Dua Aduan Soal THR Diterima Distransnaker Kukar, Proses Bisa Berlanjut Hingga ke Pengadilan

Posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi ditutup pad

TRIBUNKALTIM.CO/CHRISTOPER DESMAWANGGA
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kukar, Hamly menyampaikan, hingga posko THR ditutup Sabtu (23/5/2020), pihaknya menerima 2 aduan terkait pembayaran THR karyawan. 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG- Posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi ditutup pada Jumat (22/5/2020) kemarin.

Walaupun ditutup, namun posko aduan tersebut berlanjut dengan proses laporan aduan seperti di hari-hari biasa. Layanan pun kembali dibuka pada 26 Mei 2020 mendatang.

Terkait dengan posko aduan THR, hingga ditutupnya posko terdapat dua laporan yang masuk. Pelapor melaporkan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan belum membayarkan THR karyawan.

"Ya, ada dua laporan yang masuk. Dua perusahaan yang dilaporkan dari sektor pertambangan," ucap Kepala Distransnaker Kukar, Hamly, Sabtu (23/5/2020).

Aksi Heroik Perwira Polisi Gali Makam Pasien Covid-19 di Palembang, Separuh Tubuhnya di Liang Lahat

Dia menjelaskan, laporan tersebut terjadi karena tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, yakni perusahaan dengan karyawan.

Perusahaan menginginkan agar pembayaran THR dicicil, sedangkan karyawan menginginkan pembayaran THR dilakukan sekaligus tanpa dicicil.

"Saat ini masih terjadi negosiasi antara kedua pihak, mudah-mudahan ada kesepakatan," ujarnya.

Jika kedua belah pihak juga tidak kunjung mencapai kata sepakat, maka hal tersebut bisa berlanjut ke tahap perselisihan ketenagakerjaan, bahkan bisa berlanjut ke proses peradilan.

Diduga Stres Diisolasi, Pengidap Covid-19 Ngamuk dan Pukul Sesama Pasien di RSUD dr Soetomo Surabaya

"Kalau tidak sepakat bisa adukan ke proses perselisihan ketenagakerjaan, nantinya perusahaan bisa didenda akibat tidak membayar THR karyawan, jika tidak bisa membayar dianjurkan ke ranah pengadilan," katanya.

Dia berharap, jika akhirnya kesepakatan dicapai melalui pembayaran THR secara dicicil, perusahaan tidak boleh membayar cicilan THR melebihi tahun 2020.

Bahkan, pihaknya meminta kepada perusahaan agar membayarkan cicilan maksimal dua kali saja.

"Cicilan tidak boleh lewat tahun ini. Kami juga sampaikan ke perusahaan agar jangan banyak-banyak nyicilnya, paling tidak dua kali cicilan saja," ucapnya. (*)

Penulis: Christoper Desmawangga
Editor: Rahmad Taufiq
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved