Soroti Polemik Luhut dan Said Didu, Refly Harun Sebut Wilayah Abu-abu dan Masalah Bangsa yang Lain

TRIBUNKALTIM.CO - Polemik Luhut Binsar dan Said Didu jadi sorotan sejumlah pihak, termasuk Refly Harun, Ahli hukum tata negara sebut wilayah sangat abu-abu dan masalah bangsa yang lain. 

Polemik antara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menjadi sorotan sejumlah pihak termasuk Refly Harun.

Salah satunya datang dari Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun yang menyebut wilayah yang sangat tipis, sangat abu-abu.

Refly Harun mengibaratkan surat klarifikasi yang dibuat oleh Said Didu layaknya surat cinta yang ditolak.

Ia sendiri menganggap perseteruan antara Said Didu dan Luhut sebagai hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Dikutip dari YouTube Refly Harun, Senin (4/5/2020), awalnya Refly Harun menyoroti soal kritikan yang dilontarkan oleh Said Didu.

• Soal Laporan ke Polisi, Kuasa Hukum Ungkap 5 Kalimat Said Didu yang Dianggap Sebarkan Kabar Bohong

• Bukan Orang Sembarangan, Ini Daftar Pengacara yang Disiapkan Said Didu Hadapi Luhut, 1 Letjen (Purn)

• Purnawiran TNI Ini Bongkar Alasan Said Didu Tak Minta Maaf ke Luhut Pandjaitan, Mangkir dari Polisi

• Berlanjut ke Jalur Hukum, Luhut Bawa 4 Kuasa Hukum, Polri Kirim Surat Panggilan, Reaksi Said Didu?

Ia menganggap apa yang disampaikan oleh Said Didu bisa dianggap kritikan, namun bisa juga dianggap sebagai hinaan.

"Saya pribadi sebenarnya mengatakan apakah ini penghinaan atau ini kritik, wilayahnya yang sangat tipis yang sangat abu-abu," kata Refly.

Refly pertama menyinggung soal poin pertama dari surat klarifikasi Said Didu.

Pada poin pertama itu, Said Didu mengatakan bahwa konten yang ia buat dengan judul "Luhut: Uang, Uang dan Uang" sebagai analisanya terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).

Refly melanjutkan saat ini juga terdapat banyak kritikan yang menganggap pemerintah tidak totalitas dalam menangani Covid-19.

"Kita tahu bahwa ada kritik terbesar terhadap pemerintah bahwa pemerintah dianggap tidak at all cost untuk memerangi covid-19 ini," ujarnya.

"Masih berpikir hal-hal lain, misalnya proyek pemindahan ibu kota atau mungkin kegiatan atau proyek-proyek lainnya yang harus berjalan selama 2020 atau tahun anggaran ini dan mungkin juga tahun anggaran depan berikutnya," lanjutnya.

Kemudian Refly juga menyoroti soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 Tahun 2020.

Peraturan tersebut berisi tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease ( covid-19 ).