendiri tanpa adanya satu komando dari Pemimpin tertinggi di Republik ini," kata Sohibul Iman.

Sohibul Iman menilai, PSBB terkesan dibuat agar Pemerintah Pusat lepas tangan dari beban yang ditanggung pemerintah daerah.

Padahal, menurut Sohibul Iman, Pemerintah bisa belajar dan dari negara-negara lain yang lebih dahulu mengalami wabah covid-19..

Ia mengatakan, China dan Eropa menerapkan kebijakan lockdown guna menangani penularan covid-19 hingga rapid test secara masif di Korea Selatan.

"Atau seperti Vietnam dengan komando militernya melakukan direct-contact tracing dan social distancing secara sangat ketat dan disiplin.

Semua pilihan dan kebijakan ada kelebihan," ucapnya.

Lebih lanjut, Sohibul merasa prihatin, selama penanganan covid-19 internal pemerintah pusat juga terjadi kegaduhan seperti perbedaan sikap terkait kebijakan.

"Dalam situasi krisis, republik ini sangat membutuhkan hadirnya pemimpin nasional yang dapat memberikan sense of direction and confidence kepada rakyatnya.

Agar rakyat punya harapan dan keyakinan bahwa pemimpinnya dapat diandalkan," ucap Sohibul Iman.

• Video Detik-detik Najwa Shihab Mendebat Soal Beda Mudik dan Pulang Kampung, Begini Reaksi Jokowi

Alasan Jokowi

Najwa Shihab menanyakan kepada Jokowi, apakah anggaran pemerintah cukup untuk mengayomi masyarakat selama Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) diberlakukan.

Najwa Shihab menyinggung PSBB tidak mengharuskan pemerintah menjamin kehidupan rakyat.

Ia bahkan mengibaratkan PSBB layaknya karantina wilayah gratisan.

Di mana pemerintah tidak memilki tanggung jawab untuk menyuplai bantuan kepada masyarakat.

Jokowi menjawab bahwa karantina wilayah adalah hal yang sama dengan lockdown, dimana transportasi dimatikan total, dan masyarakat harus di rumah.

"Kalau yang namanya karantina wilayah itu kan sama dengan lockdown," kata dia.

"Artinya apa?

Masyarakat harus hanya di rumah, bus berhenti enggak boleh keluar, taksi berhenti, ojek berhenti, pesawat berhenti, kereta api berhenti, MRT berhenti, KRL, semuanya berhenti.

Hanya di rumah," lanjutnya.

Jokowi mengaku, dirinya pernah memperhitungkan apabila Jakarta diberlakukan lockdown, pemerintah membutuhkan Rp 550 miliar untuk memastikan semua kebutuhan masyarakat tercukupi.

"Untuk Jakarta saja pernah kami hitung-hitungan per hari membutuhkan Rp 550 miliar, hanya Jakarta saja," terangnya.

"Kalau Jabodetabek tiga kali lipat, itu per hari."

Kemudian Najwa Shihab menanyakan apakah budget menjadi alasan Indonesia tidak menerapkan lockdown.

Jokowi menjawab tegas, bahwa budget bukan alasan lockdown tidak diberlakukan.

Ia mengatakan hingga saat ini belum ada negara yang berhasil mengatasi pandemi covid-19 dengan mekanisme lockdown.

"Bukan karena masalah budget, kita kan juga belajar dari negara-negara lain, apakah lockdown itu berhasil menyelesaikan masalah? Kan tidak," ujar Jokowi.

"Coba tunjukkan negara mana yang berhasil melakukan lockdown, dan bisa menghentikan masalah ini, enggak ada sama sekali," lanjutnya.

Jokowi mengatakan ia setiap hari memantau juga bagiamana negara-negara lain mengatasi covid-19.

"Karena setiap hari saya selalu ada briefing kertas yang di situ menginformasikan mengenai negara-negara A, B, C melakukan apa, hasilnya apa, " ucapnya.

"Kemudian di sana kasus positif berapa, yang meninggal berapa ada."

"Saya setiap hari ada informasi mengenai itu," lanjut Jokowi.

• Pengakuan Prabowo Soal Jokowi Selama Wabah Virus Corona, Juga Minta Kader Gerindra Percaya Pimpinan

Selanjutnya Jokowi menekankan bahwa suatu kebijakan yang diambil oleh negara lain, belum tentu bisa diterapkan di Indonesia.

Ia juga mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada negara yang berhasil menemukan strategi untuk mengatasi covid-19 secara sempurna.

"Jadi dalam memutuskan sesuatu, sekali lagi bahwa setiap negara berbeda-beda, karena karakternya berbeda-beda.

Tingkat kesejahteraan berbeda, tingkat pendidikan berbeda, tingkat kedisplinan berbeda, geografis berbeda, kemampuan fiskal juga berbeda," paparnya.

"Jadi enggak bisa kita suruh niru-niru negara lain, dan sampai saat ini saya melihat tidak ada formula yang pasti, yang bisa menyelesaikan masalah covid-19 ini," pungkasnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Orasi Kebangsaan, PKS Kritik Kebijakan PSBB Lamban dan Tak Integratif", https://nasional.kompas.com/read/2020/04/23/10444961/orasi-kebangsaan-pks-kritik-kebijakan-psbb-lamban-dan-tak-integratif.