Hukuman Berat Dijatuhkan Kim Jong Un Kepada Warga Korea Utara yang Ketahuan Nonton Drakor
Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un dikabarkan telah memberi hukuman berat, karena rakyatnya berbicara seperti orang-orang Korea Selatan.
lihat foto
Beberapa ahli mengatakan Korea Utara sangat frustrasi karena Korea Selatan belum melakukan cukup banyak untuk menghidupkan kembali proyek-proyek ekonomi bersama Utara yang menguntungkan.
Juga, karena Korea Utara menghadapi jalan buntu soal pembicaraan nuklirnya bersama Washington.
Ancaman Adik Kim Jong Un
Adik Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Kim Yo Jong, mulai menggulirkan ancaman terhadap negara tetangga Korea Selatan (Korsel).
Dalam ancamannya, Kim adik menyatakan mereka akan "mengambil tindakan" kepada Korsel, dan memercayakan Militer untuk mengeksekusinya.
"Saya kira ini waktu yang tepat untuk memutuskan hubungan dengan otoritas Korea Selatan.
Kami akan segera bersikap," kata Kim Yo Jong.
Sejak pekan lalu, Korea Utara melontarkan serangkaian kecaman kepada Korea Selatan, buntut kampanye anti-Pyongyang dari para pembelot.
Kim Yo Jong mengatakan, dia akan menggunakan kekuasaan sesuai yang diamanatkan dari sang kakak, Kim Jong Un selaku pemimpin tertinggi, Partai Buruh, dan negara.
"Saya memberi instruksi kepada departemen Militer yang bertanggung jawab menangani musuh untuk mengambil tindakan," kata Kim Yo Jong.
Kim junior menuturkan dikutip KCNA, hak untuk bersikap melawan "musuh" nantinya akan diserahkan kepada Staf Jenderal Korea Utara.
Dilansir AFP Sabtu (13/6/2020), Kim adik tidak menjabarkan seperti apa tindakna yang bakal dilaksanakan oleh Militer Korea Utara.
Namun, diyakini ancamannya mengarah penghancuran Kantor Perwakilan Bersama yang terletak di kota perbatasan Korut, Kaesong.
"Tak lama kemudian, pemandangan tragis dari kantor penghubung bersama Utara-Selatan yang tak berguna ini akan terjadi," ancamnya.
Pekan lalu, perempuan yang merupakan penasihat bagi Kim Jong Un itu mengecam Seoul karena tak menindak pembelot yang menyebarkan propaganda anti-Pyongyang di perbatasan.
Sejak saat itu, Pyongyang kemudian merilis serangkaian serangan, dengan warganya berdemo, dan KCNA menyebut pamflet itu sebagai "serangan preemptif yang bisa memicu perang".
