Diduga Serang Pribadi, Ketua Komisi I DPRD Tetap Terima Aspirasi Mahasiswa PMII

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Perwakilan anggota DPRD Kaltim dari Komisi I,II dan IV sempat bersitegang dengan mahasiswa PMII dalam pertemuan mediasi, Kamis (25/6/2020).

Mahasiswa sempat mengkritik kinerja para anggota dewan dalam permasalahan anggaran covid-19.

Bahkan Ketua Komisi I Jahidin pun geram ketika mahasiswa mengatakan telah memilih di dapilnya.

"Kita merespon apa yang diperjuangkan. Cuma ada yang ngomong saya yang memilih lalu saudara duduk Di DPRD. Itu kan menyerang ke pribadi saya. Yang ngomong belum tentu memilih saya," katanya.

Baca Juga

Ketua Komisi I DPRD Kaltim Kecewa Statemen Dosen FE Unmul Adji Sofyan, PMII Mediasi dengan Dewan

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Tegaskan MBS Segera Laporkan Keuangan, Berikut Alasannya

Namun demikian, ia tetap merespon aspirasi dari mahasiswa.

"Ini adalah desakan masyarakat Kalimantan Timur yang didukung adik-adik mahasiswa," katanya.

Untuk itu, pihak menyiapkan data pendukung sebelum dikirimkan ke pemerintah. Tujuannya agar bisa menjadi masukan pemerintah dalam mengambil keputusan.

Sebelumnya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) Komisariat Universitas Mulawarman ( Unmul ) geruduk gedung DPRD Kaltim, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis (25/6/2020). Sekitar puluhan mahasiswa berdemo di depan gerbang Kantor DPRD Kaltim Kamis pagi.

Mereka ini para mahasiswa menuntut agar DPRD Kaltim segera menyurati pemerintah pusat untuk segera menurunkan tarif tol Balikpapan Samarinda atau yang biasa juga dikenal dengan sebutan Tol Balsam. 

"Kita mendesak DPRD Provinsi Kaltim Menyurati pemerintah pusat menurunkan tarif tol. Masyarakat Masih mending anggaran 3 triliun untuk masyarakat pinggiran. Bayangkan sopir travel yang sedikit harus melewati jalan tol," ucap salah satu orator.

Baca Juga: Keluhkan Biaya Rumah Sakit, Sopir di Terminal Batu Ampar Balikpapan Ikuti Rapid Test Covid-19 Gratis

Hingga berita ini diturunkan TribunKaltim.co, para pendemo masuk ke area gedung DPRD Kaltim untuk melakukan mediasi dengan Anggota DPRD Kaltim. (*)