Eksklusif Bersama Anggota DPD RI Aji Mirni Mawarni: Soal RUU HIP, Kami di DPD Satu Suara Menolak

Apa yang diperjuangkan di DPD?

Kita lagi memperjuangkan RUU Cipta Kerja. RUU ini dibuat dari peleburan 17 undang-undang. Harapan kami bahwa tetap mempertimbangkan wewenang daerah, dan kesejahteraan di daerah.

Kewenangan daerah yang diperjuangkan, sekarang perizinan di pusat. Kebijakan ini untuk memperpendek birokrasi, tidak masalah, tapi bisa komitmen.

Jika perizinan dikeluarkan pusat apakah  berpedoman pada RTRW di daerah? Dikhawatirkan komitmen itu tidak patuhi, karena daerah itu punya RTRW sendiri.

Kedua berkaitan kesejahteraan, UMKM dan koperasi tidak ada lagi, nanti tersentralisasi. Kita sudah otonomi daerah.

Saya harap RUU Cipta Kerja juga digunakan daerah, jadi harus mempertimbangkan daerah.  Selain itu, tidak ada masukan masyarakat. Coba kita lihat masukan pengusahan ke atas.

Ekonomi makro dan mikro harus sejalan, tetapi harus memperhatikan ekonomi yang menengah ke bawah.

Menurut Anda, apa sisi positif dan negatifnya dari RUU Cipta Kerja?

Kalau artinya sentralisasi dana kita dibatasi 3 persen, sebelum otonomi daerah terjadi apa kata pusat. Berkembangnya kita tidak cepat, perkembangan pembangunan tidak cepat. Itu khawatirannya.

Terkait RUU Haluan Idiologi Pancasila (HIP), bagaimana respon DPD?

Kita satu suara menolak harus dikeluarkan dari Prolegnas, karena RUU HIP ini menggerus Pancasila, karena banyak dasar yang multitafsir.

Kita punya UUD 1945, kita punya banyak pandangan.

Sebenarnya HIP banyak menunda, kalau kami (DPD) menolak. Yang kami kecewa, kenapa ribut soal Pancasila, kok tiba-tiba ada HIP.

Kami tidak mau kecolongan lagi seperti UU Minerba ini disahkan saat lockdown.

Makanya RUU HIP kita pelototi, apalagi saya di Komite II, bidang saya kehutanan, perdagangan,  Kementerian PUPR, Kementerian ESDM.

• MUI Balikpapan Ajak Warga Dukung Maklumat Pusat, Tolak RUU HIP dan Pertahankan Ideologi Pancasila

• Anggota DPD Aji Mirni Mawarni Berkunjung ke Tribun Kaltim, Curhat soal RUU Cipta Kerja dan RUU HIP

• PDIP Beber PKS Setuju, Mardani Ali Sera Akui Partainya Dukung RUU HIP dengan 2 Syarat, Tapi Ditolak