Polri Tercoreng saat Jenderal Polisi Bantu Buronan, Anak Buah Megawati di PDIP Tak Tinggal Diam

TRIBUNKALTIM.CO - Institusi Polri tercoreng saat Jenderal polisi bantu buronan Djoko Tjandra, anak buah Megawati di PDIP tak tinggal diam.

Sorotan tajam mengarah ke institusi pimpinan Idham Azis, usai oknum Jenderal Polri terlibat membantu pelarian buronan Djoko Tjandra.

Sejauh ini sudah tiga Jenderal Polri dicopot karena diduga melanggar kode etik.

• Babak Baru Kasus Djoko Tjandra, Jenderal Polisi Bertumbangan Dicopot Idham Azis, Giliran Kejaksaan

• Tak Pandang Bulu Sikat Teman Satu Angkatan di Akpol, Ini Kata Kabareskrim Polri Soal Prasetijo Utomo

• Ketahuan Ngobrol hingga Ada Kasus, Daftar Perwira Polisi yang Dicopot Kapolri, Jabatan tak Main-main

Pertama, Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo dicopot dari jabatannya.

Menyusul dua perwira tinggi Polri dimutasi karena disinyalir terlibat sengkarut penghapusan red notice atas nama buronan itu dari data Interpol sejak 2014 lalu.

Mereka adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo.

Tercorengnya nama institusi Polri ini membuat anak buah Megawati di PDIP, Safaruddin, gelisah.

Politikus PDIP yang duduk di Komisi III DPR RI ini prihatin satu per satu Jenderal polisi bertumbangan imbas terlibat dengan buronan Djoko Tjandra.

Institusi Polri bukan hal baru bagi Safaruddin, purnawiran Jenderal bintang dua polisi ini mengaku prihatin.

Safaruddin berharap polemik yang menyerang institusi Polri segera diselesaikan.

"Kita prihatin. Buronan yang sudah kita kenal. Kok, bisa seperti itu.

Mengeluarkan surat jalan dan sebagainya. Mudahan segera diselesaikan," ucap Safaruddin, kepada TribunKaltim,co, Senin (20/7/2020).

Menurut politikus PDIP ini, tak ada kata ampun bagi perwira tinggi polisi yang nekat berkolusi dengan buronan.

Ia mengatakan seluruh oknum di institusi Polri yang terlibat, harus menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya.

"Supaya Polri betul-betul sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat.