Mendagri Kesal Anggaran Pilkada Kutim Belum Cair 100 Persen, Ini Kata Plt Bupati Kutim

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN-Rapat Koordinasi (Rakor) Pilkada serentak yang bertempat di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (18/7/20) nampaknya membuat Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian kesal.

Pasalnya, ia menerima laporan bila pencairan anggaran untuk Pilkada serentak belum mencapai 100 persen.

Yang menjadi sasaran adalah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantam Timur. Kabupaten Kutai Timur sempat membuat heboh setelah Bupati Ismunandar tertangkap tangan KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu.

Penyebab Tito Karnavian kesal karena pencairan dana Pilkada Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur yang belum 100 persen.

Dari laporan yang diterimanya, pencairan dana untuk Pilkada berdasar kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Dana (NPHD) kabupaten Kutai Timur dinilai belum maksimal.

Ini dibuktikan bahwa pencairan dana itu baru progres keseluruhan baru sebesar 60 persen. Rinciannya untuk KPU 42,20%, Bawaslu 41,78%, dan untuk dana keamanan baru 4,67%.

Baca Juga: NEWS VIDEO Maju Pilkada Sulawesi Tengah, Aldi Taher Ingin Fokus Benahi Sektor Pariwisata

Baca Juga:NEWS VIDEO Bertemu Mendagri Walikota Balikpapan Belum Dapat Kepastian Soal Tambahan Anggaran Pilkada

"Saya minta Ditjen Keungan Daerah tolong dicek, kita akan bongkar isi kasnya , karena disini saldo tertera hanya Rp 58,76 miliar," ujarnya, Sabtu (18/7/20).

Mantan Kapolri itu pun turut kebingunan dan mempertanyakan kemana dana itu dilarikan. Pasalnya saldo kas dan APBD Kutai Timur sangat berbanding terbalik.

Dimana diketahui, setelah hasil refocusing anggaran covid-19, Kabupaten Kutai Timur masih diurutan kedua tertinggi setelah Kabupaten Kutai Kertanegara yakni memiliki APBD senilai Rp 2,5 triliun.

"Yang menjadi pertanyaan saya, cek APBD ternyata Kutim nomor dua terbesar setelah Kukar, tapi di kasnya hanya ada Rp 58 miliar saya bingung. Sementara kas kota lain ini masih tinggi," bebernya.

Ia pun meminta segenap jajarannya untuk bisa mendalami masalah pencairan dana Pilkada di kabupaten itu.

Bahkan dari nada bicaranya, Tito tampak geram dan tak segan untuk menurunkan Irjennya.

Ia juga meminta Inspektorat dan Gubernur mengecek kemana larinya dana Pilkada Kabupaten Kutai Timur.

Ia mengingatkan bahwa jangan sampai mengutamakan proyek lain sehingga agenda politik nasional menjadi disepelekan.

"Disrekrimsus cek, lidik kemana larinya anggaran buat apa saja dibayarnya sehingga hanya sisa Rp 58,6 miliar. Ini satu-satunya daerah yang dana pencairan Pilkadanya terendah," terangnya.

"Kami akan warning betul, kalau perlu Irjen saya turun. kalau ada pelanggaran pidana. Ini bisa kita bedah kemana larinya uang itu," tegasnya. (*)

Kas Daerah Hanya Rp 18 Miliar

Sementara itu, Plt Wakil Bupati Kutim H Kasmidi Bulang ST MM mengatakan, dirinya baru mengetahui posisi anggaran Kutai Timur, sejak diangkat menjadi Pelaksana tugas (Plt) Bupati. Itu pun baru berjalan sepekan.

“Masalah ini, kita berangkatnya dari adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT). Saya diangkat menjadi pelaksana tugas, karena ada OTT. Itu pun baru seminggu lebih. Saat itulah saya baru dapat laporan soal kas daerah yang hanya Rp 18 miliar,” kata Kasmidi Bulang saat ditemui di kediamannya.

Dengan angka Rp 18 miliar, banyak prioritas yang harus dibayarkan Pemkab Kutai Timur, seperti honor, gaji, insentif dan kewajiban utang pada pihak ketiga, termasuk untuk penyelenggaraan Pilkada nanti.

Baca Juga:Tito Karnavian Ingatkan Kontestan tak Patuhi Protokol Kesehatan Bakal Didiskualifikasi dari Pilkada

Baca Juga:Gibran Dapat Rekomendasi Megawati di Pilkada Solo, Ini Respons Ketua DPC PDIP, Sempat Dukung Purnomo

“Kita belum keluarkan yang Rp 18 miliar, untuk saving anggaran. Jangan sampai ada kejadian luar biasa kita tidak bisa bergerak,” kata Kasmidi Bulang.

Selain itu, untuk pencairan anggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus dipegang seorang pelaksana tugas.

Sementara hingga saat ini masih dipegang pelaksana harian. “Saya sendiri baru Plt minggu lalu. Rencananya, Senin (20/7/2020), baru akan menunjuk bu Yuli sebagai Plt agar masalah keuangan bisa diselesaikan,” ujarnya.

Menjawab kekhawatiran Mendagri soal adanya kemungkinan pengalihan anggaran Pilkada untuk pembayaran proyek, Kasmidi mengaku ia tak bisa berbicara banyak.

Karena selama ini dia tidak terlibat dalam tim TAPD sehingga tak mengetahui anggaran yang sudah masuk, terserap kemana saja.

“Saya nggak tahu masalah itu. Pertama saya bukan TAPD. Sementara yang tahu serapan anggaran hanya tim TAPD dan BPKAD. Laporannya pun tidak ada ke saya,” tuturnya.

Meski demikian, Kasmidi Bulang memastikan, segera menyelesaikan permasalahan tersebut, begitu transfer pusat masuk ke kas daerah.

Itulah mengapa Kamis (16/7/2020) kemarin, ia menggelar rapat evaluasi bersama seluruh Kepala SKPD dan Kepala Bagian di lingkungan Setkab Kutim untuk mengetahui posisi dan serapan anggaran.

Ternyata ada SKPD yang serapannya sudah 90 persen, ada pula yang baru 10 persen. Terjadi ketimpangan, padahal harusnya seimbang.

“Saya baru dapat informasi, Jumat sore kemarin, ada transfer masuk sekitar Rp 40 miliar. Sehingga kas daerah mencapai Rp 58,7 miliar. Sabtu dan Minggu, kita libur.

Rencana Senin (20/7/2020), setelah menetapkan Plt, kita akan selesaikan beberapa kewajiban, sesuai dengan peringkat prioritas yang dibuat oleh Plh BPKAD, termasuk untuk anggaran Pilkada. Kalau memang mencukupi, kita akan salurkan,” ucap Kasmidi. (*)