Virus Corona
Lantang Sebut Jokowi Kesal Ditipu Menteri & Anak Buahnya Soal Virus Corona, Ini Kata Effendi Gazali
Lantang sebut Presiden Jokowi kesal ditipu Menteri & anak buahnya soal Virus Corona atau covid-19, ini kata Effendi Gazali
TRIBUNKALTIM.CO - Lantang sebut Presiden Jokowi kesal ditipu Menteri & anak buahnya soal Virus Corona atau covid-19, ini kata Effendi Gazali.
Presiden Jokowi terus mendapat sindiran dalam penanganan Virus Corona di Indonesia.
Kini muncul lagi sindiran untuk Presiden Jokowi dari Pakar Komunikasi, Effendi Gazali.
Tak tanggung-tanggung, Effendio Gazali lantang menyebut Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) ditipu pejabat terdekat terkait penyebaran Virus Corona.
Dilansir TribunWow.com, sebelumnya, sejumlah pejabat sempat menyebut Indonesia bebas dari Virus Corona.
• Joko Widodo Targetkan Corona Landai Mei, Effendi Gazali: Jokowi Mulai Kesal, Agak Dikibulin kan
• Effendi Gazali Bongkar Kekesalan Jokowi Dikibulin Menterinya, Presiden Diberi Laporan Palsu Covid-19
• Selain Mahfud MD, Sri Mulyani Juga Bicara Pelonggaran PSBB, Beber Alasan Pemerintah Jokowi Relaksasi
Terkait hal itu, Effendi Gazali menyebut Jokowi kini tengah dibuat kesal terhadap kinerja penanganan wabah Virus Corona di Indonesia.
"Tapi dari apa yang diucapkan tadi, kesan utama yang saya tangkap adalah dia ( Jokowi ) mulai kesal," ujar Effendi Gazali dikutipd dari kanal YouTube Apa Kabar Indonesia tvOne, Sabtu (9/5/2020).
Menurut Effendi Gazali, Jokowi bakal mengalami masa sendiri ketika Menteri dan pejabat di sekitarnya tidak ada.
Ia menyebut, pada saat itulah Jokowi berpikir soal kinerja pemerintah dalam menangani Virus Corona.
"Iya dong, dia ( Jokowi ) mulai kesal juga barangkali biar bagaimanapun pada suatu saat dia jadi presiden yang duduk seorang diri kan," jelas Effendi Gazali.
"Menterinya enggak ada, penasihatnya enggak ada, yang datang ke tv-tv itu juga enggak ada."
Lebih lanjut, Effendi Gazali menyatakan Jokowi mulai mempertanyakan kinerja kabinetnya saat sedang seorang diri.
Ia pun menyinggung sejumlah orang terdekat Jokowi, termasuk para juru bicara (jubir) yang kerap mengisi acara di televisi.
"Terus dia ( Jokowi ) mulai lihat-lihat, Ini sebetulnya gimana sih ini'," ungkapnya.
"Anda coba bayangkan bahwa ada saatnya ketika dia seorang diri, Menteri - menterinya udah enggak ada, penasihatnya pada pergi."
"Yang biasa jubir-jubir di televisi itu enggak ada lama-lama duduk sendiri juga," imbuhnya.
• PSBB Surabaya Tak Mampu Tekan Covid-19 di Jatim, Presiden Jokowi Kirim 3 Jenderal ke Wilayah Risma
Effendi Gazali menambahkan, Jokowi kini mulai mempertanyakan kinerja kabinetnya dalam menangani Virus Corona.
Terkait hal itu, Effendi Gazali lantas menyinggung pernyataan sejumlah Menteri yang sempat menyebut Indonesia bebas Virus Corona.
Bahkan menurut Effendi Gazali, mantan Wali Kota Solo itu ditipu oleh kabinetnya sendiri.
"Dia ( Jokowi ) pikir-pikir 'Ini pada bener enggak sih?'. Lalu dia mulai bertanya, 'apa sih yang terjadi?'," ujar Effendi Gazali.
"Jangan lupa loh, Bapak Presiden kita kalau orang Betawi bilang agak dikibulin kan pada waktu awal."
"'Enggak ada sama sekali, kita aman. Datangin aja turis ke sini pak, kita kasih buzzer'," sambungnya.
Lebih lanjut, Effendi Gazali menyinggung koreksi para pejabat di istana yang tak dilakukan untuk meluruskan kebijakan Jokowi.
Hal itulah yang menurutnya membuat Jokowi kesal.
"Masa satu istana, enggak ada yang bilang 'Pak mohon maaf itu keliru'."
"Jadi perlu dibayangkan pula ketika presiden sendiri lalu dia mulai kesal," tandasnya.
Simak video berikut ini menit ke-2.28:
• Mantan Mendikbud Jokowi Bersitegang, Muhadjir Tegur Anies Soal Data Bansos, Dampak ke Warga Serius
Prioritas Jokowi
Di sisi lain, sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara soal kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dilansir TribunWow.com, soal bantuan sosial (bansos), Mahfud MD menyebut Jokowi ingin tindakan dilakukan secara cepat dan tepat.
Namun, jika hanya ada satu pilihan, Mahfud MD menyebut Jokowi lebih memilih bansos disalurkan secara cepat ketimbang tepat.
Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam tayangan YouTube Kompas TV, Senin (4/5/2020).
Pada kesempatan itu, Mahfud mulanya menyinggung keinginan Jokowi memertahankan perekonomian di tengah wabah Virus Corona.
"Ekonomi tidak boleh macet, tidak boleh mati, oleh sebab itu presiden mengatakan ekonomi harus tetap bergerak tetapi tetap di dalam kerangka protokol kesehatan itu," kata Mahfud.
"Itulah yang disebut relaksasi, karena di berbagai tempat itu berbeda."
Ia menyatakan, ada perbedaan aturan penanganan Virus Corona di berbagai daerah.
Namun, menurutnya semua aturan itu bertujuan mencegah penyebaran Virus Corona dan seusai dengan protokol kesehatan.
"Ada yang begitu ketat orang mau bergerak ke sana enggak bisa, mau cari uang enggak bisa, tapi di tempat lain ada orang yang melanggar dengan begitu mudahnya," jelasnya.
"Nah ini yang dimaksud perlu dilakukan relaksasi, relaksasi itu bukan berarti lalu melanggar protokol kesahatan."
Lebih lanjut, Mahfud menyinggung imbauan Jokowi terkait penyerahan bansos kepada warga terdampak Virus Corona.
Mahfud menyebut, Jokowi menginginkan penyaluran bansos dilakukan secara cepat.
• Klaim Jokowi, Militer Indonesia TNI Terbaik di ASEAN, Ternyata Ungguli Israel dan Korea Utara
"Kemudian bantuan sosial, presiden mengatakan harus cepat dan tepat," ujar Mahfud.
"Tetapi jika pilihannya hanya satu, tepat atau cepat maka presiden minta agar cepat dulu."
Ia menjelaskan, pemberian secara cepat kini lebih dibutuhkan warga ketimbang menunggu waktu yang cukup lama untuk memberikan bansos secara tepat.
Karena itu, Mahfud pun menyinggung soal banyaknya warga yang tak memiliki KTP domisili karena hidup di perantauan.
"Semuanya segera diberi soal pembukannya nanti, administrasi mungkin banyak orang yang enggak punya KTP, enggak punya rumah," terang Mahfud.
"Tapi jelas-jelas membutuhkan cepat, diberi."
Ia menambahkan, proses administrasi akan dikerjakan setelah pemberian bansos dilakukan.
Hal itu dinilainya efektif untuk membantu warga miskin terdampak Virus Corona di wilayah perkotaan.
"Nanti bisa diadministrasikan tersendiri tanpa menjadikan kartu penduduk dan alamat yang jelas untuk mendapatkan itu."
"Itu terutama untuk kaum miskin di perkotaan," tandasnya. (TribunWow.com)
(*)
IKUTI >> Update Virus Corona