Beda Data Pasien Positif Covid-19 Surabaya, Ini Pernyataan Gugus Tugas Risma dan Anak Buah Khofifah

TRIBUNKALTIM.CO - Perbedaan data jumlah pasien positif covid-19 di Surabaya antara Pemkot dan Pemprov, begini pernyataan Gugus Tugas Risma dan anak buah Khofifah

Ada perbedaan data jumlah pasien positif covid-19 di Surabaya antara Pemprov Jawa Timur ( Jatim ) dengan data Pemkot Surabaya.

Bahkan perbedaan ini, tak jarang berbeda hingga lima puluh persen, begini pernyataan Gugus Tugas di wilayah Risma dan bantahan dari anak buah Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim.

Seperti dikutip dari surya.co.id, data konfirmasi positif virus Corona di Surabaya ternyata berbeda antara tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 kota dan Jatim. 

Selisih data virus Corona di Surabaya antara pemprov dan Pemkot itu tak jarang berbeda hingga lima puluh persen.

Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan temuan perbedaan data itu lantaran pihaknya melakukan kroscek di lapangan begitu dapat data update dari Gugus Tugas di Jatim.

• Perbandingan Anggaran Covid-19 di Surabaya Raya: Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Anggaran Risma Minim?

• Rasio Tracing covid-19 di Surabaya Terendah di Jatim, Gugus Tugas Jatim Ngenes, JK Ingatkan Hal Ini

• Beda Nasib Pelanggar Aturan Masa Transisi Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, Alasan Risma tak Ada Denda

• Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi di Indonesia, 4 Rekomendasi Gugus Tugas Jatim untuk Risma

Dia mempertanyakan data confirm covid-19 dari Gugus Tugas Provinsi Jatim yang tidak sinkron dengan data Gugus Tugas Surabaya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya itu menyebut, misalnya pada 14 Juni 2020, data yang diterima sebanyak 180 kasus confirm warga Surabaya. Setelah dicek, di lapangan hanya 80 orang.

Lalu, pada 15 Juni 2020, data confirm yang diterima 280 orang, dan setelah dicek hanya 100.

Kemudian, pada 16 Juni 2020, pihaknya menerima data 149 kasus terkonfirmasi warga Surabaya dan setelah dicek ternyata hanya ada 64 orang.

Hasil itu didapat setelah Puskesmas melakukan kroscek di lapangan. Dari hasil itu, didapati hasil yang tidak sinkron antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya.

Ini menjadi pola yang dilakukan, di mana setelah menerima laporan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Jatim, pihaknya memang langsung melakukan pengecekan lewat Puskesmas masing-masing.

Feny mengatakan, tidak sinkronnya data antara Pemkot dan Pemprov ini juga disebabkan, karena ada nama maupun alamat yang ganda.

Bahkan, ada pula data yang setelah di-tracing ternyata orang itu sudah tidak tinggal domisili di Surabaya, meski masih menggunakan KTP Surabaya.

Dia berharap hal-hal semacam ini dapat menjadi perhatian. Sebelum disampaikan kepada publik terkait update kasus, dia meminta validitas data dipastikan terlebih dahulu. Sehingga, publik juga tidak kebingungan.