Uang Negara Harus Diselamatkan, Jokowi Minta KPK hingga Kejaksaan Jangan Gigit yang Tidak Salah

TRIBUNKALTIM.CO - Singgung uang negara harus diselamatkan, Jokowi minta KPK hingga Kejaksaan jangan gigit yang tidak salah.

Di tengah upaya Pemerintah mengatasi pandemi Virus Corona, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengingatkan aparat hukum untuk mengawasi penggunaan anggaran covid-19.

Bahkan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) meminta KPK, Kejaksaan, hingga polisi menindak tegas pelak Korupsi.

Namun ia meminta agar jangan gigit yang tidak salah terkait kasus Korupsi.

Presiden Jokowi mempersilakan penegak hukum untuk menindak tegas pejabat dan aparat pemerintah yang melakukan tindak pidana Korupsi.

• Ada Anies, Sandiaga Uno, hingga Khofifah, Refly Harun Sebut yang Anti Korupsi dan Tidak Anti Kritik

• 2 Kali Presiden & Punya Bisnis Mebel, Berapa Kekayaan Jokowi Kini? Ada Hal Menarik Soal Mobil Esemka

• Dipanggil Jokowi, Ini Tulisan Adian Napitupulu yang Kritik Habis Erick Thohir dan Garuda Indonesia

• Pelaku Penyiraman Air Keras hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Ini Sindiran Novel Baswedan pada Jokowi

"Kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk Korupsi, ada mens rea, maka silakan bapak ibu digigit dengan keras," kata Jokowi kepada dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 lewat video conference, Senin (15/6/2020.

Acara tersebut diikuti oleh para penegak hukum baik dari unsur kepolisian, kejaksaan, KPK, hingga penyidik PNS.

"Uang negara harus diselamatkan. Kepercayaan rakyat harus terus kita jaga.
Tugas Bapak Ibu dan saudara-saudara para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK, penyidik PNS adalah menegakkan hukum," kata dia.

Kendati demikian, Jokowi meminta para penegak hukum untuk lebih mengedepankan aspek pencegahan.

Menurut Presiden, tata kelola yang baik untuk mencegah para birokrat terjerat Korupsi harus didahulukan.

"Saya ingatkan jangan menggigit orang yang tidak salah.

Jangan menggigit yang tidak ada mens rea.

Juga jangan menyebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya," kata dia.

Presiden Jokowi menyebut, salah satu yang perlu diawasi oleh para penegak hukum adalah dana sebesar Rp 677,2 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk percepatan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Sebab, jumlah anggaran yang digelontorkan ini tidak sedikit.