Di ILC, Refly Harun Pertanyakan Keberadaan Muhadjir Effendy, yang Sering Muncul Mahfud MD & Luhut

"Kadang-kadang juga Menko Maritim karena dia acting sebagai Menteri Perhubungan," lanjtunya.

Lalu, Refly Harun membahas soal perbedaan kebijakan ojek online boleh mengangkut penumpang atau tidak.

Diketahui sempat ada perbedaan aturan antara Kementerian Perhubungan dan Kesehatan terkait masalah tersebut.

"Tapi jangan lupa ada kebijakan yang berbeda bahkan antara pemerintah pusat sendiri."

"Misalnya dalam kasus ojek online misalnya, Kementerian Perhubungan membolehkan, Kementerian Kesehatan tidak membolehkan," ujar dia.

Namun, pakar berusia 50 tahun ini menjawab bahwa ketika masalah virus Corona terjadi, keputusan Kementerian Kesehatan yang harusnya didahulukan.

"Saya ditanya wartawan begini kita harus bedakan dalam kondisi normal dengan kondisi yang tidak normal."

"Dalam kondisi normal hal-hal seperti itu diatur di Kementerian Perhubungan, itu dalam kondisi yang normal."

"Tapi dalam kondisi yang darurat seperti ini kalau misalnya statementnya darurat kesehatan masyarakat, maka yang terdepan adalah Menteri Kesehatan," cerita Refly.

Selain itu ia juga bingung pemerintah akhirnya memutuskan masalah virus Corona menjadi bencana nasional.

"Ketika kemudian ini dihandle oleh dijadikan status bencana nasional maka leading sectornya adalah BNPB nah saya tidak tahu perspectif pendekatan kita ini bencana atau darurat kesehatan, karena itu beda sekali perlakuannya," kritiknya.

Lihat videonya mulai menit ke-12:53:

Ali Mochtar Ngabalin hanya tertunduk

Refly Harun kembali melontarkan kritik tajam kepada Pemerintah Jokowi terkait penanganan virus Corona atau covid-19.

Kali ini, Refly Harun membeber penyebab utama Pemerintah Jokowi tak memilih opsi lockdown, melainkan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Penjelasan Refly Harun tersebut membuat Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden atau KSP, Ali Mochtar Ngabalin hanya bisa tertunduk.