DPRD Kukar Perjuangkan THR Guru Honorer dan THL, Alokasikan Rp 11 Miliar

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - DPRD Kukar menggelar rapat dengar pendapat ( RDP ) dengan Dinas Pendidikan dan Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah atau BPKAD, di Kantor DPRD Kukar, Senin (18/5/2020).

RDP tersebut menindaklanjuti terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada guru honorer dan tenaga harian lepas (THL).

"Bersama Disdik dan BPKAD, kita telah menyepakati dan akan menyampaikan usulan ini ke bupati," kata Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, usai rapat, Senin (18/5/2020).

Rasid menjelaskan, untuk memenuhi pemberian THR, diperlukan alokasi anggaran sebesar Rp 11 miliar.

"Pada prinsipnya kita DPRD Kukar menyetujui anggaran THR itu, tinggal administrasinya saja yang harus dilengkapi OPD terkait," jelas Rasid.

Untuk merampungkan persoalan tersebut, Rasid menjelaskan, DPRD Kukar memberikan waktu selama tiga hari ke depan agar Disdik dan BPKAD Kukar dapar merampungkannya.

Baca juga; Terpaksa Jual Barang, Guru Honorer Curhat Sulitnya Ekonomi di Tengah Covid-19, Solusi Pemerintah? 

Baca juga; Bupati Berau Muharram Sebut Honorer dan PTT Tetap Dapat Tunjangan Hari Raya

Baca juga; Di Tengah Pademi Virus Corona, Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan di Kukar Harap Dapat THR

"Mudahan segera ada keputusan dan menjadi kabar gembira bagi THL dan THS yg ada di Kukar," kata Rasid.

Sebab, untuk mengalokasikan THR itu, Rasid menegaskan tidak ada persoalan terkair regulasi.

"Bisa kita lihat Pemprov Kaltim, bahkan alokasi anggarannya lebih besar, regulasi tidak ada masalah," lanjutnya.

Untuk itu, guna merealisasikan pemberian THR kepada guru honorer dan THL, Rasid menilai hanya diperlukan komitmen sejumlah pihak terkait.

Rasid membeberkan, guru honerer dan THL telah berjuang sejak 2018 lalu agar bisa mendapatkan THR.

"Apa yang diupayakan kawan-kawan sejak 2018, semoga bisa kita realisasikan 2020 ini," lanjutnya.