Tanggapi Dingin Isu AHY Masuk Kabinet Jokowi, Wasekjen Partai Demokrat: Masih Ada yang Lebih Penting

TRIBUNKALTIM.CO - Wacana seputar reshuffle kabinet yang dilontarkan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) masih menjadi perbinncangan hangat.

Diberitakan, Presiden Jokowi telah membuka opsi melakukan reshuffle kabinet ke para Menteri yang dinilai kinerjanya tak meningkat selama menghadapi krisis karena pandemi akibat virus Corona atau covid-19.

Sejumlah nama pun diisukan muncul untuk masuk menggantikan Menteri tersebut kedalam kabinet Indonesia Maju.

Salah satunya yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

• Prediksi Menteri yang tak Kena Reshuffle, Ada Erick Thohir, Retno Marsudi, Bagaimana dengan Prabowo?

• Politisi PKB Soroti Peran Menteri Pendidikan, Kesehatan, Agama, Singgung Reshuffle Kabinet Jokowi

• Partai Koalisi Jokowi Minta 3 Menteri Dicopot Pantas Menjadi Kiai Malah Jadi Menteri

• Survei Ini Rilis Siapa Menteri Paling Layak Dicopot Jokowi, Bukan Erick Thohir, Luhut, Atau Nadiem

Memanggapi isu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk kabinet Jokowi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon angkat bicara.

Menurutnya, isu munculnya nama AHY tidak perlu ditanggapi dengan serius.

Terlebih, nama-nama itu dari sumber yang tidak diketahui dengan jelas.

"Aduhh.., kita tidak tahu menahu soal beredarnya daftar nama-nama itu ya. Rasanya tidak perlulah kita menanggapi hal-hal yang sumbernya tidak jelas gitu ya. Apalagi soal reshufle itu kan sepenuhnya kembali kepada Presiden," kata Jansen Sitindaon kepada Tribunnews.com, Minggu (5/7/2020).

Jansen menilai, Partai Demokrat tak ambil soal isu reshuffle.

Menurutnya, hal terpenting yang dilakukan pemerintah yakni melalukan kerja maksimal dalam menghadapi krisis akibat pandemi Corona.

"Bagi kami Demokrat, mau ada reshufle atau tidak, yang penting penanganan soal covid ini diseriusi oleh Pemerintah. Itu yang jauh lebih penting saat ini dibanding soal gonjang ganjing politik terkait reshufle ini," jelas Jansen.

Ia juga menilai, jangan sampai persoalan pokok soal penanganan covid-19 ini tidak tuntas, dan sibuk membahas berlarut-larut soal reshufle kabinet.

"Jadi mari kita kembali ke masalah utamanya," kata Jansen.

• SERENTAK, Jadwal Masuk Sekolah Ajaran Baru SD, SMP, dan SMA/SMK Dimulai 13 Juli 2020, Terapkan PJJ

• Desak Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet, Anggota DPR RI Sebut 2 Jenderal Layak Dicopot dari Menteri

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para Menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para Menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Lebih lanjut, Presiden mengajak para Menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi covid-19.

Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1-2 hari lalu growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya. Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.

"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi.

• WHO Turun Investigasi, China Akhirnya Mengaku Virus Corona Bukan dari Wuhan, Tapi dari Benua Ini

• Lion Air Group dan Citilink Adakan Layanan Rapid Test, Syarat dan Ketentuan, Ada yang harus Bayar

Anggota DPR RI Sebut 2 Jenderal Layak Dicopot dari Menteri

Presiden Jokowi didesak lakukan reshuffle kabinet, imbas kemarahannya keapda jajaran Menteri.

Jika reshuffle kabinet diterapkan Jokowi, maka ada dua nama Jenderal layak dicopot dari Menteri.

Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq menyinggung tiga nama Menteri yang dianggap layak dicopot karena kinerjanya dinilai kurang baik.

Adapun dua dari tiga nama Menteri itu merupakan sosok Jenderal purnawirawan TNI AD.

Bukan Prabowo Subianto, melainkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Agama Fachrul Razi.

Dua nama diatas merupakan Menteri yang berlatarbelakang militer.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto merupakan purnawirawan Jenderal bintang tiga atau pangkat terajhirnya Letjen TNI.

Sedangkan Fachrul Razi yang merupakan seorang Jenderal penuh dengan jabatan terakhir di militer adalah Wakil Panglima TNI.

"Nah kalau pun Menteri-Menteri yang harus diganti, sebenarnya publik sudah sangat tahu.

Ada beberapa Menteri yang pantas menjadi kiai malah jadi Menteri.

Menteri Kesehatan maksudnya," ujar Maman, dalam diskusi Polemik Trijaya 'Menanti Perombakan Kabinet', Sabtu (4/7/2020).

