Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Barat

Pemkab Kubar Bahas Anggaran Pilkada 2020, Rakor dengan KPUD, Bawaslu dan Instansi Terkait

Pemkab Kubar menggelar rapat koordinasi untuk membahas secara khusus anggaran pelaksanaan Pilkada di Kubar.

HUMASKAB KUBAR
RAPAT KOORDINASI - Asisten II Ayonius memimpin rapat koordinasi khusus penyiapan anggaran pelaksanaan pilkada serentak di Kubar, Sabtu (6/6/2020). 

SENDAWAR - Menindaklanjuti rapat dengan Kementerian Dalam Negeri dalam persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020. Pemkab Kubar menggelar rapat koordinasi untuk membahas secara khusus anggaran pelaksanaan Pilkada di Kubar.

Rapat yang dilaksanakan di ruang diklat Kantor Bupati lantai III dipimpin langsung oleh Asisten II Ayonius S Pd MM bersama Asisten I DR Misran Effendi S STP MSi. Turut hadir Inspektur Inspektorat, KPUD, Bawaslu, Kepala BP3D, Dinas Kesehatan, Kesbangpol, Satpol PP dan BKAD, Sabtu (6/6/2020).

Pada kesempatan itu Ayonius menjelaskan, Pemkab Kubar siap mendukung pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. “Pilkada memang harus dilaksanakan, walaupun dalam kondisi apapun, seperti saat ini di tengah wabah Covid-19,” ujar Ayonius.

Ayonius menambahkan, semua PD terkait harus segera membuatkan program yang berkaitan dengan Pilkada, khususnya anggaran maupun informasi-informasi terkait pelaksanaan Pilkada.

“Dalam mereview anggaran Pilkada, harus terus berkoordinasi dengan BP3D, Inspektorat, dan BKAD. Karena jangan sampai tujuan awal kita baik, tetapi bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Oleh sebab itu kita harus selalu berkoordinasi,” kata Ayonius.

Berkenaan dengan peralatan kesehatan, APD dan sebagainya untuk menunjang pelaksanaan Pilkada, pihak terkait bisa terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Begitu juga mengenai pelaksanaan kegiatan di lapangan yang nantinya akan dihadiri banyak orang, maka ketentuan protokol kesehatan harus diterapkan dan dipatuhi.

Sementara Asisten I Misran Effendi menyatakan, Pemkab Kubar juga terus memberikan dukungan kepada penyelenggara untuk mengawal demokrasi dari sisi finansial, seperti disampaikan Mendagri daerah harus menyiapkan finasial.

Misran juga mengingatkan KPUD, Pilkada kali ini akan berbeda dibandingkan sebelumnya. Apalagi akan ada protokol kesehatan sebagai bagian penting yang harus diterapkan.

"Pilkada dalam kondisi Covid-19 ini harus bisa mengatur dan membatasi jumlah orang supaya tidak terjadi penumpukan" ucapnya.

Terkait hal tersebut, akan ada perubahan tahapan dan adaptasi penyelenggaraannya. Sebab, tahapan Pilkada kali ini di tengah pandemi Covid-19. Ia pun mengajak semua pihak di Kubar untuk melaksanakan Pilkada secara lancar dan tanpa konflik.

"Tunjukan kepada kabupaten dan kota lainnya bahwa Kubar mampu melaksanakan Pilkada di tengah Covid-19. Meskipun lebih repot dibandingkan sebelumnya" tambahnya.(adv/hms36/naw)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved