Tito Karnavian Tak Nyaman Didukung Johan Budi, Tak Cari Dukungan DPR Soal Reshuffle Kabinet Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Tito Karnavian tak nyaman didukung Johan Budi, tak cari dukungan DPR soal reshuffle kabinet Jokowi.

Mendagri Tito Karnavian angkat bicara soal isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Sebelumnya, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Johan Budi menyampaikan harapannya agar Tito Karnavian tak terkena gerbong reshuffle.

Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan ancaman reshuffle karena geram dengan kinerja beberapa menterinya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan ketidaknyamanannya saat disinggung isu reshuffle kabinet saat mengikuti rapat tingkat I dengan DPR RI, Selasa (30/6/2020).

Pernyataan itu dilontarkan Tito Karnavian karena isu reshuffle kabinet belakangan ramai diperbincangkan setelah Presiden Jokowi menyampaikan kekecewaannya.

• Pengawalan Ketat TNI - Polri ke 105 TKA China yang Tiba di Sulawesi Utara, Anggota DPRD Ikut Demo

• Soal Reshuffle, Mardani Ibaratkan Jokowi Pelatih Barcelona, Effendi Gazali Sebut Presiden Liverpool

• Kabar Gembira Dibalik Tingginya Kasus Virus Corona di Surabaya, Jajaran Risma Beber Soal ODP dan PDP

• Anak Buah Risma Bongkar Fakta Baru Penularan Virus Corona di Surabaya, Menyangkut Orang Kaya

Di sela-sela rapat, orang nomor satu di Kemendagri itu sempat menyinggung soal isu reshuffle kabinet karena mendengar ada yang mengatakan bahwa dirinya lebih mengutamakan rapat di DPR ketimbang rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi.

Tito merasa perlu meluruskan itu dan menyatakan bahwa kehadirannya di rapat di DPR berdasarkan instruksi Presiden dan telah minta izin.

"Ini saya sudah meminta izin," ujar Tito, Selasa (30/6/2020).

Dalam keterangan yang dikeluarkan Kemendagri, mantan Kapolri itu mengungkapkan bahwa Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden.

Ia menghormati apapun keputusan atasannya tersebut dan percaya jabatannya tersebut merupakan amanah. Tito mengungkapkan dirinya tidak pernah mencari dukungan.

Menghadiri rapat di DPR diungkapkannya sudah minta izin Presiden untuk tidak ikut rapat di kabinet dan tidak bisa dikaitkan dengan isu atau wacana reshuffle.

“Kemarin ada yang menyampaikan, saya agak sedikit kurang nyaman mengenai masalah isu reshuffle nanti teman-teman kira ada pesanan dari saya, tidak,” ungkap Tito Karnavian.

“Saya sama sekali tidak pernah meminta pada teman-teman di DPR menyampaikan pendapat lain-lain tidak, semata-mata mungkin spontan.

Saya sebagai Mendagri hanya bekerja saja," lanjutnya.

Menghadiri rapat tentang Perppu dikatakannya karena pembahasan Perppu kali ini adalah yang sangat penting yang menjadi landasan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

"Perppu ini pembahasan ini amat menentukan proses menjadi undang-undang agar memiliki landasan yang kuat untuk Pilkada 9 Desember 2020," ujarnya Mendagri.

Sebagai Mendagri, ia mengaku berusaha melaksanakan salah satu tugas utama saat ini untuk mengawal pelaksanaan Pilkada agar berlangsung secara Luber Jurdil dan Aman Covid-19.

"Jadi sekali lagi saya hanya bekerja saja.

Masalah yang lain-lain, jabatan dari Allah SWT dan keputusan hak prerogatif dari Bapak Presiden, kita harus hormati," ujarnya.

Permintaan Johan Budi

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Johan Budi mengusulkan Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian tidak diresuhffle dari Kabinet Indonesia Bersatu.

Pernyataan ini disampaikan Johan dalam rapat kerja Komisi II dengan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020).

• Hari Ini Senin 29 Juni 2020, Ahok BTP Berulang Tahun, Komisaris Pertamina Ini Genap Berusia 54 Tahun

• 15 Vaksin Virus Corona Sudah Uji Klinis, Pengiriman Dimulai Akhir 2020, Negara Uni Eropa Sudah Pesan

• Beredar Video Rhoma Irama Nyanyi di Acara Sunatan, Bupati Geram, Polisi: Bukan Manggung tapi Tamu

• Waspada Gejala Baru Virus Corona, Ringan tapi Tidak Sembuh-sembuh, Terjadi pada Sejumlah Pasien

"Tentu saja saya juga usul Pak Mendagri tidak direshuffle.

Soalnya saya dengar akan ada reshuffle," kata Johan Budi.

Awalnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung akan menutup rapat kerja, karena rapat tersebut tidak dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Namun, Johan melakukan interupsi dan menyatakan dirinya setuju dengan keputusan Ketua Komisi II.

Ia menilai, ketidakhadiran Menkumham dalam rapat kerja terkait pembahasan Perppu tentang Pilkada adalah persoalan komitmen.

Johan Budi mengatakan, apabila pemerintah tidak memiliki komitmen dengan ketidakhadiran Menkumham, maka sebaiknya Pilkada pada 9 Desember 2020 ditunda.

"Ini soal wibawa Komisi II. Kita ini tidak punya wibawa kalau dilecehkan seperti ini, tidak ada kejelasan dan yang minta ditunda 9 Desember adalah pemerintah," ujar Johan.

"Artinya kalau yang minta saja tidak punya komitmen, saya kira ini perlu ada sikap tegas kita kalau tidak juga hadir, apakah nanti ada keputusan mengenai penundaan 9 Desember," lanjut dia.

Lebih lanjut, Johan mengusulkan agar Komisi II melayangkan surat teguran terhadap Menkumham.

Lalu, ia melontarkan usulan agar Mendagri tidak diresuhffle dari kabinet kerja.

• Jokowi Jengkel, Hingga Kepikiran Reshuffle Kabinet, Kinerja Menteri Tak Ada Progres Signifikan

• RUU HIP Menuai Polemik, Bisa Dibatalkan? Pakar Hukum Tata Negara Beri Paparan, Singgung DPR & Jokowi

• Jokowi Beri Waktu 2 Minggu untuk Turunkan Angka Covid-19 Jatim, Risma: Surabaya, Sudah Mulai Turun

"Yang kedua, jika Komisi II simpulkan ada surat teguran kepada Menkumham melalui Presiden, melalui lembaga DPR tentunya, tentu saja saya juga usul Pak Mendagri tidak direshuffle soalnya saya dengar akan ada reshuffle," pungkas dia.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Disinggung Isu Reshuffle Kabinet, Tito: Itu Hak Prerogatif Presiden, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/30/disinggung-isu-reshuffle-kabinet-tito-itu-hak-prerogatif-presiden.