Dia juga menyebut ada Menteri yang harus di-reshuffle karena keMenteriannya mengajukan anggaran tambahan saat masa pandemi covid-19, namun programnya sama sekali tidak menyentuh masalah covid-19.

Secara terang-terangan, Maman mengatakan keMenterian tersebut adalah KeMenterian Agama yang dipimpin Jenderal Fachrul Razi.

Bahkan politikus PKB ini sampai berani mengatakan KeMenterian Agama tak punya sense of crisis.

"Bayangin ada keMenterian mengajukan anggaran tambahan di situasi pandemi, kita sisir programnya tidak satupun menyentuh pandemi.

Saya sebutin KeMenterian Agama. KeMenterian Agama itu tidak punya sense of crisis pandemi," kata dia.

Menurutnya keMenterian tersebut tak memiliki sense of crisis karena tak memperhatikan nasib kiai, ustaz hingga guru ngaji yang menjadi salah satu kelompok terdampak pandemi.

Maman menceritakan ada beberapa yang melaporkan padanya harus membatalkan hingga 70 pengajian karena pandemi covid-19.

Padahal dengan memperhatikan para kiai hingga guru ngaji, pemerintah dapat menjadikan mereka sebagai ujung tombak dalam mensosialisasikan bahaya covid-19.

"Gara-gara kiai tidak dilibatkan, seorang ibu yang pulang dari dapat bantuan covid-19 sempat saya tanya, 'Bu dapat berapa?' kemudian ibu itu menjawab 'Rp600 ribu Kang Maman dari program covid.

Mudah-mudahan tahun depan ada lagi ya kang, dan covidnya tetap sehat sejahtera'. Kan gila banget," jelasnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI itu mengatakan Menteri yang harus di- reshuffle pada urutan pertama adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, kemudian diikuti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, serta Menteri agama.

"(Yang pertama) Menteri kesehatan.

Kalau saya melihat Menteri agama lebih di programnya.

Kalau yang lebih penting Menteri kesehatan menurut saya," kata dia.

"Yang kedua Menteri pendidikan. Menteri pendidikan itu harus sangat dibawahi bahwa belajar jarak jauh itu tidak menyelesaikan masalah, malah terjadi lost education," tandasnya.

Klaim Moeldoko kinerja mulai meningkat

Sementara itu epala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan ada perbedaan setelah Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) marahi kabinetnya.

Moeldoko mengatakan, kinerja para Menteri telah meningkat signifikan setelah diancam reshuffle oleh Jokowi.

Menurut Moeldoko, kerja para Menteri semakin cepat untuk memenuhi target yang telah ditentukan oleh Presiden.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung anggaran Kemenkes yang belum dipakai untuk penanganan covid-19, dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Kamis (18/6/2020), ditayangkan Minggu (28/6/2020). (Capture YouTube Sekretariat Presiden)

"Alhamdulillah sudah ada perkembangan cukup signifikan setelah dicambuk kemarin.

Pasti semangat. Yang tadinya kecepatan 10 mungkin sekarang sudah 100," kata Moeldoko dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (2/7/2020).

Moeldoko menuturkan, para Menteri langsung mengintrospeksi kinerja masing-masing, begitu ditegur Presiden saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, pada Kamis (18/6/2020).

Para Menteri pun tak sibuk mencari alasan dan pembelaan, sehingga fokus memperbaiki kinerja masing-masing.

"Lebih pada masing-masing Menteri introspeksi diri. Semuanya melakukan introspeksi atas kinerja masing-masing. Itu yang lebih diutamakan.

Bukan membela diri, bukan mencari excuse," ujar Moeldoko.

"Sebenarnya yang dilakukan para Menteri ialah bagaimana melakukan koreksi ke dalam.

Perbaikan sistem dan metode. Bagaimana mencari terobosan-terobosan baru sehingga semuanya berjalan dengan efektif dan efisien.

Itu yang benar-benar diinginkan Presiden," lanjut mantan Panglima TNI itu.

Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para Menterinya, saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam.

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para Menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini.

Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi covid-19 dan dampaknya terhadap perokonomian.

"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Jokowi.

"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucap Presiden.

Lantas, langkah luar biasa apa yang bisa dilakukan Jokowi?

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, langkah extraordinary itu bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu, bahkan pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle.

Ia menyampaikan ancaman reshuffle bagi Menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Jokowi.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Isu AHY Masuk Kabinet Jokowi, Wasekjen Demokrat: Aduh . . . dan Tribunnews.com dengan judul Politikus PKB Usulkan 3 Menteri Non-Parpol Ini Di-reshuffle