Gorong-gorong Sempit, Desa Makarti Kukar Dilanda Banjir Gubernur Kaltim Diminta Tanggung Jawab

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Gubernur Kaltim, Isran Noor diminta bertanggungjawab atas musibah banjir yang melanda Desa Makarti, Kukar, Kalimantan Timur beberapa waktu lalu.

Sebab, meluapnya air ke permukiman warga dan jalan poros tak lain akibat terhambatnya aliran sungai gegara gorong-gorong yang membelah sungai di kawasan tersebut. Gorong-gorong tersebut tepat di bawah jalan provinsi yang menghubungkan kota Bontang - Samarinda.

"Pak gubernur harus tanggung jawab, ini kan, jalan provinsi. Karena itu gorong-gorong sempit. Kalau hujan deras, gak mampu alirkan air dari atas, akhirnya meluber ke jalan," kata Camat Marangkayu, Rekson Simanjuntak.

Lebih lanjut, belakangan diketahui pihaknya pernah melayangkan proposal pembangunan jembatan. Lantaran 5 tahun lalu, hampir serupa banjir parah menerjang kawasan tersebut. Namun hingga saat ini belum terealisasi.

"Dari 2015 kita bikin proposal sudah, masih Pak Awang (Gubernur). Yang dibutuhkan bukan gorong-gorong, jembatan. Kalau dibuat jembatan air itu bisa los (lancar mengalir)," ungkapnya.

Baca juga; Dapur Umum Tim Tagana Kaltim Beroperasi Hari Ini, Bantu Tangani Korban Banjir Samarinda

Baca juga; Tidak Hanya Manusia, Pemuda Pecinta Kucing di Samarinda Beri Makan Kucing-kucing Terdampak Banjir

Baca juga; Banjir di Samarinda, Basarnas Temukan Bocah 12 Tahun Terluka Akibat Main Air

Menurutnya, seandainya akses penghubung jalan berupa jembatan bukan gorong-gorong, limit air besar yang mengalir dari arah atas (kawasan tambang) bisa lancar mengalir ke bawah mengikuti aliran sungai.

Nah, sementara ini apabila hujan deras kemudian debit air tinggi, air tersebut terpaksa tertahan di area gorong-gorong tersebut. Terjadi penghambatan di sana. Grong-gorong tak kuasa meneruskan air dengan volume besar. Sehingga air tertahan, lalu meluber ke jalan raya kemudian menerjang rumah warga.

"Banjir sesungguhnya diakibatkan karena jalan provinsi, yang ada di desa Makarti. Bukan jembatan, tapi gorong-gorong itu," bebernya.

Sebut Rekson, Bupati Kukar sempat hendak mengeksekusi gorong-gorong menjadi jembatan, namun urung dilakukan sebab mengetahui bahwa jalan tersebut masuk wewenang pemerintah provinsi. Apabila dipaksakan bisa jadi temuan di kemudian hari.

"Setahu saya ini jalan provinsi, bukan kewenangan Bupati bangun jembatan. Tapi kewenangan gubernur. Insa alloh bila dibuat jembatan benar, akan bisa dengan segera air dari atas langsung turun ke bawah, tak sempat merembes kemana-mana," urainya.

Baca juga; Tidak Disangka, Ini Manfaat Tempe Bagi Kesehatan, Mencegah Osteoporosis hingga Menangkal Kanker

Baca juga; Kabar Baik Update Covid-19 di Kabupaten Berau, Dua Pasien Sembuh, Berikut Jumlah Kasus ODP dan PDP

Baca juga; Siap-siap! Jokowi Kerahkan 340 Ribu Aparat Disiplinkan Warga 4 Provinsi Ini, Satunya Ada di Sumatera

Disinggung soal aktifitas tambang, dirinya tak menampik bahwa keberadaan mereka turut ambil bagian dari musibah banjir yang dirasakan masyarakat. Namun, menurutnya tambang bukan jadi faktor utama penyebab banjir.

"Bicara tambang mohon maaf, memang ada tambang di atas, tapi gak segitunya ( jadi penyebab ). Dalam artian, kalau ada ( hanya ) beberapa persen. Karena tak bisa dipungkiri, terjadi clearing (lahan) aktifitas tambang. Sedimennya terbawa. Tapi kalau itu ( aliran air ) lancar imbasnya gak begini," jelasnya.

Untuk diketahui, data keluarga yang terdampak musibah banjir sebanyak 467 KK. Selain sejumlah faktor penyebab yang diurai, harus diakui bahwa saat itu hujan memang deras mengguyur dari dini hari hingga siang hari. Hal itu jarang terjadi, sehingga wajar dampaknya kemarin, selain merendam permukiman warga juga memutus akses jalan penghubung kota Bontang - Samarinda beberapa saat. "Ada sekira 1,300 jiwa lebih terdampak banjir," ucapnya. (Tribunkaltim.co/Fachri)