Virus Corona
Klaim Luhut Soal Pelonggaran PSBB, Mungkin Diterapkan di Daerah Ini, Moeldoko Tegas Tak Bisa Asal
klaim Luhut Binsar Pandjaitan soal pelonggaran PSBB, mungkin diterapkan di daerah ini, Moeldoko tegas tak bisa asal
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Berikut ini klaim Luhut Binsar Pandjaitan soal pelonggaran PSBB, mungkin diterapkan di daerah ini, Moeldoko tegas tak bisa asal.
Wacana Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) sepertinya bakal benar-benar diterapkan Pemerintah Joko Widodo ( Jokowi ) dalam waktu dekat.
Hal ini turut diakui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Nantinya pelonggaran PSBB tak diterapkan untuk semua daerah.
• Jubir Luhut Pandjaitan Beber Said Didu Didudga Catut Nama Purnawirawan TNI - Polri untuk Dukungan
• Blak-blakan ke Refly Harun, Amien Rais Beber Jokowi - Luhut Bertanggung Jawab Atas Kekacauan Negara
• Jelang Idul Fitri, Warga Jakarta Dilarang Takbiran Keliling saat PSBB, Anies Baswedan Siapkan Denda
Menurut Luhut, Pemerintah akan menerapkan pelonggaran PSBB di beberapa daerah.
Luhut mengatakan hanya daerah-daerah tersebut dianggap telah berhasil menekan angka penyebaran Virus Corona ( covid-19 ) yang bisa menerapkan pelonggaran PSBB.
"Dari data-data yang kita dapat juga kelihatan covid-19 ini di beberapa tempat sudah mulai flat.
Jadi saya pikir sudah bisa tercapai, tidak terlalu dari sekarang ini kami merencanakan untuk mulai melonggarkan (PSBB) di beberapa tempat," katanya melalui konfrensi virtual, Kamis (14/5/2020) melansir Kompas.com.
Klaim Luhut Binsar Pandjaitan tersebut berdasarkan data jumlah kasus covid-19 di Indonesia.
"Mungkin Bali, Manado, Jogja atau Batam dan Bintan yang kasus (virus coronanya) sangat kecil.
Dari perkembangan daripada covid ini dua minggu ke depan. Tapi melihat dari data-data tadi, angkanya mulai membaik," lanjut Luhut.
Tak lupa, Luhut memuji kinerja para Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 yang dikomandoi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berhasil membuktikan tugas mereka.
"Saya kira dari hari ke hari kita lihat organisasi Satgas ini makin baik, kerja makin efisien dan efektif.
Saya pikir penanganan di lapangan makin bagus," ucapnya.
• Anak Buah Megawati Punya Jurus Ampuh Lawan Virus Corona Tanpa PSBB, Buktikan Banyak yang Sembuh
Perlu diketahui, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Doni Monardo menyebut Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan untuk membuat simulasi terkait pelonggaran PSBB.
Tahapan pertama yakni prakondisi atau sosialiasi.
Nantinya, pemerintah akan melibatkan akademis, epidemiolog, kesehatan masyatakat, sosiolog, serta pakar komunikasi publik untuk melakukan sebuah kajian.
Kedua, yaitu kapan waktu yang tepat pelonggaran PSBB diterapkan.
Itu bergantung pada 4 kriteria.
Ini meliputi kurva kasus corona di suatu daerah sudah melandai, keputusan soal pelonggaran PSBB juga tergantung dengan kesiapan masyarakat.
Kriteria ketiga adalah prioritas daerah mana dan bidang apa saja yang diberikan pelonggaran.
Sementara kriteria terakhir yaitu terkait koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
Moeldoko tegas Tak Bisa Asal
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) tak asal dilonggarkan.
Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk melonggarkan PSBB.
"Epidemiologinya itu kita lihat seperti apa.
Apakah terjadi berkurang jumlah kasus suspect dan kematian dalam kurun waktu sedikitnya 14 hari," kata Moeldoko saat ditemui Kompas.com di ruang kerjanya di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (12/5/2020).
"Jadi enggak boleh itu tanpa ada kalkulasi," lanjut dia.
• Moeldoko Akui Pemerintah Seolah-olah Mencla-mencle Tangani Covid-19, Sebenarnya Tidak Begitu
Selain ditinjau dari sisi epidemiologi, pelonggaran PSBB juga akan ditinjau dari jumlah tes yang telah dilakukan.
Apabila jumlah tes masih terlalu sedikit, sulit bagi pemerintah untuk melonggarkan PSBB.
Ia mengatakan, Presiden memberikan target 10.000 tes dilakukan setiap hari.
Saat ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 belum mencapai target tersebut.
"Kalau jumlah tesnya semakin bagus dan semakin banyak yang terjangkau, fenomena itu makin kelihatan nanti.
Ini kecenderungannya bagaimana? Turun atau flat atau naik," tutur Moeldoko.
Adapun, tingkat kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan juga menjadi tolok ukur dalam pelonggaran PSBB.
Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat, maka PSBB bisa dilonggarkan jika kajian epidemologinya memungkinkan.
• Ali Mochtar Ngabalin Sebar Hoaks Virus Corona di Lingkup KSP, Dibantah Langsung Anak Buah Moeldoko
Terakhir, kata Moeldoko, kesiapan sistem dan infrastruktur kesehatan juga menjadi pertimbangan pelonggaran PSBB.
Ia mengatakan, sistem dan infrastruktur kesehatan penting dipertimbangkan agar pemerintah siap bila tiba-tiba tingkat penularan kembali tinggi.
"Semuanya serba dihitung. Epidemiologisnya bagaimana, kesehatan publiknya kita lihat. Bagaimana fasilitas kesehatan.
Itu semua sebagai yang minumlah persyaratan dasarnya," ujar mantan Panglima TNI itu.
(*)
Ikuti >>> Update Virus Corona
![[FULL] Meski Koordinator Aksi Damai & Demo Jilid II Batal, Pakar: Sulit Warga Maafkan Bupati Pati](https://img.youtube.com/vi/0qdqol4f7aU/mqdefault.jpg)
