Insiden Musik di Bogor, Ridwan Kamil Ikut 'Serang' Rhoma Irama: Kalau Semua Begitu yang Repot Siapa?

TRIBUNKALTIM.CO  - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut mengomentari masalah pedangdut Rhoma Irama dan Bupati Bogor Ade Yasin terkait pertunjukan musik di Kabupaten Bogor.

Seperti diketahui Bupati Bogor Ade Yasin meminta kepada tim gabungan dari kepolisan untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam acara tersebut.

Rhoma Irama hadir dalam acara tersebut sebagai tamu undangan dari tuan rumah yang juga sahabatnya di grup Soneta.

Rhoma tampil bernyanyi di panggung dalam acara khitanan tersebut. 

• Sebelum Idham Azis Musnahkan 1 Ton Sabu, Jenderal Polisi Mendadak Dekati Tersangka, Amarah Memuncak

• PNS, TNI, Polri Tak Usah Khawatir, Menkeu Sri Mulyani Sudah Anggarkan Gaji ke-13, Kapan Pencairan?

• Diciduk KPK, Ini Jejak Ismunandar, Karier Melejit Sejak di Birokrat hingga Jadi Bupati Kutai Timur

• Siap-siap! Kapan SKB CPNS Digelar Akhirnya Dirilis, Ada yang Unik tentang Jenis Soal, Cek Kisi-kisi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun ikut angkat suara soal insiden pertunjukan musik yang dihadiri raja dangdut Rhoma Irama dan artis lain di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di wilayah Kabupaten Bogor.

Ia mengatakan, semua pihak yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya acara tersebut sudah diperiksa secara proporsional oleh pihak kepolisian.

"Kasus di Bogor sudah ditindaklanjuti kepolisian untuk memetakan secara proporsional siapa yang bertanggung jawab terhadap tindakan yang punya potensi menggangu kewaspadaan kita dalam mengendalikan Covid-19," ujar Emil, sapaan akrab Ridwan dalam konferensi pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (3/7/2020).

Emil mengaku telah memerintahkan Gugus Tugas Provinsi untuk berkoordinasi dengan Gugus Tugas Kabupaten Bogor. Salah satunya untuk melakukan rapid test bagi tiap orang yang hadir dalam acara tersebut.

Ia menegaskan bahwa sikap tidak disiplin semacam itu akan merepotkan banyak pihak.

Terutama Pemerintah yang harus susah payah menyediakan alat tes.

"Ini contohnya, pada saat ada pelanggaran yang repot siapa? Kepala daerah harus mencari rapid test, PCR, bayangkan kalau semua orang melakukan tindakan pelanggaran seperti itu, bubar acara harus di-rapid test. Itu akan melelahkan dan menghabiskan sumber daya," tutur Emil.

Ia pun menyayangkan adanya insiden tersebut.

Apalagi Pemerintah tengah berupaya mencukupi kebutuhan alat tes bagi orang dalam pemantauan dan pasien dalam pemeriksaan.

"Sementara kami sedang fokus karena keterbatasan rapid dan PCR kepada ODP, PDP keluarganya, tracing-nya. Ini imbauan kepada warga Jabar, jangan melakukan kegiatan yang berpotensi membawa kerumunan terlalu besar tanpa protokol kesehatan," kata Emil.

• PNS, TNI, Polri Tak Usah Khawatir, Menkeu Sri Mulyani Sudah Anggarkan Gaji ke-13, Kapan Pencairan?

• Dugaan Suap Pengadaan Barang & Jasa di Kutai Timur, Bupati Kutim dan Istri Ditangkap KPK di Jakarta

• Bupati Kutim Kena OTT KPK Bersama Sang Istri, Kekayaan Ismunandar Naik Pesat Sejak Jadi Bupati

• Jadwal Acara TV Hari Ini Jumat 3 Juli, SCTV RCTI GTV ANTV: Triple 9, Film India & Film Korea Howling