Jumat, 10 April 2026

Pilkada Balikpapan

Pencairan Anggaran APD Pilkada 2020 Bertahap, KPU Balikpapan Baru Terima Rp 1,7 Miliar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebelumnya mengajukan anggaran untuk memenuhi protokol kesehatan Pilkada 2020

TRIBUNKALTIM.CO/MIFTAH AULIA ANGGRAINI
Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha. 

TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebelumnya mengajukan anggaran untuk memenuhi protokol kesehatan Pilkada 2020.

Ini ditujukan pada Pemerintah Pusat melalui KPU RI sebesar Rp 13,5 miliar.

Beberapa waktu lalu KPU Balikpapan telah menerima pencairan anggaran tersebut sebesar Rp 1,7 miliar dari total anggaran yang diajukan.

Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha mengatakan, anggaran inilah yang akan digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan protokol kesehatan pada tahapan Pilkada Kota Balikpapan.

"Iya, sudah cair Rp 1,7 miliar karena memang yang banyak menelan anggaran masih nanti di bulan Desember," kata Noor Thoha.

Baca juga:

Andi Harun Enggan Komentari Video Zulkifli Hasan Untuk Menangkan Barkati-Darlis di Pilkada Samarinda

Antisipasi Pelanggaran Hukum, KPU Balikpapan Gelar Bimtek Pengelolaan Anggaran Penyelenggara Pilkada

KPU Samarinda Nyatakan Pasien Positif Covid-19 Tidak Gugur jadi Pemilih di Pilkada Serentak 2020

Anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan awal seperti pengadaan masker, hand sanitizer, sarung tangan hingga face shield.

Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) ini dimulai pada pelantikan serta orientasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panita Pemungutan Suara (PPS).

"Jadi Rp 1,7 miliar itu untuk menanggulangi kegiatan awal dan cairnya bertahap. Kalau pengadaan awal ini kan bisa penunjukkan langsung atau swakelola," jelasnya.

Lelang pengadaan, lanjut Noor Thoha, akan dilaksanakan untuk pengadaan alat protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan suara pada 9 Desember 2020 mendatang.

"Yang pasti usulan anggaran itu cairnya bertahap. Kami belum tahu, apakah usulan itu dipenuhi semuanya, tapi kami pasti menyesuaikan," ujarnya.

Terlebih protokol kesehatan selama masa pandemi covid-19 telah melekat sejak tahapan Pilkada kembali berjalan atau ketika pelantikan dan orientasi tugas PPK - PPS.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved