Dugaan Suap Pengadaan Barang & Jasa di Kutai Timur, Bupati Kutim dan Istri Ditangkap KPK di Jakarta

Firli Bahuri mengatakan, informasi lengkap terkait operasi tangkap tangan tersebut akan disampaikan lebih lanjut.

"Kami akan sampaikan semuanya setelah pengumpulan keterangan dan barang bukti selesai," ucap Firli Bahuri.

Sebelumnya beredar kabar bahwa tim penindakan KPK tengah bergerak di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Sementara itu berdasarkan informasi yang dihimpun TribunKaltim.co, terdapat beberapa bangunan yang disegel KPK.

Diantaranya adalah rumah jabatan Bupati Kutai Timur di kawasan pemerintahan Bukit Pelangi.

Dari pantauan wartawan Tribunkaltim.co di rumah jabatan Bupati Kutai Timur, Kamis (2/7/2020) tengah malam, kondisinya terlihat terlihat sepi.

Mobil dinas yang biasa ditumpangi Bupati Kutai TImur, Ismunandar, juga tak terlihat di halaman rumah jabatan.

Hanya ada petugas satpol PP yang berada di pos depan rumah jabatan Bupati Kutai Timur.

Namun saat TribunKaltim.co mencoba masuk, petugas tidak memperbolehkan.

Lalu dari pantauan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang masih berada di kawasan Bukit Pelangi, juga tampak banyak polisi yang berjaga, Kamis (2/7/2020) jelang tengah malam.

Penyegelan di beberapa ruang kerja di lingkungan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) Kabupaten Kutai Timur, dibenarkan oleh Sekretaris BPKAD Kutim, Hamdan yang dikonfirmasi melalui telepon seluler, Jumat (3/7/2020) pagi.

• Ketua KPK Benarkan Ada OTT Kamis Malam, Rumah Bupati Kutai Timur Dikabarkan Disegel

Garis KPK RI terpasang di ruang kerja Kepala BPKAD, Suriansyah atau yang biasa disapa H Anto dan ruang kerja Kabid Perbendaharaan, Salehuddin.

Semua pegawai dilarang melintas masuk ke dalam area kantor, terutama ruang kerja yang sudah dipasangi segel, bertuliskan ruangan ini dalam pengawasan KPK.

"Benar disegel tadi malam, tapi saya belum ke sana melihat langsung. Saya juga belum bisa berikan info lanjutannya," kata Hamdan.

Informasi lain, berkas-berkas di dalam perbendaharaan juga dikumpulkan dan dimasukkan dalam kotak transparan yang bertuliskan KPK RI.